PPP: Presiden Berwenang Tentukan Posisi PKS di Setgab

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) memiliki wewenang menentukan posisi Partai Keadilan Sejahtera.

"Dalam kontrak politik yang ditandangani oleh pimpinan partai-partai politik anggota koalisi dengan Presiden klausul-klusulnya sudah jelas," kata Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Sabtu (7/4).

Lukman menjelaskan, jika tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam menyikapi suatu persoalan strategis, ada tiga opsi sanksi yang bisa diberikan Presiden. Yaitu merombak menteri kabinet, memindahkan atau mengganti perwakilan parpol di kabinet, dan mengurangi atau meniadakan wakil parpol di kabinet.

Terkait sikap PKS yang berbeda dengan parpol-parpol lainnya anggota koalisi dalam penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kata Lukman, sanksi amat tergantung pada Presiden Yudhoyono. "Apakah PKS akan tetap berada di dalam koalisi atau dikeluarkan, hal itu adalah hak prerogatif Presiden," kata Lukman.

Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan, secara pribadi ia bisa memahami pilihan yang harus diambil Presiden Yudhoyono tidak mudah karena kabinet didesain untuk bekerja selama lima tahun hingga 2014. Apalagi, kata dia, menteri-menteri di kabinet berasal dari perwakilan parpol-parpol anggota koalisi serta profesional.

"Jika Presiden ingin mencari pengganti menteri di tengah perjalanan tidak mudah dilakukan. Hal ini juga terkait dengan kapabilitas, integritas, dan komitmen mengedepankan tugas negara," katanya.

Ia menambahkan, PPP tidak dalam posisi mendorong atau menahan PKS di dalam koalisi karena hal ini bukan wilayah PPP. "Kalau saya pribadi, lebih baik PKS tetap berada di dalam koalisi karena diperlukan kebersamaan dalam membangun bangsa hingga 2014," katanya.

Menurut dia, Indonesia penduduknya sangat besar sehingga sangat berat jika tanggungjawabnya hanya dipikul sedikit orang. Kian banyak banyak orang yang memikul tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa Indonesia, kata dia, hal itu semakin baik.(ant/DOR)

Metrotvnews, Sabtu, 7 April 2012 16:15 WIB

Top