Menag: Calon Pengantin Wajib Ikut Kursus Pranikah

RMOL. Dalam waktu dekat ini para calon pengantin diwajibkan mengantongi sertifikat kursus pranikah terlebih dulu sebelum menghadap penghulu. Kebijakan itu dikeluar­kan menteri asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dalam rangka meminimalisir angka perceraian pasangan muda dan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang belakangan makin meningkat. Menteri Lukman Hakim memandang para calon pengantin wajib mengikuti kursus pranikah. Berikut ini penjelasan Men­teri Lukman kepada Rakyat Merdeka;

Sebenarnya apa yang melatari kebijakan yang mewa­jibkan setiap calon pengantin mengantongi sertifikat nikah?
Sebenarnya konsep (kursus pranikah) itu dilatarbelakangi oleh kenyataan belakangan ini angka perceraian dan tindak KDRT itu semakin melonjak tinggi pada pasangan muda kita.

Lalu kemudian berdasarkan hasil penelitian Litbang kita mengindikasikan bahwa ses­ungguhnya banyak di antara generasi kita yang belum cukup siap ketika mereka memasuki lembaga pernikahan. Padahal kita tahu pernikahan itu tidak hanya sakral, tapi juga sangat penting dalam rangka menyiap­kan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Oleh karenanya kita sampai pada kesimpulan perlunya set­iap pasangan muda kita untuk memiliki kesiapan ketika pada saatnya mereka memasuki jen­jang pernikahan. Apalagi di era globalisasi, dan era informasi ini tentu punya dampak positif dan negatif. Sehingga keluarga sebagai salah satu unit terkecil harus punya ketahanan dalam perubahan (zaman) yang luar biasa ini.

Memangnya ada jaminan setelah ada kursus pranikah angka perceraian menurun?
Memang tidak ada jaminan(calon pengantin) yang mengi­kuti kursus pasti tidak akan bermasalah dalam keluarganya. Tapi ini kan langkah preven­tif (pencegahan). Anda bisa bayangkan ikut kursus saja tidak ada jaminan, apalagi yang tidak ikut kursus, lebih tidak ada jaminan lagi.

Tapi dari banyak studi salah satu pemicu utama perceraian adalah faktor ekonomi. Lalu apa relevansinya dengan kursus ini?
Memang betul, problem ru­mah tangga itu kompleks, tidak hanya ekonomi. Misalnya, ada seorang ayah yang membunuh bayinya, seorang istri yang menyiksa anaknya, atau suami yang melakukan kekerasan pada istrinya, tapi setidaknya dengan mengikuti kursus ini, kita ingin membuka wawasan-wawasan remaja kita betapa pernikahan itu memiliki makna dan merupakan peristiwa sakral yang wajib kita jaga.

Bagaimana format kursus pranikah itu nantinya?
Kursus ini harus didesain secara komprehensif. Jadi materinya itu tidak hanya terkait dengan per­soalan makna rumah tangga, hak dan kewajiban seorang suami atau istri, fungsi keluarga, tanggung jawab dan lain sebagainya, tapi secara filosofis dijelaskan apa sebenarnya tujuan dari keluarga ini. Sehingga kemudian semua cukup siap (untuk menikah), tidak hanya kesiapan fisik saja, tapi siap secara mental, emosional, wawasan dan pengetahuan.

Bayar apa gratis kursus itu?
Ini yang juga sedang kita pertimbangkan dan dalami. Masing-masing punya sisi plus minusnya. Kalau gratis, terus siapa yang menanggung ini semua, kalau membayar berapa besarnya, dan seterusnya. Ini kan implikasinya luas.

Ide ini muncul sebenarnya dari siapa?
Ya ide ini muncul sebenarnya sudah lama. Ini kan isu yang sudah lama, ketika saya menjadi menteri saya melihat persoalan, saya memang punya keinginan untuk membangun lembaga perkawinan. Jadi saya mulai dari pembenahan KUA sebenarnya.

