Lukman Hakim: Presiden Tak Bisa Paksakan Visi Misinya Sendiri

Sayangi.com - Penampilannya tidak seperti kebanyakan politisi di Kompleks Parlemen yang berapi-api. Namun dari suaranya yang jernih dan pembawaannya yang tenang, terpancar kedalaman pemikiran seorang negarawan. Begitulah kesan yang didapat Sayangi.com dari Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, saat berkesempatan mewawancarai pria kelahiran Jakarta, 25 November 1962 ini.

Wawancara dilakukan wartawan Sayangi.com, Muhammad Sulhi, jelang acara diskusi publik di DPP Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), Sabtu (31/8). Tema yang diangkat seputar visi dan misi bangsa ini yang dirasa mulai kabur dari arah yang dikehendaki rakyat. Wawancara berlangsung singkat, dan Lukman Hakim - suami Trisna Willy dan ayah 3 orang anak - ini menjawab semua pertanyaan dengan lugas.   

Anda setuju dengan pendapat sejumlah kalangan bahwa negara ini bergerak tanpa arah dan dikuasai oleh segelintir individu dan kelompok?

Ya, sebenarnya ini karena penyelenggara negara tidak cukup aware dan tidak cukup memahami ke arah mana sebenarnya arah bangsa ini menuju. Kalau dulu, sebelum ada perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar, kita punya Garus-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Itulah yang menjadi acuan kita bersama, yang menjadi haluan kita dalam membawa bangsa ini menuju ke arah mana. Jadi, masing-masing kita mempunyai platform yang sama saat berbicara tentang rencana bangsa ini ke depan.

Pimpinan Parlemen, Kursi Ketua MPR Jatah PDIP

JAKARTA (Suara Karya): Kursi Ketua MPR yang lowong pasca-meninggalnya Taufiq Kiemas tetap menjadi jatah Fraksi PDI Perjuangan. Untuk itu, Fraksi PDIP MPR diminta segera mengusulkan satu nama pengganti untuk dibahas pimpinan MPR.

Pendapat itu disampaikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari, dan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta kemarin.

"Pengganti Pak Taufiq Kiemas harus dari anggota MPR yang diusulkan oleh Fraksi PDIP," kata Lukman Hakim Saifuddin. Hal itu, menurutnya, termaktub dalam peraturan MPR. Ketentuan itu harus dihormati fraksi lain di parlemen.

"Tata tertib (Tatib) MPR mengatur bahwa harus diusulkan oleh fraksi asal dari yang berhalangan tetap," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP itu.

Pandangan senada disampaikan Hajriyanto Y Tohari. Menurut Ketua DPP Partai Golkar itu, pengganti Taufiq tentu adalah kader potensial dari Fraksi PDIP.

"Yang pasti, PDIP mendapatkan hak untuk menempatkan unsur pimpinan sebagai pengganti Pak Taufiq Kiemas," katanya.

Namun, pendapat berbeda disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR Martin Hutabarat. Menurut dia, pengganti Taufiq Kiemas tidak harus dari PDIP. Sebab, menurut dia, Taufiq terpilih sebagai Ketua MPR sebagai hasil konsensus fraksi-fraksi di DPR.

"MPR berbeda dengan DPR. Pimpinan DPR itu pemenang pemilu jadi ketua, kalau MPR itu konsensus," kata Martin.

Dia menjelaskan, sosok Taufiq kala itu diterima semua fraksi karena dianggap tokoh senior yang sangat bersahabat. "Karena figur Pak Taufiq, maka kita semua sepakat, meski PDIP hanya pemenang nomor tiga," katanya.

Karena itu, bisa saja PDIP kehilangan kursi Ketua MPR, namun peluang PDIP mempertahankan kursi Ketua MPR itu masih ada jika PDIP mengusulkan tokoh kuat.

"Terbuka kemungkinan penggantinya bisa dari PDIP atau dari partai lain. Bisa terbuka kemungkinan fraksi lain. Sekiranya PDIP mencalonkan pengganti Pak Taufiq adalah orang yang memiliki figur seperti Pak Taufiq, maka kemungkinan besar semua fraksi akan konsensus menerimanya," ucap Martin.

Secara terpisah, adik Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, angkat bicara soal kans menjadi Ketua MPR. "Ya, bisa saja, apabila ada sidang MPR dan partai mengusulkan, saya rasa bisa saja," kata Guruh saat ditanya kans dirinya menjadi Ketua MPR meneruskan perjuangan Taufiq Kiemas.

