Pandangan Soal Pasal Penghinaan Presiden

Senayan - Draf RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengeluarkan pandangannya. Seperti apa pandangannya?

"Demokrasi kita tidak tanpa batas, jadi tentu hak berserikat, hak menyatakan pendapat, hak untuk mengekspresikan itu dijamin oleh konstitusi. Tapi, caranya juga harus jangan keluar dari nilai-nilai dasar, nilai-nilai  keindonesiaan kita," ujar Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3).

Karena itu, kata Lukman, kalau kemudian kritik-kritik pada Presiden sebagai Kepala Negara itu sudah terlalu jauh dari nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia, harus dikenakan sanksi tertentu. Bentuknya seperti apa, harus jelas diatur mana yang boleh dan tidak boleh. "Jangan sampai menjadi pasal karet yang hanya untuk pihak tertentu," kata politisi PPP ini.

Karena itu, semangat kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, dan lainnya, memang semestinya dan sudah sewajarnya tetap dilakukan secara bertanggung jawab, agar tidak juga melanggar hak-hak pihak lain.

Dalam RUU KUHP yang dibuat pemerintah, Bab II mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Di bagian kedua, dimuat Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 265 berbunyi 'Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV'.

Dan, Pasal 266 berbunyi 'Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV'.

Yang dimaksud Kategori IV adalah denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP. Ketiga pasal itu dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal itu bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahkan lebih jauh bisa menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi yang dijamin pasal 28 F.

Penulis : Jay Waluyo - Editor : Dzikry Subhanie
Jum`at, 22 Maret 2013 18:15:23

Lukman Hakim: Penyelesaian Boediono Secara Tata Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan penyelesaian kasus pemberian dana talangan Bank Century yang menyangkut nama Wapres Boediono dilakukan melalui mekanisme hukum tata negara berupa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Lebih baik selesaikan dulu secara hukum tata negaranya," kata Wakil MPR Lukman Hakim Saifuddin pada diskusi Empat Pilar Negara di gedung DPR/MPR/DPD Senayan Jakarta, Senin (26/11).

Diskusi yang diselenggarakan MPR yang mengambil tema 'Century; Antara Hak Menyatakan Pendapat dan KPK' tersebut, menghadirkan nara sumber Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, Dosen FHUI Akhiar Salmi dan koordinator ICW Febridiansyah.

Meskipun tambah Lukman dirinya tidak dalam posisi untuk mendorong Hak Menyatakan Pendapat. Karena menurut Lukman kasus Bank Century ini sangat besar dan banyak pihak yang terlibat.

Lukman menegaskan bahwa penyelesaian kasus BC ini jangan direduksi hanya persoalan Boediono. Sehingga tambahnya seolah-olah hanya karena wapres Boediono tak bisa diperiksa maka berhenti.

Lebih lanjut Lukman menegaskan untuk pengajuan HMP maka DPR tidak harus membuktikan atau tidak harus menunggu bukti-bukti dalam hal pidana. Karena tambah Lukman dalam HMP nanti pembuktian dilakukan justru di Mahkamah Konstitusi RI.

Sementara untuk proses pidananya, tambah Lukman maka hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan KPK. Namun tambah Lukman ketika proses itu menyangkut presiden dan wapres maka tak bisa berlaku serta merta.

Menurut Lukman Hakim Saifuddin Presiden dan Wapres memang WNI namun memiliki kekhususan. Meskipun Lukman menegaskan bahwa betul pada dasarnya dihadapan hukum semua WNI sama perlakuannya.

"Seorang presiden dan wapres, dia tidak lagi menjadi warga negara biasa karena jabatannya tersebut, ada pengecualian" kata Lukman.

Lukman mencontohkan adanya mekanisme pemakzulan, yang hal itu merupakan pengecualian yang tak sama dengan WNI lainnya. Kemudian tambah Presiden juga memiliki kewenangan untuk berikan amnesty, abolisi, dan grasi.

"KPK memang punya kewenangan penuh, tapi kalau menyangkut wapres atau presiden maka dia tak bisa diproses hukum pidana, karena pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan wapres penyelesaiannya hukum tata negara yakni pemakzulan," beber Lukman.

Menurut Lukman Hukum pidana baru bisa bekerja setelah seseorang sudah tidak lagu menjabat sebagai presiden dan wapres. Lukman justru sangat mengkhawatirkan terjadinya kekacauan tata negara jika secara berbarengan seorang Wapres diproses secara pidana dan sekaligus tata negara.
Redaktur: Djibril Muhammad

Selasa, 27 November 2012, 00:03 WIB

Ini Pandangan Politisi PPP Soal Valentine

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin, memberikan pandangannya soal Hari Valentine yang dirayakan sejumlah pihak, setiap 14 Februari. Menurut Lukman, kita tak perlu fanatik membabi-buta ikut-ikutan merayakannya, dengan glamour dan hura-hura.

"Kita pun tak juga perlu menolaknya mentah-mentah," ujar Lukman ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (14/2/2013).

Menurut Lukman, yang harus dikedepankan adalah hakikat dan spirit tujuannya, yaitu kasih sayang.

"Inilah yang utama. Kasih sayang harus senantiasa melandasi setiap tindakan kita setiap waktu, tak hanya pada tanggal 14 Februari," ujarnya.

Peringatan Valentine yang berasal dari tradisi Barat, lanjut Lukman, hendaknya diarahkan untuk meneguhkan hakikat dan spirit kasih sayang yang mendasari setiap perilaku kita.

"Karenanya, memperingatinya tidak dengan hura-hura pesta pora, apalagi sampai melanggar norma susila, tapi harus lebih ditujukan ke masing-masing diri kita sebagai introspeksi, evaluasi, dan refleksi hidup bersama di masyarakat yang beragam," papar Wakil Ketua MPR. (*)

Top