Kenapa Artis Tidak Terkena "Wajib Militer"?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Berbagai kalangan memberikan argumentasi berbeda terkait draft Rancangan Undang-undang (wajib militer yang berupa Komcad dianggap tidak harus menjadi prioritas," TB Hasanuddin menjelaskan.

Ia mengungkap Pasal 6 ayat 3 dalam draft tersebut mangatur Kompenen Cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuikan dengan struktur organisasi angkatan sesuai masing-masing matra.

Berikutnya, dalam Pasal 8 ayat 3 tentang pengangkatan anggota Komponen Cadangan. Disebutkan bahwa pegawai negeri sipil, pekerja dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan, wajib menjadi anggota komponen cadangan.

Selain itu ada juga pasal yang ia anggap diskriminatif.  Pada pasal 8 ayat (1) dan (2), dijelaskan mereka yang wajib militer hanya PNS, buruh dan pekerja saja.  Ia mempertanyakan mengapa artis dan pengusaha tidak dikenakan wajib militer.

Padahal PNS , lanjut TB Hasanuddin, buruh dan pekerja jika menolak wajib militer maka mereka dapat dipidana sekurang kurangnya 1 tahun (sesuai pasal 38 ayat (1). Termasuk, para pimpinan PNS/buruh dan pekerja  dapat dikenakan pidana selama 6 bulan ( sesuai pasal 39 ) .

Kemudian, aturan yang diatur pada pasal 14 ayat (1) dan (2). Terkait sumber daya alam, sumber daya buatan , sarana dan prasarana BUMN/BUMD atau Badan Hukum Milik Perorangan.

"Dapat digunakan sebagai Komcad dan wajib diserahkan pemakaiannya , dan bila tak menyerahkannya dipidana penjara 1 tahun ( sesuai pasal 42 ayat ( 1 ). Pasal ini dianggap sebagai perampasan terhadap hak milik perorangan," katanya.

Lain lagi argumentasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, RUU Komponen Cadangan adalah hal yang perlu. Wajib militer menurutnya, sangat positif apalagi ancaman ketahanan NKRI bukan hanya dari luar saja.

"Dan dari sisi ketahanan,rakyat dengan ikut wajib militer ,secara fisik terjaga,angka kesehatan naik. Dan mereka yang ikut wajb militer semakin cinta dengan tanah air, "kata Lukman.

Wajib militer juga merupakan pembelajara untuk bisa hidup disiplin. Ia kemudian menyarankan, alangkah lebih baik mereka yang diwajibkan untuk ikut wajib militer tidak hanya kalangan PNS dan buruh saja.  "Sebaiknya diperluas. Semakin banyak elemen masyarakat yang diwajibkan mengikuti wajib militer, semakin baik," pungkas Lukman Hakim.

Senin, 3 Juni 2013 08:09 WIB

SBY Dianugerahi World Statesman Award, Ini Komentar Wakil Ketua MPR

Senayan - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal dianugerahi World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (ACF), suatu yayasan antar-agama bergengsi di Amerika Serikat, akhir bulan ini. Apa komentar Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin?

"Memang menimbulkan kontroversi. Tapi presiden punya pertimbangan sendiri. Kita hormati itu dan harus jadi pemicu pemerintah ke depan. Kita ambil positifnya saja," kata Lukman kepada JurnalParlemen, Jumat (24/5).

Menurut Lukman, memang banyak yang mempersoalkan penghargaan ini, karena melihat fakta di lapangan, kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi marak terjadi. "Tapi ini kan penghargaan sudah mau dikasih. Kita ambil positifnya saja," tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Oleh sebagian kalangan, SBY disebut belum layak menerima penghargaan yang dianugerahkan kepada sejumlah pemimpin dunia yang dinilai mempromosikan toleransi, perdamaian, dan resolusi konflik itu. Sebab, Presiden dinilai gagal mencegah kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama ataupun menjalankan proses hukum dan peradilan yang memberikan keadilan kepada para korban.

