TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana penerapan nomor polisi (Nopol) kendaraan bermotor ganjil-genap oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi dalam mengatasi kemacetan di Ibukota Jakarta wajib didukung.

"Kemacetan di DKI kini sudah semakin parah, sudah tak lagi mengenal hari dan jam, terjadi di hampir semua ruas jalan utama. Kian banyak energi tersita sia-sia akibat macet yang terus mendera kita," kata Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin dalam rilisnya, Jumat (7/12/2012).

TEMPO.CO, Malang - Ketua Setara Institute yang juga pegiat di Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) Hendardi mengatakan pejuang hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib alias Munir layak dijadikan pahlawan kendati tanpa harus diakui oleh pemerintah.

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaefuddin sepakat untuk membuktikan keterlibatan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dalam kasus Century butuh penyelidikan DPR RI. Hal itu dilakukan lewat hak menyatakan pendapat (HMP). Sebab Boediono menjabat sebagai wakil presiden RI.

JAKARTA- Tim pengawas (Timwas) skandal Bank Century ngotot agar KPK memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono. Namun, KPK enggan untuk memenuhi permintaan Timwas, karena sejumlah alasan. Salah satunya ialah jabatan Wakil Presiden Indonesia yang dijabat Boediono saat ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifudin, mengutuk Israel yang melarang Muslim Palestina melaksanakan Shalat Jumat di Masjid al-Aqsha.

Kebijakan Israel ini dinilainya sudah keterlaluan, karena menghalangi kewajiban umat Islam untuk beribadah. "Ini tidak dapat dibiarkan," tegas Lukman Hakim kepada ROL, Jumat (16/11).

Menurutnya Wakil Ketua Umum DPP PPP itu, pelarangan Shalat Jumat sungguh telah melanggar hak-hak dasar beragama umat muslim. (baca: Israel Larang Warga Palestina Shalat Jumat di Al-Aqsa).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifudin, menyatakan tidak benar anggapan bahwa Bung Karno masih tersandera secara politik meski telah mendapat gelar pahlawan nasional. Anggapan tersandera itu didasarkan pada Ketetapan MPRS No XXXIII/MPRS/1967 yang berisi pencabutan kekuasaan Bung Karno sebagai presiden dan larangan baginya melakukan kegiatan politik.

Dahlan Iskan lebih baik melapor ke KPK.

JAKARTA, Jaringnews.com - Pimpinan Majelis Permusyawarata Rakyat (MPR) menilai apa yang dilakukan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Dahlan Iskan hanyalah kegaduhan politik untuk pencitraan menjelang Pemilu 2014.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifudin, menilai Guru Senior Gontor, (Alm) KH Imam Subakir, sebagai orang yang penuh kharisma semasa hidupnya. Almarhum dikenal sebagai tangan kanan pendiri Gontor, (alm) KH Imam Zarkasyi.