Lukman Hakim Saifuddin: 2012 Tahun Galau

Jakarta, (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan 2012 merupakan masa-masa tahun galau karena banyak pihak yang tersandera dengan masa lalu.

"Banyak terjadi sengketa antarinstitusi yang cukup serius dan tidak sederhana. Misalnya, perseteruan antara DPR dan KPK, DPR dan MK," kata Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu.

Masuk Bursa Ketum PPP, Lukman Tanya Daerah

"Kalau muktamar itu sangat tergantung dari muktamirin itu sendiri."
VIVAnews - Nama Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin disebut-sebut sebagai kandidat kuat calon ketua umum partai berlambang kabah itu.

Ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Lukman menyatakan dirinya masih fokus menyelesaikan amanah sebagai menteri agama hingga Oktober 2014 nanti.

"Ya tanya ke daerah dong (sebagai pihak yang mencalonkan)," ujar Lukman,  Senin 25 Agustus 2014.

Menurutnya, dewan pimpinan pusat PPP belum membahas mengenai waktu penyelenggaraan Muktamar.

"Kalau muktamar itu sangat tergantung dari muktamirin itu sendiri kapan waktunya. Nanti akan ada rapat khusus pengurus harian untuk menentukan kapan sebaiknya pelaksanaan muktamar.  Tentu dipertimbangkan manfaat dan mudhorat," ungkap dia.

Meski beberapa politisi senior PPP menginginkan muktamar digelar tahun ini, namun Lukman mengatakan pihaknya masih harus meminta pendapat dari beberapa kader di wilayah.

"Saya harus mendengar dulu teman-teman wilayah seperti apa. Pertimbangan yang mau dipercepat seperti apa, yang nggak usah cepat-cepat seperti apa," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mengatakan pihaknya sudah mengantongi sejumlah kader senior untuk menggantikan posisi Suryadharma Ali. Mereka antara lain Lukman Hakim. Saifuddin dan Suharso Monoarfa. (adi)


Senin, 25 Agustus 2014, 17:33 | Suryanta Bakti Susila, Nur Eka Sukmawat

Lukman: Keluarnya PKS Tak Pengaruhi Hubungan Antar Parpol

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan keluarnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan memengaruhi hubungan partai politik lain dalam koalisi.

"Jadi begini, koalisi kan secara teoritik praktik adalah kesepakatan di antara mereka-mereka (parpol) yang bergabung (berkoalisi, red.). Namun, yang terjadi di Indonesia berbeda," katanya di Semarang, Kamis.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tersebut usai cerdas cermat tingkat SMA se-Jateng, sebagai salah satu bentuk sosialisasi empat pilar kebangsaan yang diprakarsai MPR.

Menurut dia, koalisi parpol yang terjadi dalam perpolitikan di Indonesia sekarang ini adalah kontrak kerja masing-masing parpol dengan Presiden sehingga hubungan salah satu parpol tak memengaruhi parpol lain.

Demikian pula dengan kerenggangan hubungan PKS dengan koalisi yang terjadi sekarang ini, kata dia, PPP tidak dalam posisi mendorong memutuskan kontrak dengan PKS atau menolak karena semua kewenangan Presiden.

"Jadi, PPP tidak dalam posisi mendukung atau menolak ketika misalnya Presiden ingin memutuskan kontrak dengan PKS. Apakah tetap dipertahankan, dilanjutkan, diputus sepenuhnya otoritas Presiden," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, keputusan untuk tetap mempertahankan atau melepas PKS dari koalisi sepenuhnya menjadi otoritas penuh Presiden, sesuai dengan kontrak kerja koalisi yang terjalin dengan masing-masing parpol.

"Presiden juga memiliki kewenangan dan otoritas penuh mengangkat pembantu-pembantunya (menteri, red.) dalam kabinet sehingga semuanya berpulang pada Presiden apakah masih memerlukan menteri dari PKS," kata Lukman.

Redaktur : Taufik Rachman    
Sumber : antara

Thursday, 20 June 2013, 19:10 WIB

Lukman: Jangan Pilih Politikus Korup di Pemilu 2014

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaefuddin berharap kasus korupsi tak marak di tahun 2013. Para politikus diharapkan mawas diri dan mampu mengendalikan diri dari ketamakan.

"Saya amat berharap itu (maraknya kasus korupsi) tak terjadi," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/1). Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini berharap, semua lembaga dan aparat penegak hukum terus bersinergi melaksanakan tugasnya. Jangan ada lagi silang-sengketa.

PPP Imbau Kadernya tak Gunakan Dana Korupsi

Sindonews.com - Menghadapi Pemilu 2014 mendatang, politikus harus lebih optimal melakukan konsolidasi politiknya. Namun, proses itu membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Kendati begitu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap para politikusnya tetap menggunakan dana hahal yang bisa  terjerat kasus korupsi.

Top