PPP: Dana Saksi Bukan Beban Partai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik kebijakan mengenai dana saksi untuk pemilu 2014 dari negara yang dialokasikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Dana saksi pemilu seharusnya memang dibiayai oleh negara dan tidak diserahkan kepada partai politik," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/1).

Menurut dia, saksi dari partai politik merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat dalam mewujudkan demokrasi melalui pemilu. Saksi itu merupakan wujud dari perwakilan rakyat agar tidak terjadi distorsi dan penyimpangan.

"Jadi, dana saksi partai politik ini seharusnya disediakan oleh negara dan bukan menjadi beban partai politik," katanya.

Ia menambahkan, negara harus bertanggung jawab terhadap pengamanan suara rakyat mulai dari TPS hingga tingkat nasional. "Perlu ada saksi yang independen dan netral untuk mengawal suara rakyat. Dana saksi itu juga hendaknya tidak diberikan kepada partai politik," kata Wakil Ketua MPR tersebut.

Lukman menilai, mekanisme menyaluran dana saksi dari pemerintah melalui Bawaslu sudah tepat. Meski pun Bawaslu hendaknya tidak terpaku pada dana saksi. Tapi tetap melaksanakan tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan pemilu secara menyeluruh.

Lukman juga menyatakan setuju jika para saksi parpol untuk pemilu juga disediakan oleh negara sehingga jumlahnya bisa lebih efisien.

Senin, 27 Januari 2014, 20:42 WIB

MPR Siap Kaji Ulang Empat Pilar

DUTAonline, JAKARTA – MPR RI berjanji menampung dan mendalami aspirasi Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) terkait permintaan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, mengkaji ulang amandemen UUD 1945, membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.

“Kami hanya bisa mengakomodasi pendapat para tokoh pejuang dari GPP,” ujar Ketua MPR RI, Sidharto Danusubroto usai diskusi dengan GPP di Gedung MPR, Jakarta, Kamis, (3/10) kemarin.

Hadir dalam diskusi seluruh pejabat MPR RI, tokoh-tokoh GPP diantaranya, Try Sutrisno, Saiful Sulun, Wijoyo Suyono, Wismoyo Arimunandar, Sayidiman, Agum Gumelar, Subroto, Tyasno Sudarto, Suryadi sudirja, dan 40 tokoh lainnya.

Sebagai pimpinan MPR, Sidharto Danusubroto mengapresiasi positif gerakan dan tujuan mulia yang dilakukan GPP. Karena itu, MPR sepakat dan satu tujuan dengan GPP untuk persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Indonesia ke depan yang lebih baik. “Untuk masalah ini kami satu tujuan dengan GPP demi Indonesia yang lebih baik,” ungkapnya.

Menurut Sidharto, kondisi negara saat ini sangat memprihatinkan, karena itu harus ada langkah konkret untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. “Mari satukan langkah, bersama-sama membangun Inodonesia tercinta ini,” tegasnya disambut tepuk tangan warga GPP.
Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin juga setuju pengkajian ulang empat pilar. Namun, jika empat pilar harus diubah, MPR meminta harus ada ganti yang cocok sebagai gantinya. Dan penggantinya tidak menghilangkan esensi sebagai dasar empat pilar. “Sebaliknya kami tidak setuju, jika empat pilar diganti tapi belum ada gantinya,” ujarnya.

Menurut Lukman Hakim, bahasa empat pilar hanya istilah. Akan tetapi esensi dari empat pilar tetap mengacu pada UUD 1945. “Kalaupun empat pilar diganti sementara belum ada gantinya, ibarat sesuatu yang sudah ditangan, tapi diganti dengan sesuatu yang masih di pucuk pohon,” ungkap politisi PPP ini.

Karena itu, lanjut Lukman Hakim, pengkajian ulang terhadap empat pilar harus dikaji mendalam dan melalui diskusi yang melibatkan semua unsur masyarakat. Begitu juga sosialiasi tentang perubahannya. “Tapi itu kan melalui proses panjang lagi. Padahal, empat pilar itu kan sudah telanjur populer.

Mengapa kita harus mempersengketakan istilah ini. Mengapa kita tidak menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua GPP Try Sutrisno dalam orasinya mengingatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara untuk mengkaji ulang keputusan amandemen UUD 1945. “Kami di sini hanya mengingatkan, meluruskan, dan memperbaiki. Bukan mengganti,” ujarnya.

Menurut dia, penggunaan istilah empat pilar telah menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. MPR selaku lembaga tertinggi negara dalam menyampaikan amanah dan pandangannya seyogyanya menggunakan istilah yang baku. Agar tidak menimbulkan salah tafsir, pro kontra dalam masyarakat. “Selain itu, empat pilar memberi kesan menyejajarkan NKRI, UUD, Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila, karena ketiga hal tersebut sebenarnya berdiri di atas Pancasila,” ujarnya.

Untuk itulah, lanjut Try Sutrisno, kajian ulang mutlak diperlukan demi terciptanya berkehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. “Kami yakin MPR bermaksud baik, ingin mengingatkan masyarakat bahwa dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, ada empat hal pokok yang harus dijaga dan dipegang teguh, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinika Tunggal Ika,” pungkasnya.

03/10/2013 | Dalam Kategori: Berita Nasional |

Penulis: Huda Sabily, Jakarta

PPP: Dana Saksi Jangan Diberikan ke Parpol.

VIVAnews - Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menyarankan agar uang saksi tidak diberikan kepada partai politik. Usul negara membiayai saksi pemilu muncul dari Badan Pengawas Pemilu dan mendapat respons positif pemerintah.

"Kalau saksi itu saksi negara, kami sangat setuju, bukan diberikan kepada masing-masing partai. Kalau diberikan ke masing-masing partai akan banyak sekali saksi yang ada. Ruangan TPS (Tempat Pemungutan Suara) juga tidak memadai," kata Lukman di gedung DPR, Jakarta, Senin, 27 Januari 2014.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, kehadiran saksi dalam pemilu sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan manipulasi suara rakyat. Negara sebaiknya menyiapkan para saksi independen dan netral yang berfungsi mengawal suara rakyat.

"Bagaimanapun pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, dimana suara rakyat harus diamankan dan dikawal sehingga tidak terjadi distorsi dan penyelewengan," kata dia menambahkan.

Terkait jumlah dana sebesar Rp700 miliar yang dianggarkan untuk saksi, Lukman menilai, jumlah tersebut tergantung kepentingan dan urgensinya. "Saya tidak tahu hitung-hitungannya sampai nominal seperti itu. Tapi yang jelas saksi diperlukan agar tidak penyalahgunaan dan manipulasi suara rakyat. Sekali suara rakyat dimanipulasi ya akan jadi preseden seterusnya," ujarnya.

Senin, 27 Januari 2014, 15:22 Ita Lismawati F. Malau, Nur Eka Sukmawati

Top