PPP: Dana Saksi Jangan Diberikan ke Parpol.

VIVAnews - Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menyarankan agar uang saksi tidak diberikan kepada partai politik. Usul negara membiayai saksi pemilu muncul dari Badan Pengawas Pemilu dan mendapat respons positif pemerintah.

"Kalau saksi itu saksi negara, kami sangat setuju, bukan diberikan kepada masing-masing partai. Kalau diberikan ke masing-masing partai akan banyak sekali saksi yang ada. Ruangan TPS (Tempat Pemungutan Suara) juga tidak memadai," kata Lukman di gedung DPR, Jakarta, Senin, 27 Januari 2014.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, kehadiran saksi dalam pemilu sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan manipulasi suara rakyat. Negara sebaiknya menyiapkan para saksi independen dan netral yang berfungsi mengawal suara rakyat.

"Bagaimanapun pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, dimana suara rakyat harus diamankan dan dikawal sehingga tidak terjadi distorsi dan penyelewengan," kata dia menambahkan.

Terkait jumlah dana sebesar Rp700 miliar yang dianggarkan untuk saksi, Lukman menilai, jumlah tersebut tergantung kepentingan dan urgensinya. "Saya tidak tahu hitung-hitungannya sampai nominal seperti itu. Tapi yang jelas saksi diperlukan agar tidak penyalahgunaan dan manipulasi suara rakyat. Sekali suara rakyat dimanipulasi ya akan jadi preseden seterusnya," ujarnya.

Senin, 27 Januari 2014, 15:22 Ita Lismawati F. Malau, Nur Eka Sukmawati

Top