Soal UU PUA, Romo Magnis: Negara Harus Tahu Akar Intoleran di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Usulan menteri Agama Lukman Hakim Saifudin terkait Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (PUA) jangan sampai menjadi alat diskriminasi minoritas. Hal ini dipaparkan Rohaniawan, Frans Magnis Suseno.

Romo Magnis, demikian sapaan akrabnya, mengatakan tujuan dari konsep UU PUA adalah menjadi pelindung bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Karena itu, isi UU PUA harus memposisikan keadilan di atas segalanya. Kemudian memberikan sanksi tegas bagi para pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

"Nilai toleransi di Indonesia memang masih minim. Ujian toleransi di Indonesia masih panjang, negara harusnya bisa bersikap arif bukan malah ikut menghakimi atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Amerika saja juga butuh waktu 160 tahun untuk bisa menerima katolik, dan menghargai perbedaan," ujar Magnis pada saat perayaan hari Toleransi se-Dunia, Ahad (16/11).

Menurut Romo, negara harus tahu dimana akar intoleranasi di Indonesia, sehingga akar tersebut bisa menjadi dasar konsep dalam UU PUA. Ia juga menegaskan bahwa dalam undang-undang juga harus memakai pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pendekatan pluralitas yang sebenarnya.


Sunday, 16 November 2014, 10:32 WIB

Menag Lukman Klarifikasi ke PGI, Terkait Nikah Beda Agama

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku kaget dengan perkembangan sidang gugatan UU 1/1974 tentang Perkawinan. Khususnya terkait sikap Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) yang mendukung atau setuju pernikahan beda agama. Pernyataan itu dikhawatirkan bisa meresahkan masyarakat.

Ditemui di kantornya kemarin, Lukman mengatakan dia sudah melakukan safari ke semua pimpinan majelis tinggi agama. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), PGI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan yang lainnya. "Sikap semua ketua umum dan sekjen masing-masing majelis tinggi kegamaan itu kompak," tutur Lukman.
 
Sikap dari seluruh ormas keagamaan itu adalah, pernikahan adalah ritual yang sakral. Pernikahan dianggap sah jika sudah ditetapkan oleh aturan dari masing-masing agama. "Semua pimpinan ormas kegamaan mengakui bahwa dalam agama masing-masing, tidak ada toleransi bagi pernikahan beda agama," katanya.
 
Lukman berpegang pada pernyataan dari para pimpinan itu untuk menanggapi polemik gugatan pernikahan beda agama. Dia menjelaskan akan segera mengklarifikasi ke jajaran PGI atau Ditjen Bimas Kristen yang ada di internal Kemenag. Lukman harus memastikan apakah sikap PGI yang setuju nikah beda agama itu sikap resmi organisasi atau perorangan.
 
Menteri yang bertahan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menjelaskan, di PGI sendiri ada beberapa kelompok atau aliran. Lukman menjelaskan masyarakat diminta tetap bersabar menunggu hasil putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dia juga mengimbau masyarakat lintas agama tetap tenang dan menjaga toleransi, terkait isu-isu terkini dari sidang gugatan UU Pernikahan itu.

Lukman menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika memenuhi ketentuan atau hukum agama. Ketika hukum agama yang dianut berbicara tidak boleh nikah beda agama, maka umat harus mengikutinya. Dia menjelaskan peran pemerintah dalam pernikahan adalah urusan administrasi dan perlindungan hukum lainnya.
 
Sebagaimana diberitakan dalam persidangan di MK, anggota Komisi Hukum PGI Nikson Lalu mengatakan pengelompokan pernikahan berdasar agama tidak sesuai dengan UUD 1945. Menurutnya, jika ada perbedaan agama di antara calon pengantin, tidak menjadi persoalan.
 
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kukuh tidak setuju dengan pernikahan beda agama. Wasekjen MUI Luthfi Hakim menuturkan, setiap aturan harus merujuk pada hukum dalam agama.
 
Sikap PGI dalam sidang di MK itu memang agak janggal. Sebab bulan lalu semua majelis tinggi kompak menolak nikah beda agama. Dalam pertemuan yang digelar di kantor MUI itu, juga dihadiri pimpinan PGI. Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama Slamet Effendi Yusuf saat itu mengatakan, semua majelis tinggi agama kompak nikah harus seagama. (wan/end)

Jumat, 07 November 2014 , 03:34:00

Ini Harapan Tokoh Agama Soal RUU PUB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI menyusun RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh agama dan kepercayaan.

Penganut aliran "Penghayat Kepercayaan" dari Jawa Barat Engkus Ruswana menyatakan, RUU PUB hendaknya tidak menyudutkan para penganut kepercayaan yang ada di Indonesia. Menurut Engkus, para penganut kepercayaan kerap mendapatkan pengucilan ketika meminta hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

Salah satu contohnya, terkait pengosongan kolom agama pada KTP. Sebab, masyarakat awam kerap menyamakannya sebagai ateis, meskipun para penganut kepercayaan sendiri sebenarnya bertuhan.

I Ketut Parwata, tokoh pemuka umat Hindu Indonesia, RUU PUB sewajarnya bersifat darurat, alih-alih biasa. Sebab, dalam kondisi normal, tiap orang tidak perlu perlindungan dari penguasa politik karena kuatnya toleransi antarumat beragama sendiri.

Maka, Parwata mengatakan, kondisi dewasa ini dapat dikatakan tidak kondusif bagi toleransi beragama. Sehingga Pemerintah sampai merasa perlu membuat aturan terkait perlindungan umat beragama.

"Jadi kita harap, suatu saat ke depannya kondisi menjadi normal kembali," kata I Ketut Parwata.

Kemudian, I Ketut Parwata juga menekankan agar nanti di dalam teks RUU PUB tak ada kata-kata yang multitafsir. Negara harus tegas dalam membuat aturan yang tak memihak golongan tertentu.


Friday, 14 November 2014, 20:41 WIB

Top