Sikap PPP Soal Fatwa Larangan Ucapan Natal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin memberikan tanggapan mengenai fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai larangan umat Islam memberi ucapan Selamat Natal kepada kaum Kristiani.

"Setahu saya, Fatwa MUI zaman Buya Hamka di tahun 1981 itu menyangkut larangan mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam. Yang diharamkan bagi umat Islam adalah mengikuti prosesi ritual keagamaan dalam perayaan Natal," kata Lukman ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (21/12/2012).

'Faisal Baasir yang Dorong Hamzah Haz Jadi Wapres'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengaku kehilangan sosok politisi istiqomah dalam diri Faisal Baasir.

Politisi senior PPP itu di mata Lukman yang paling menonjol adalah konsistensi. Jika sudah memiliki keinginan, ujar Lukman, Faisal akan terus memperjuangkannya. "Beliau istiqomah memperjuangkan umat Islam lewat partai," ungkapnya saat dihubungi Republika, Rabu (16/1).

Lima Kriteria Kader Parpol yang Bisa Jadi Caleg

Setidaknya ada lima kriteria yang dapat dijadikan partai-partai politik (parpol) untuk menjadikan seorang kader ditetapkan mejadi calon anggota legislatif (caleg); yang merupakan bagian dari persyaratan sistem suara terbanyak dalam Undang Undang Pemilu. Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Jumat (8/2).

PPP Menunggu UU Pilpres Sebelum Gelar Konvensi

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin, mengungkapkan partainya masih mendalami perlu tidaknya menerapkan konvensi dalam menjaring calon presiden.

Ia menegaskan, kalau saja partainya  mengelar konvensi untuk mancari calon presiden dari konvensi tersebut namun karena adanya aturan dalam UU Pilpres yang berbeda, maka hasil konvensi menjadi sia-sia. PPP, imbuhnya,  masih harus menawarkan partai lain untuk bergabung mendukung calon presiden hasil konvensi kalau suaranya tidak mencapai 20 persen di DPR atau 25 persen suara nasional.

“Kita tentunya harus berkoalisi kalau suara kita tidak mencapai 20 persen dan koalisinya harus dengan partai lain yang suaranya lebih kecil. Karena kalau dengan partai yang suaranya lebih besar maka pasti mereka tidak mau kadernya dijadikan cawapres. Demi berkoalisi dengan PPP, kita harus mengalah menjadi wapres,” ujar Lukman dalam perbincangan dengan wartawan Minggu (2/6/2013) kemarin.

Oleh karena, itu saat ini partainya sedang mendalami apakah jadi menyelenggarakan konvensi capres atau tidak. Ada dua hal yang sedang dicermati. Selain konsepsi, sambung Lukman, hal lainnya adalah bagaimana mekanisme dan tata cara konvensi. Prosedurnya bagaimana dan sebagainya. Ini, katanya lagi menjadi satu persoalan tersendiri, selain soal urgensi dan signifikasi.

Ditanyakan mengapa baru saat ini menerapkan konvensi dipikirkan oleh partainya, Lukman menjelaskan selama ini PPP berpikir aturan PT di UU Pilpres bisa dihapuskan dan disepakati bersama oleh partai-partai. Karena bagaimanapun, imbuh Lukman kalau PT dihapuskan maka yang diuntungkan selain partai-partai yang ada di DPR, juga masyarakat.

“Tadinya kita berpikir PT 20 persen itu dihapuskan,tapi ternyata kelihatannya itu belum pasti meski sebenarnya penghapusan PT 20 persen itu menguntungkan bagi parpol-parol. Karena bisa mengajukan calonnya sendiri dan juga menguntungkan bagi rakyat karena banyaknya pilihan dan partai-partai lain pasti terdorong menyelenggarakan konvens. Artinya, akan banyak anak bangsa yang bisa mencalonkan diri,” pungkas Lukman Hakim

Senin, 3 Juni 2013 08:48 WIB

PPP Dukung Wajib Latihan Militer Bagi PNS, Pekerja, Plus Mahasiswa

Jakarta - PPP mendukung RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang tengah dibahas di Komisi I DPR. Jika semua fraksi di DPR setuju, maka bersiaplah PNS dan pekerja menjalani wajib latihan militer dan selama 5 tahun menjadi bagian dari komponen cadangan militer.

PPP melihat RUU Komponen Cadangan sangat positif. Membuat elemen bangsa ikut berlatih militer untuk membela NKRI.

"Latihan militer baik bagi sebanyak mungkin elemen bangsa dan positif bagi ketahanan nasional kita," kata Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom, Kamis (10/5/2013).

Melalui latihan militer, menurut Lukman, tidak hanya ketahanan fisik yang ditingkatkan. Tapi utamanya adalah penanaman kesadaran cinta tanah air.

"Kesediaan berkorban dengan mempertaruhkan jiwa dan raga hanya muncul dari kecintaan membela Ibu Pertiwi," katanya.

"Karena itu latmil (latihan militer-red) itu perlu diperluas ke elemen masyarakat lain termasuk mahasiswa, ormas kepemudaan, kader parpol dan lainnya," lanjut Lukman.

Kamis, 30/05/2013 14:23 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Top