Human Rights Working Group (HRWG), sebuah organisasi koalisi NGO HAM di Indonesia yang beranggota 47 lembaga dalam keterangan persnya menolak award untuk SBY. SBY dinilai gagal untuk mendorong sebuah budaya toleransi di Indonesia, baik melalui jalur formal maupun informal seperti bidang pendidikan.

JurnalParlemen
Penulis : Iman Firdaus - Editor : Dzikry Subhanie     Jum`at, 24 Mei 2013 17:04:14

Masyarakat Jangan Mudah Dikomporin Pasca Twitter Dipo Alam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR RI menilai adalah kurang tepat kicauan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, menanggapi protes rohaniawan Romo Franz Magnis Suseno di akun Twitternya, akun @dipoalam49.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP ini, seharusnya Dipo Alam sebagai pejabat negara bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan pernyataan yang bisa menimbulkan sentimen dan mendiskreditkan kelompok tertentu.

Bercermin pada hal itu, menurutnya, adalah lebih arif lagi bijak, jika masing-masing pihak termasuk pemerintah bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bisa mengundang sentimen atau hal-hal kemudian yang bisa menimbulkan konflik.

"Persoalan bangsa ini banyak kompleks. Masing-masing pemerintahan juga menghadapi persoalan yang cukup rumit. Masyarakat juga. Dan perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang lumrah dan wajar kemudian terjadi dalam mencari solusi," ujar dia usai menghadiri HUT Ke-10 Forum Silaturahmi Anak Bangsa di Gedung MPR RI, Jakarta, Sabtu (25/5/2013).

"Oleh karenanya memang, yang harus lebih di kedepankan adalah masing-masing pihak yang berbeda itu kemudian saling memiliki toleransi. Bisa memahami apa latar belakang perbedaan-perbedaan itu. Tanpa harus memberikan pernyataan-pernyataan yang bernada provokatif," tambahnya.

Dia menenggarai, kesalahpahaman atau mis-komunikasi menjadi pemicu lahirnya kicauan Dipo Alam di akun twitter. Tidak ada motif dan maksud lain.

"Harusnya dilihat konteksnya. Romo juga harus dihargai beliau. Mungkin pak Dipo melihat Romo juga mengatasnamakan umat beragama Katolik. Sehingga kemudian, disalahpahami. Jadi ini lebih pada mis-komunikasi, kesalahpahaman," jelasnya.

"Saya yakin beliau-beliau, Romo Frans Magnis dan Pak Dipo memiliki perhantian penuh kepada bangsa ini. Hanya mis-komunikasi saja," sambungnya.

Lebih lanjut, dia berharap kejadian seperti ini tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Selain itu, dia juga meminta semua pihak untuk bisa menahan diri dan tidak mudah dikomporin karena peristiwa ini. Semua elemen bangsa harus bisa mengedepankan nilai-nilai Pancasila, yang Bhinneka Tunggal Ika, dan mencintai perdamaian dan Persatuan.

"Saya berharap hal-hal seperti itu tidak disikapi apalagi dikomporin oleh yang lain. Jadi masing-masing kita harus bisa menahan diri," pesannya.

Dalam akun Twitternya, @dipoalam49, Dipo menilai surat terbuka Franz Magnis Suseno kepada Appeal of Conscience Foundation (ACF) --lembaga yang akan memberikan penghargaan World Stateman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-- tak akurat. Dia misalnya berkicau, "Masalah khilafiyah antar umat Islam di Indonesia begitu banyak, jangan dibesarkan oleh yang non-Muslim, seolah simpati minoritas diabaikan."

Dipo mentwit soal polemik pemberian penghargaan bergengsi ini pada SBY sejak Selasa 21 Mei 2013 lalu. Twit terakhirnya adalah tiga jam lalu. Ada sekitar 12 kicauan Dipo di media sosial tentang topik ini.

Twit yang paling banyak dibicarakan adalah ketika Dipo menegaskan, "Umaro, ulama dan umat Islam di Indonesia secara umum sudah baik, mari lihat kedepan, tidak baik pimpinannya dicerca oleh yang non-muslim FMS."

Sabtu, 25 Mei 2013 19:37 WIB

Top