Semua Menteri telah Paraf RPP Jaminan Produk Halal

kemenag bpjphJakarta (Kemenag) --- Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso memastikan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPP JPH) telah diparaf oleh menteri-menteri terkait.

Menurutnya, ada tujuh menteri yang turut memberikan paraf Rancangan PP JPH. Mereka adalah Menko Bidang PMK, Menko Bidang Perekonomian, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian. "Semua sudah paraf, sehingga RPP bisa diajukan ke Presiden untuk ditandatangani,"

Menag Tidak Setuju Menikah Beda Agama

JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, perkawinan adalah sesuatu yang sakral, tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, setiap agama  berpandangan, bahwa  pria dan wanita yang akan menikah itu harus se-agama.

Itu disampaikan Lukman saat menerima pengurus Gerakan Tolak Perwakinan Beda Agama yang dipimpin anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih Fahira Idris, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta,
Jumat (12/9).

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa contoh UU tersebut diuji materi terkait syarat

Jangan Sampai Rakyat Pikul Tanggung Jawab DPR Bangun Gedung KPK

Jakarta -- MPR mendesak Komisi III DPR menyetujui pengadaan gedung kantor baru KPK. Jangan sampai rakyat bahu-membahu untuk pembangunan gedung baru KPK, yang sebenarnya merupakan tanggungjawab bersama DPR dan pemerintah.

"Komisi III DPR harus mendukung pengadaan dana gedung baru KPK, agar kinerja KPK dapat lebih ditingkatkan. Harapan agar KPK lebih cepat mengusut kasus-kasus tipikor berskala besar dan lebih masif mensosialisasikan pencegahannya harus juga diimbangi dengan pengadaan sarana yang lebih memadai. Gedung yang ada sekrang sudah over-loaded," kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin,

Ini Harapan Tokoh Agama Soal RUU PUB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI menyusun RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh agama dan kepercayaan.

Penganut aliran "Penghayat Kepercayaan" dari Jawa Barat Engkus Ruswana menyatakan, RUU PUB hendaknya tidak menyudutkan para penganut kepercayaan yang ada di Indonesia. Menurut Engkus, para penganut kepercayaan kerap mendapatkan pengucilan ketika meminta hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

Salah satu contohnya, terkait pengosongan kolom agama pada KTP. Sebab, masyarakat awam kerap menyamakannya sebagai ateis,

Top