Sikap PPP Soal Fatwa Larangan Ucapan Natal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin memberikan tanggapan mengenai fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai larangan umat Islam memberi ucapan Selamat Natal kepada kaum Kristiani.

"Setahu saya, Fatwa MUI zaman Buya Hamka di tahun 1981 itu menyangkut larangan mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam. Yang diharamkan bagi umat Islam adalah mengikuti prosesi ritual keagamaan dalam perayaan Natal," kata Lukman ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (21/12/2012).

'Faisal Baasir yang Dorong Hamzah Haz Jadi Wapres'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengaku kehilangan sosok politisi istiqomah dalam diri Faisal Baasir.

Politisi senior PPP itu di mata Lukman yang paling menonjol adalah konsistensi. Jika sudah memiliki keinginan, ujar Lukman, Faisal akan terus memperjuangkannya. "Beliau istiqomah memperjuangkan umat Islam lewat partai," ungkapnya saat dihubungi Republika, Rabu (16/1).

Lima Kriteria Kader Parpol yang Bisa Jadi Caleg

Setidaknya ada lima kriteria yang dapat dijadikan partai-partai politik (parpol) untuk menjadikan seorang kader ditetapkan mejadi calon anggota legislatif (caleg); yang merupakan bagian dari persyaratan sistem suara terbanyak dalam Undang Undang Pemilu. Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Jumat (8/2).

PPP Menunggu UU Pilpres Sebelum Gelar Konvensi

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin, mengungkapkan partainya masih mendalami perlu tidaknya menerapkan konvensi dalam menjaring calon presiden.

Ia menegaskan, kalau saja partainya  mengelar konvensi untuk mancari calon presiden dari konvensi tersebut namun karena adanya aturan dalam UU Pilpres yang berbeda, maka hasil konvensi menjadi sia-sia. PPP, imbuhnya,  masih harus menawarkan partai lain untuk bergabung mendukung calon presiden hasil konvensi kalau suaranya tidak mencapai 20 persen di DPR atau 25 persen suara nasional.

“Kita tentunya harus berkoalisi kalau suara kita tidak mencapai 20 persen dan koalisinya harus dengan partai lain yang suaranya lebih kecil. Karena kalau dengan partai yang suaranya lebih besar maka pasti mereka tidak mau kadernya dijadikan cawapres. Demi berkoalisi dengan PPP, kita harus mengalah menjadi wapres,” ujar Lukman dalam perbincangan dengan wartawan Minggu (2/6/2013) kemarin.

Oleh karena, itu saat ini partainya sedang mendalami apakah jadi menyelenggarakan konvensi capres atau tidak. Ada dua hal yang sedang dicermati. Selain konsepsi, sambung Lukman, hal lainnya adalah bagaimana mekanisme dan tata cara konvensi. Prosedurnya bagaimana dan sebagainya. Ini, katanya lagi menjadi satu persoalan tersendiri, selain soal urgensi dan signifikasi.

Ditanyakan mengapa baru saat ini menerapkan konvensi dipikirkan oleh partainya, Lukman menjelaskan selama ini PPP berpikir aturan PT di UU Pilpres bisa dihapuskan dan disepakati bersama oleh partai-partai. Karena bagaimanapun, imbuh Lukman kalau PT dihapuskan maka yang diuntungkan selain partai-partai yang ada di DPR, juga masyarakat.

“Tadinya kita berpikir PT 20 persen itu dihapuskan,tapi ternyata kelihatannya itu belum pasti meski sebenarnya penghapusan PT 20 persen itu menguntungkan bagi parpol-parol. Karena bisa mengajukan calonnya sendiri dan juga menguntungkan bagi rakyat karena banyaknya pilihan dan partai-partai lain pasti terdorong menyelenggarakan konvens. Artinya, akan banyak anak bangsa yang bisa mencalonkan diri,” pungkas Lukman Hakim

Senin, 3 Juni 2013 08:48 WIB

DPR Isyaratkan Tolak BLSM

Tajuk.co, JAKARTA – Pemerintah sudah mengajukan proposal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) plus skema kompensasinya dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2013 kepada DPR. Dari beberapa program yang disiapkan sebagai kompensasi, peluang ditolaknya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) cukup besar. BLSM merupakan program kompensasi yang dulu bernama bantuan langsung tunai (BLT).

“Saya kira program BLSM ini akan banyak ditolak fraksi-fraksi,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin, Senin (27/5).

Dia menyatakan, sudah banyak pendapat yang menyatakan kompensasi dalam bentuk BLSM berkaitan dengan kepentingan Pemilu 2014. Hal serupa terjadi saat BLT yang diberikan menjelang Pemilu 2009. “Terlihat nuansa politiknya dalam BLSM ini,” katanya.

Menurut Lukman, pemberian kompensasi berbentuk BLSM nanti tidak boleh diklaim sebagai jasa partai politik tertentu. Penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, juga perlu meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi kampanye terselubung.

Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husein menambahkan, dana kompensasi yang diinginkan pemerintah lebih cenderung digunakan untuk kepentingan politik. Rakyat dibuat susah dulu melalui kenaikan harga BBM, lalu seolah-olah datang dewa penolong yang memberikan bala bantuan. Menurut Saleh, cara itu pernah digunakan pada 2008-2009.

“Memang, program ini sarat muatan politik untuk kepentingan kelompok tertentu menjelang pemilu,” katanya.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait sebelumnya juga mengungkapkan, pembahasan usul kenaikan harga BBM akan berlangsung alot. Dia juga secara tegas menolak rencana pemberian BLSM. “Kami tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Bagaimana bisa setuju dengan pemberian BLSM?” ujarnya. (Les)

May 27, 2013 at 9:43

Top