Waketum PPP: Sejauh Penuhi UU, Bupati Garut Bisa Digulingkan

Jakarta - Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa Bupati Garut Aceng HM Fikri yang terlibat skandal nikah 4 hari dengan Fany Octora (18) bisa digulingkan oleh DPRD Garut. Namun Lukman mengingatkan agar semuanya sesuai dengan peraturan perundangan.

Lukman Hakim Saifuddin Dijagokan Pimpin PPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai membicarakan pergantian pimpinan usai ditetapkannya Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi haji. Sebanyak 22 DPW PPP pun mendesak DPP segera menggelar muktamar untuk menyelematkan partai. Namun, DPP PPP hingga saat ini belum menentukan jadwal pelaksanaan muktamar.

Sejumlah elite PPP diprediksi akan maju sebagai calon ketua umum pada muktamar mendatang. Salah satunya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang dijagokan untuk memegang pucuk pimpinan parpol berlambang kabah tersebut.

Ketua DPW PPP Kepulauan Riau Safrudin Aluan mengatakan, sesuai amant Mukerna III Bogor, maka pelaksanaan muktamar harus digelar sebulan pascapilpres, yakni setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang. Safrudin mengungkapkan, pelaksanaan muktamar menjadi kebutuhan dalam rangka regenerasi kepemimpinan.

“Kami DPW juga telah mendorong  untuk segera digelar muktamar, tapi pelaksanaanya tergantung DPP. Di Surabaya 22 DPW sudah pernah membahas masalah ini,” kata Safrudin dalam rilis yang diterima ROL, Jumat (22/8).

Safrudin juga menyinggung sosok yang pantas memimpin PPP, di antaranya Lukman Hakim Saifuddin. Menurut dia, Lukman dikenal sebagai sosok yang bersih, berintegritas dan punya komitmen untuk membesarkan partai. “Pak Lukman adalah salah satu kader terbaik partai. Di banding lainnya, figur Lukman memiliki kelebihan, terbukti ketika beliau dipercaya memimpin Kemenag,” tegas Safrudin.

Sekretaris DPW PPP Sulawesi Utara Suharto Karim berpendapat, bahwa  calon ketua umum PPP haruslah memiliki kapabilitas, integritas dan jiwa kepemimpinan yang amanah. Dirinya juga menilai Lukman Hakim Saifuddin memenuhi kriteria tersebut. “Figur Lukman salah satu yang layak untuk memimpin PPP,” terangnya.
Meski demikian, kewenangan untuk memilih ketua umum ada pada pemilik suara. Namun, pihaknya optimistis kader-kader PPP akan memilih kader yang potensial dan memiliki kemampuan.


Jumat, 22 Agustus 2014, 15:44 WIB

Lukman Hakim Saifuddin Calon Kuat Ketum PPP

Jakarta, HanTer - Dua petinggi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) mulai menyebutkan Lukman Hakim Saifuddin untuk calon ketua umum partai berlambang kabah tersebut. Figur Menteri Agama itu dinilai layak untuk melanjutkan kepemimpinan di PPP.

Usulan tersebut dikemukakan Ketua DPW PPP Kepulauan Riau, Safrudin Aluan, Jumat (22/8). Menurutnya, Lukman dikenal sebagai sosok yang bersih, berintegritas, dan punya komitmen untuk membesarkan partai. "Pak Lukman adalah salah satu kader terbaik partai," katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Sulawesi Utara, Suharto Karim berpandangan, calon ketua umum PPP hendaknya memiliki kapabilitas, integritas, dan jiwa kepemimpinan yang amanah. Suharto Karim menilai, Lukman Hakim Saifuddin adalah figur yang layak untuk diusung sebagai calon ketua umum.

Dia optimistis, kader-kader PPP akan memilih tokoh yang potensial dan memiliki kemampuan untuk memimpim PPP mendatang Lukman Hakim Saifuddin saat ini menduduki jabatan Menteri Agama. "Kami DPW telah mendorong agar DPP segera menyelenggarakan muktamar yang waktu pelaksanaanya tergantung keputusan DPP," kata Ketua DPW PPP Kepulauan Riau, Safrudin Aluan.

Menurut Safrudin, pada pertemuan di Bali, sebanyak 22 DPW PPP telah mengajukan desakan agar Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mundur dari jabatannya. Pada pertemuan tersebut, kata dia, sebanyak 22 DPW PPP juga mendesak agar DPP PPP segera menyelenggarakan muktamar untuk menyelamatkan partai.

Desakan agar Suryadharma Ali mundur, menurut Safrudin, muncul setelah menjadi tersangka kasus korups dana haji dan suiopaya yang bersangkutan bisa fokus menghadapi kasus hukum tersebut. "Namun, DPP PPP hingga saat ini belum menentukan jadwal pelaksanaan muktamar," katanya.

Safrudin Aluan menambahkan, sesuai amanat musyawarah kerja nasional (Mukernas) III di Bogor, pada Juli 2014, pelaksanaan muktamar PPP dirncang pelaksananannya pada tenggang sebulan pemilu presiden 9 Juli 2014 hingga sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober.

Pelaksanaan muktamar ini, kata dia, merupakan kebutuhan guna terwujudnya regenerasi kepemimpinan di PPP. "Kami DPW-DPW juga telah mendorong agar segera diselenggarakan muktamar," katanya.
(Anu)
 
Harianterbit.com | Jumat, 22 Agustus 2014 16:58:00 WIB |

Waketum PPP Harap Tahun 2013 Tak Marak Korupsi Politisi

Jakarta - Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin berharap di tahun 2013 tidak marak korupsi politisi, seiring dengann makin dekatnya Pemilu 2014. Para politisi diimbau mengendalikan diri dan tidak tamak.

"Tahun 2013 diprediksi sebagai tahun marak korupsi oleh politisi? Saya amat berharap itu tak terjadi. Untuk itu, perlu lebih ditekankan 3 hal sebagai fokus perhatian utama," kata Lukman dalam siaran pers, Rabu (2/1/2013).

PPP: Penggunaan Jilbab tak Pengaruhi Kinerja Polwan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin berharap, Polri tak melarang polisi wanita (polwan) mengenakan jilbab saat menunaikan tugas.

"Sebab, larangan tersebut merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak kebebasan menjalankan ajaran agama yang justru harus dipenuhi, karena dijamin oleh konstitusi," kata Lukman kepada Tribunnews.com, Jumat (14/6/2013).

Menurut Lukman, tak ada yang dirugikan dari penggunaan jilbab oleh polwan, di kalangan institusi kepolisian.

"Penggunaan jilbab tak memengaruhi kinerja, kedisiplinan, dan keserasian anggota Polri," ujarnya.

Apalagi, lanjut Lukman, sudah banyak instansi/lembaga pemerintahan yang membolehkan pemakaian jilbab, dan itu sama sekali tak membawa dampak negatif.

"Dulu kita punya masalah yang sama dengan pelajar putri yang dilarang kenakan jilbab. Tapi, larangan itu dicabut akibat desakan aspirasi masyarakat," tutur Lukman.

Lukman berharap, Polri bisa segera mengubah keputusannya terkait pakaian dinas.

"Sebelumnya, kami mengapresiasi Polri yang telah membolehkan polwan kenakan celana panjang," ucapnya.

Semoga, tutur Lukman, perubahan aturan tentang pakaian seragam yang membolehkan jilbab, segera ditetapkan tanpa harus menunggu gejolak yang semakin besar di masyarakat. (*)

Jumat, 14 Juni 2013 16:11 WIB

Top