Wakil Ketua MPR Nilai Pasal 7 Ayat 6a Tak Langgar Konstitusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menilai lahirnya Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012 sama sekali tak melanggar konstitusi.

"Sebagai anggota DPR RI saya ikut menyetujui pasal itu," kata Lukman kepada Tribunnews.com, Minggu (1/4/2012).

Dikatakan meski harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price - ICP) ditentukan dengan menggunakan patokan West Texas Instrument (WTI) dan NYMEX (pasar komoditas New York), tetapi pada dasarnya ICP itu diputuskan oleh tim yang terdiri atas Kementerian ESDM, BP Migas, dan Kemenkeu melalui Peraturan Menteri ESDM.

Pemilihan Kepala Daerah Jangan Satu Paket

Selasa, 27 Desember 2011 23:42 WIB

JAKARTA--MICOM: Kian mencuat disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya, membuat ada pemikiran untuk tidak memilih pemimpin daerah dalam satu paket.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Selasa (27/12), menilai mundurnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto merupakan puncak gunung es, karena disharmonis antara kepala daerah dan wakilnya yang juga terjadi didaerah-daerah lainnya.

Pimpinan MPR Sarankan Kapolri Minta Maaf

Selasa, 27 Desember 2011, 21:21:00

JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa Kapolri Jendral Timur Pradopo harus terbuka dan berbicara ke publik untuk menjelaskan kasus kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, akhir pekan lalu.

"Kalau ada kesalahan oleh anggotanya, misalnya melakukan penyimpangan, pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) sampaikan

Waketum PPP: JK Capres Potensial

Jakarta - Dukungan pencapresan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kian meluas. Di internal PPP, JK masih dinilai sebagai kandidat capres potensial.

"Kalau nama Pak JK memang sudah lama sekali muncul di internal PPP dan itu muncul kuat di Mukernas PPP di Lirboyo. Tapi karena Mukernas tidak mengagendakan siapa capresnya jadi belum diputuskan.

Top