Menag Lukman Klarifikasi ke PGI, Terkait Nikah Beda Agama

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku kaget dengan perkembangan sidang gugatan UU 1/1974 tentang Perkawinan. Khususnya terkait sikap Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) yang mendukung atau setuju pernikahan beda agama. Pernyataan itu dikhawatirkan bisa meresahkan masyarakat.

Ditemui di kantornya kemarin, Lukman mengatakan dia sudah melakukan safari ke semua pimpinan majelis tinggi agama. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), PGI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan yang lainnya. "Sikap semua ketua umum dan sekjen masing-masing majelis tinggi kegamaan itu kompak," tutur Lukman.
 
Sikap dari seluruh ormas keagamaan itu adalah, pernikahan adalah ritual yang sakral. Pernikahan dianggap sah jika sudah ditetapkan oleh aturan dari masing-masing agama. "Semua pimpinan ormas kegamaan mengakui bahwa dalam agama masing-masing, tidak ada toleransi bagi pernikahan beda agama," katanya.
 
Lukman berpegang pada pernyataan dari para pimpinan itu untuk menanggapi polemik gugatan pernikahan beda agama. Dia menjelaskan akan segera mengklarifikasi ke jajaran PGI atau Ditjen Bimas Kristen yang ada di internal Kemenag. Lukman harus memastikan apakah sikap PGI yang setuju nikah beda agama itu sikap resmi organisasi atau perorangan.
 
Menteri yang bertahan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menjelaskan, di PGI sendiri ada beberapa kelompok atau aliran. Lukman menjelaskan masyarakat diminta tetap bersabar menunggu hasil putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dia juga mengimbau masyarakat lintas agama tetap tenang dan menjaga toleransi, terkait isu-isu terkini dari sidang gugatan UU Pernikahan itu.

Lukman menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika memenuhi ketentuan atau hukum agama. Ketika hukum agama yang dianut berbicara tidak boleh nikah beda agama, maka umat harus mengikutinya. Dia menjelaskan peran pemerintah dalam pernikahan adalah urusan administrasi dan perlindungan hukum lainnya.
 
Sebagaimana diberitakan dalam persidangan di MK, anggota Komisi Hukum PGI Nikson Lalu mengatakan pengelompokan pernikahan berdasar agama tidak sesuai dengan UUD 1945. Menurutnya, jika ada perbedaan agama di antara calon pengantin, tidak menjadi persoalan.
 
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kukuh tidak setuju dengan pernikahan beda agama. Wasekjen MUI Luthfi Hakim menuturkan, setiap aturan harus merujuk pada hukum dalam agama.
 
Sikap PGI dalam sidang di MK itu memang agak janggal. Sebab bulan lalu semua majelis tinggi kompak menolak nikah beda agama. Dalam pertemuan yang digelar di kantor MUI itu, juga dihadiri pimpinan PGI. Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama Slamet Effendi Yusuf saat itu mengatakan, semua majelis tinggi agama kompak nikah harus seagama. (wan/end)

Jumat, 07 November 2014 , 03:34:00

Wakil Ketua MPR: Perlu Sarana Prasarana Besar untuk Berantas Korupsi

Berjanji mendukung penuh gerakan saweran Gedung KPK, bila DPR dan Pemerintah abai.

Adanya dana saweran masyarakat untuk bangun gedung baru KPK merupakan bentuk partisipasi publik dalam memerangi korupsi. Lantaran itu, tidaklah perlu hal tersebut diartikan berlebihan, apalagi dinilai melanggar hukum.

Hal tersebut ditandaskan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, hari ini, kepada Beritasatu.com, di Jakarta. Dia mengingatkan, banyak lembaga negara yang terima bantuan dari masyarakat, LSM, dan negara asing.

DPR Jangan Amputasi Kewenangan KPK!

Jakarta  Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, memprotes langkah Komisi III DPR yang berencana mengebiri wewenang penyidikan KPK. Semestinya KPK diperkuat, bukan diperlemah.

"Jangan amputasi KPK menjadi sekedar lembaga yang hanya lakukan fungsi pencegahan terhadap korupsi. KPK justru harus diperkuat, program-program pencegahannya diperluas,

PPP: Dana Saksi Jangan Diberikan ke Parpol.

VIVAnews - Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menyarankan agar uang saksi tidak diberikan kepada partai politik. Usul negara membiayai saksi pemilu muncul dari Badan Pengawas Pemilu dan mendapat respons positif pemerintah.

"Kalau saksi itu saksi negara, kami sangat setuju, bukan diberikan kepada masing-masing partai. Kalau diberikan ke masing-masing partai akan banyak sekali saksi yang ada. Ruangan TPS (Tempat Pemungutan Suara) juga tidak memadai," kata Lukman di gedung DPR, Jakarta, Senin, 27 Januari 2014.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, kehadiran saksi dalam pemilu sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan manipulasi suara rakyat. Negara sebaiknya menyiapkan para saksi independen dan netral yang berfungsi mengawal suara rakyat.

"Bagaimanapun pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, dimana suara rakyat harus diamankan dan dikawal sehingga tidak terjadi distorsi dan penyelewengan," kata dia menambahkan.

Terkait jumlah dana sebesar Rp700 miliar yang dianggarkan untuk saksi, Lukman menilai, jumlah tersebut tergantung kepentingan dan urgensinya. "Saya tidak tahu hitung-hitungannya sampai nominal seperti itu. Tapi yang jelas saksi diperlukan agar tidak penyalahgunaan dan manipulasi suara rakyat. Sekali suara rakyat dimanipulasi ya akan jadi preseden seterusnya," ujarnya.

Senin, 27 Januari 2014, 15:22 Ita Lismawati F. Malau, Nur Eka Sukmawati

Top