Hal itu disampaikan Guruh usai mengikuti prosesi pemakaman Taufiq Kiemas di TMP Kalibata, Jakarta, Minggu (9/6). Guruh tak memungkiri dirinya kerap berbeda pendapat dengan Taufiq. Namun prinsipnya, menurut dia, pemikiran mereka sama yakni penguatan Pancasila.

"Ya, namanya di dunia politik, pasti ada saja beda pendapat. Tetapi, secara mendasar, kami tidak banyak memiliki perbedaan karena pegangan kami kan Pancasila," kata Guruh.

Di tempat yang sama, politikus senior PDIP Panda Nababan berbicara soal penerus Taufiq di partai. Dia menilai, dua anak almarhum pantas menggantikan ketokohan ayahnya. Mereka adalah Mohammad Prananda Prabowo dan Puan Maharani.

"Saya rasa semua anaknya cocok. Kalau untuk bidang politik, ada Nanan (Prananda) dan Puan. Mereka memang dibesarkan di dunia politik," ujar Panda seusai menghadiri pemakaman Taufiq Kiemas di TPU Kalibata, Minggu (9/6).

Puan saat ini menjadi anggota Komisi I DPR. Dia juga merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di parlemen. Sementara Prananda atau yang akrab disapa Nanan memang belum terlalu muncul ke publik. Ia lebih banyak mendampingi ibundanya, Megawati Soekarnoputri, dan menyusun berbagai tulisan tentang gagasan Bung Karno.

Nama Nanan sempat mencuat untuk menjadi salah satu tokoh baru di PDI Perjuangan pada Kongres III partai itu pada 2010 di Bali. Namun, Nanan yang terkenal pendiam tetap memilih bekerja di balik layar. Siapa pun yang akan menggantikan Taufiq Kiemas, Panda mengaku kemampuan kedua anak mantan Ketua MPR itu tidak perlu lagi diragukan. Panda pun menuturkan, sifat mendiang yang patut diteladani adalah cerdas dalam memetakan persoalan, tetapi tetap rendah hati.

Taufiq Kiemas wafat karena penyakit komplikasi yang selama ini dideritanya pada Sabtu (8/6) malam, di Singapura. Taufiq sempat dirawat di Singapore General Hospital sejak Senin (3/6).

Taufiq kelelahan setelah mendampingi Wakil Presiden Boediono meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (1/6). Peresmian dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945. (Kartoyo DS/Feber S/Antara/Tri Handayani)

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada internal PDIP. "Itu urusan internal PDIP. Kita tidak boleh intervensi," ucapnya.
    
Senin, 10 Juni 2013

Wakil Ketua MPR Minta Tantowi Klarifikasi Kunjungannya ke Israel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin meminta Tantowi Yahya untuk memberikan klarifikasi terkait kunjungannya ke Israel pekan lalu. Agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan dan dugaan yang tidak mendasar.

"Saya berharap, anggota komisi I DPR yang melakukan kunjungan ke Israel itu secepatnya melakukan kralifikasi. Sehingga publik bisa menilai apakah kunjungan itu bisa ditolerir atau memang sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan," kata Lukman di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Bila tidak melakukan klarifikasi, Lukman mengkhawatirkan akan muncul penafsiran-penafsiran sehingga muncul anggapan negatif dari masyarakat. Tanpa penjelasan dari Tantowi, masyarakat bisa menerjemahkan dengan bebas. Untuk keperluan apa kunjungan ke Israel itu dilakukan.

"Saya kawatir kalau tidak ada klarifikasi ,akan menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. Bahkan kemudian tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan, bahwa kunjungan inin ada hidden agenda didalamnya," ungkap Lukman.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya, berhasil masuk ke Israel dan bertemu dengan pimpinan Knesset, lembaga parlemen negara Zionis itu.

Berdasarkan penjelasan Tantowi, dia pergi ke Israel bersama lima temannya yang lain dari media massa, perguruan tinggi, dan lembaga think tank. Mereka diundang oleh Australian-Jewish Association, berkunjung ke Israel selama empat hari.

"Dalam kunjungan tersebut kami dipertemukan dengan petinggi Israel dari mulai parlemen, pemerintahan, kalangan kampus, media dan masyarakat biasa," kata Tantowi saat dikonfirmasi kemarin.

Reporter : Ira Sasmita    
Redaktur : A.Syalaby Ichsan

Wednesday, 12 June 2013, 16:13 WIB

Top