Usulan Perppu Untuk Redakan Konflik Aceh

JPNN.COM, Sabtu, 14 Januari 2012, 11:30:00

JAKARTA – Pilkada Aceh yang semakin tidak kondiosional mengudang banyak usulan. Selain usul penundaan, juga ada yang menginginkan digunakan Peraturan Perundang Undangan (Perppu) dalam menyelesaikan konflik di sana. Wakil Ketua MPR  Lukman Hakim Saifuddin, salah satunya mengusulkan penggunaan Perppu tersebut.

MPR: Tarik Semua Senjata Api Milik Anggota DPR dan Rakyat Sipil!

Jakarta Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mendesak polisi menarik semua senjata api milik masyarakat sipil, termasuk anggota DPR. Menurut Lukman, keberadaan senjata api di tengah masyarakat justru sangat berbahaya.

"Menurut saya anggota DPR nggak perlu senjata api. Sebaiknya senjata api itu ditarik kembali saja.

MPR Nilai Pasal Soal BBM di UU APBNP 2012 Tak Langgar Konstitusi

Jakarta Wakil ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin, mendukung dan menyetujui lahirnya Pasal 7 ayat 6a UU APBNP 2012. Pasal kontroversial ini dinilainya tidak melanggar konstitusi.

"Saya merasa perlu menjelaskan bahwa lahirnya pasal baru tersebut sama sekali tak melanggar konstitusi," kata Lukman kepada detikcom, Kamis (5/4/2012).

Bunyi pasal 7 ayat 6a UU APBNP 2012 adalah memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM jika ICP 15 persen dalam jangka waktu 6 bulan. Aturan ini dipandang cukup adil dan berpihak kepada rakyat.

PPP: Presiden Berwenang Tentukan Posisi PKS di Setgab

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) memiliki wewenang menentukan posisi Partai Keadilan Sejahtera.

Top