JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menyesalkan lemahnya kinerja intelijen dalam mengantisipasi pecahnya konflik di Sampang, Jawa Timur. Menurutnya, aparat intelijen semestinya bisa berkaca pada kejadian serupa pada Desember 2011.

"Ya, sayangnya aparatur negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah itu tidak cukup cepat dan itu sudah diakui Presiden. Presiden menyatakan bahwa intelijen lemah, tidak bisa mengantisipasi, tidak bisa mendeteksi munculnya letupan itu. Padahal itu yang kedua, sebelumnya pernah terjadi di Desember 2011," ujar Lukman di kompleks Gedung Parlemen Senayan, Rabu (29/8/2012).

JAKARTA, SON – “Tragedi Sampang yang mengenaskan itu sungguh menyayat hati dan kian sadarkan kita bahwa hidup dalam kemajemukan itu harus makin lebih ditekankan dalam kesadaran kolektif bangsa. Keragaman pada diri bangsa ini adalah sesuatu yang sunnatullah ('given') yang memang menjadi kehendak Tuhan,”

Demikian isi pesan elektronik Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, yang diterima SOROTnews.com, Selasa malam (28/8/2012).

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lukman Hakim Saifuddin, menyesalkan kembali meletusnya konflik horizontal di Sampang, Madura. "Tragedi Sampang yang mengenaskan itu sungguh menyayat hati," kata Lukman, Selasa, 28 Agustus 2012.

Menurut Lukman, kekerasan terhadap kelompok minoritas Syiah harus menjadi pelajaran bersama untuk menghargai kemajemukan. "Perbedaan seharusnya disikapi dengan kearifan."

RMOL. Konflik antara kelompok Sunni dan Syiah di Sampang, Madura tak bisa disimpulkan hanya karena adanya perbedaan paham keagamaan di antara dua kelompok dalam Islam tersebut.

Insiden yang terjadi untuk kedua kalinya pada Minggu (26/8) lalu itu merupkan perseteruan-laten yang  diakibatkan karena adanya multi-konflik yang saling terkait satu dengan lainnya.

Jakarta -- Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar semangat membenahi hakim adhoc pengadilan Tipikor tidak dengat niat untuk memangkas Pengadilan Tipikor. Karena keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah masih sangat diperlukan.

"Tertangkapnya dua hakim adhoc Tipikor haruslah dijadikan momentum untuk membenahi sistem rekrutmen hakim Tipikor dan sistem penanganan kasus-kasus tipikor secara menyeluruh.

KBRN, Jakarta : Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin mengatakan rekrutmen hakim ad-hoc di pengadilan tindak pidana korupsi perlu dibenahi supaya kejadian suap seperti di Semarang tidak kembali terulang.
Kita tentu merasa sangat terpukul dengan kejadian itu karena justru dilakukan oleh aparat penegak hukum," kata Lukman Hakim seusai bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (19/8).

Jakarta, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin menilai, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih diperlukan untuk pemberantasan korupsi. Menurut Lukman, langkah yang perlu dilakukan adalah membenahi sistem rekrutmen hakim untuk ditempatkan di Pengadilan Tipikor.

"Proses rekrutmennya dibenahi. Jangan Pengadilan Tipikornya yang dihilangkan," kata Lukman di kediamanan Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta, Minggu (19/8/2012).

TEMPO Interactive, Jakarta:Deputy chair of the United Development Party (PPP), Lukman Hakim Saifuddin says the chaotic handling of a corruption case involving the National Police can be resolved by filing a judicial review.

The case involves the procurement of driver’s license test simulators by the National Police and is being investigated by the Corruption Eradication Commission, which has caused conflict in terms of overlapping legal authority.