RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus turun-tangan menghentkan perseteruan Polri dan KPK dalam penanganan kasus pengadaan simulator SIM. Pembiaran atas perseteruan tersebut membuat harapan masyarakat terhadap komitmen negara dalam pemberantasan korupsi berada di titik nadir.
"Kedua institusi yang berseteru itu mematuhi UU 30/2002 tentang KPK.
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus diminta untuk menyelesaikan persoalan dualisme penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator kemudi mobil dan motor tahun anggaran 2011.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera turun tangan mendinginkan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dalam penanganan dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri.
JAKARTA – Rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk melakukan perbaikan kelembangaan negara tak pernah berhenti. Salah satunya adalah mendorong adanya amendemen kelima UUD 1945 seperti yang DPR inginkan. Saat ini MPR sudah menyiapkan tim kecil yang nantinya akan menggodok rumusan perubahan itu.
JAKARTA, PedomanNEWS - Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim, menyesalkan jawaban Ketua DPR RI Marzuki Ali yang mendukung pembubaran fraksi di parlemen dalam diskusi di Jakarta, Senin (23/7).
Sebelumnya, secara substantif Marzuki melihat pembubaran fraksi ada benarnya. Walaupun menurutnya, secara hukum meragukan MK akan mengabulkan tuntutan GNPK.
Jakarta (ANTARA) - MPR RI membentuk tim kerja yang akan melakukan kajian perbaikan sistem ketatanegaraan dan masukan-masukan dari berbagai pihak seputar perbaikan sistem ketatanegaraan.
Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan pembentukan tim kajian kerja tersebut disepakati pada rapat gabungan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Jakarta - SBY mengaku sudah mendengar informasi mengenai banyak hal terkait korupsi di kalangan pemerintahan. Lebih bijak jika informasi tersebut diteruskan ke KPK.
"Nah ini menurut saya karena ini negara hukum mungkin akan lebih bijak kalau kemudian presiden langsung menyampaikan informasi yang dia miliki ke aparat penegak hukum kita KPK. Untuk kemudian yang beliau ketahui itu bisa ditindaklanjuti atau setidaknya diverifikasi," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin
Jakarta - Waketum PPP Lukman Hakim Saifuddin merespon pernyataan Presiden SBY yang meminta menteri sibuk mengurus parpol mundur. Menurut Lukman, SBY sebenarnya bisa langsung mengevaluasi.
"Sebenarnya secara konstitusional Presiden berwenang penuh untuk mempertahankan atau memberhentikan para menteri sebagai pembantu-pembantunya. Presidenlah yang paling berhak mengevaluasi mereka, tetap dipertahankan atau dipecat,"kata Lukman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/7/2012).
