MPR Desak Pemerintah Benahi Data Pemilih

JAKARTA– Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendesak pemerintah melakukan pembenahan secara sungguhsungguh data kependudukan sebagai basis daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014.

“Kita ingin tegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab dalam masalah penyajian data kependudukan yang menjadi basis DPT. Tim perumus RUU Pemilu sudah sepakat bahwa sumber data pemilih menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan KPU hanya menyempurnakannya,” ujar Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin dalam diskusi “Menyiapkan Pemilu yang Jurdil dan Demokratis” di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta,kemarin.

UU Pemilu Jangan Mengancam NKRI

f-r-555 416-dialog-interaktif-1328625317JAKARTA, (PRLM).- Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang sedang dibahas dan akan diputus oleh Sidang paripurna DPR RI pada Selasa (27/3), jangan sampai mengancam NKRI atau menghancurkan 4 pilar bangsa dengan mengabaikan kedaulatan rakyat. Pemberlakuan parliamentary threshold (PT) yang besar dan berlaku secara nasional, akan dapat mengabaikan kehendak rakyat di daerah. Seharusnya satu kursi pun harus bisa duduk di DPR RI. Hanya saja karena jumlahnya kecil, maka harus bergabung ke fraksi lain di DPR RI.

Ini Jawaban Menag Soal Materi Khutbah Diatur

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Agama membahas draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama, Rabu kemarin. Satu bahasan itu adalah pengaturan materi dakwah di ruang publik.

Ihwal hal itu, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, membantahnya. Dalam akun twitter pribadinya @lukmansaifuddin, ia mengatakan,"Tak benar".

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Satori Ismail menilai rencana pengaturan materi dakwah dalam RUU Perlindungan Umat Beragama sebaiknya tidak sampai mengubah esensi dakwah. Karena khutbah bagian dari dakwah yang merupakan sarana mencegah kemungkaran dan menasiihati kepada kebaikan.

Namun, Satori menyetujui pengaturan terhadap materi dakwah semisal tidak boleh menyiarkan isu politik praktis, isu yang memecah-belah umat beragama, atau aib seseorang maupun kelompok tertentu di ruang publik.

"Bagaimanapun, pendakwah harus dibolehkan menyinggung isu kemunduran masyarakat, seperti penyakit sosial dan ketimpangan ekonomi," ucap Satori.


Kamis, 27 November 2014, 00:44 WIB

PPP Jangan Terlena Masa Lalu

KEDIRI - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus memiliki terobosan baru. Dengan terobosan ini, diharapkan nantinya PPP akan digandrungi anak muda.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Anis Baswedan dalam acara Halaqah Alim Ulama di Kediri yang merupakan rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP, (22/2/2012) malam.

Top