MPR Desak Pemerintah Benahi Data Pemilih

JAKARTA– Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendesak pemerintah melakukan pembenahan secara sungguhsungguh data kependudukan sebagai basis daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014.

“Kita ingin tegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab dalam masalah penyajian data kependudukan yang menjadi basis DPT. Tim perumus RUU Pemilu sudah sepakat bahwa sumber data pemilih menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan KPU hanya menyempurnakannya,” ujar Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin dalam diskusi “Menyiapkan Pemilu yang Jurdil dan Demokratis” di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta,kemarin.

UU Pemilu Jangan Mengancam NKRI

f-r-555 416-dialog-interaktif-1328625317JAKARTA, (PRLM).- Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang sedang dibahas dan akan diputus oleh Sidang paripurna DPR RI pada Selasa (27/3), jangan sampai mengancam NKRI atau menghancurkan 4 pilar bangsa dengan mengabaikan kedaulatan rakyat. Pemberlakuan parliamentary threshold (PT) yang besar dan berlaku secara nasional, akan dapat mengabaikan kehendak rakyat di daerah. Seharusnya satu kursi pun harus bisa duduk di DPR RI. Hanya saja karena jumlahnya kecil, maka harus bergabung ke fraksi lain di DPR RI.

PPP Jangan Terlena Masa Lalu

KEDIRI - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus memiliki terobosan baru. Dengan terobosan ini, diharapkan nantinya PPP akan digandrungi anak muda.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Anis Baswedan dalam acara Halaqah Alim Ulama di Kediri yang merupakan rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP, (22/2/2012) malam.

PPP Pilih Pasif Soal Hak Menyatakan Pendapat

Kamis, 29 Desember 2011, 18:41:00

JAKARTA - Fraksi PPP saat pengambilan keputusan atas rekomendasi Pansus Century, Maret tahun lalu, memilih Opsi C bersama-sama lima fraksi lain. Namun demikian, anak buah Suryadharma Ali di DPR memilih untuk bersikap pasif dalam hal usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang kini digagas sejumlah  politisi lintas fraksi di DPR.

"PPP tidak dalam posisi mendukung, mengusulkan atau menolak (HMP, red),"

Top