Apa saja pembenahan yang sudah dilakukan?
Ketika itu kan saya sudah menggratiskan KUA kalau itu dilakukan di kantor dan di jam kerja. Saya juga melakukan reformasi misalnya penghulu-penghulu tidak boleh lagi mem­inta pungutan-pungutan di luar ketentuan yang berlaku. Hal-hal seperti itu saya mulai pembe­nahan yang punya kaitannya dengan itu. Nah sekarang, terkait kursus pranikah ini.

Apa wacana ini sudah disampaikan ke rapat kabinet atau presiden?
Belum, belum. Karena me­mang, ini kan masih kita persiap­kan. Konsepnya masih belum matang di internal Kementerian Agama. Tentu nanti kita akan sosialisasikan rancangan ini secara resmi ketika sudah final di internal kita.

Sudah sejauh mana pema­tangan konsep kursus pranikah ini?
Jadi memang ini sedang dipersiapkan secara intensif di Kementerian Agama. Konsepnya sedang kita matangkan. Kita juga ingin mendapatkan masu­kan dari berbagai kalangan. Kita juga mengundang para so­siolog, ormas keagamaan untuk bisa memberikan konstribusi pemikirannya.

Siapa yang akan ditunjuk sebagai penyelenggara kursus ini?
Kursus ini jangan disalah mengerti, ini tidak didominasi oleh pemerintah, siapa pun bisa. Seperti lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan bisa melaku­kan kursus ini selama mengikuti kurikulum, silabus, dan met­odologi yang telah disepakati bersama.

Apa harapan anda?
Harapan kita kursus ini diwajibkan setiap pemuda kita. Apakah mereka mau menikah atau akan menikah, sehingga ketika mereka akan menikah bisa menunjukkan sertifikat sebagai tanda bukti su­dah mengikuti kursus ini. ***

JUM'AT, 13 NOVEMBER 2015 , 10:00:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menag Lukman Klarifikasi ke PGI, Terkait Nikah Beda Agama

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku kaget dengan perkembangan sidang gugatan UU 1/1974 tentang Perkawinan. Khususnya terkait sikap Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) yang mendukung atau setuju pernikahan beda agama. Pernyataan itu dikhawatirkan bisa meresahkan masyarakat.

Ditemui di kantornya kemarin, Lukman mengatakan dia sudah melakukan safari ke semua pimpinan majelis tinggi agama. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), PGI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan yang lainnya. "Sikap semua ketua umum dan sekjen masing-masing majelis tinggi kegamaan itu kompak," tutur Lukman.
 
Sikap dari seluruh ormas keagamaan itu adalah, pernikahan adalah ritual yang sakral. Pernikahan dianggap sah jika sudah ditetapkan oleh aturan dari masing-masing agama. "Semua pimpinan ormas kegamaan mengakui bahwa dalam agama masing-masing, tidak ada toleransi bagi pernikahan beda agama," katanya.
 
Lukman berpegang pada pernyataan dari para pimpinan itu untuk menanggapi polemik gugatan pernikahan beda agama. Dia menjelaskan akan segera mengklarifikasi ke jajaran PGI atau Ditjen Bimas Kristen yang ada di internal Kemenag. Lukman harus memastikan apakah sikap PGI yang setuju nikah beda agama itu sikap resmi organisasi atau perorangan.
 
Menteri yang bertahan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menjelaskan, di PGI sendiri ada beberapa kelompok atau aliran. Lukman menjelaskan masyarakat diminta tetap bersabar menunggu hasil putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dia juga mengimbau masyarakat lintas agama tetap tenang dan menjaga toleransi, terkait isu-isu terkini dari sidang gugatan UU Pernikahan itu.

Lukman menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika memenuhi ketentuan atau hukum agama. Ketika hukum agama yang dianut berbicara tidak boleh nikah beda agama, maka umat harus mengikutinya. Dia menjelaskan peran pemerintah dalam pernikahan adalah urusan administrasi dan perlindungan hukum lainnya.
 
Sebagaimana diberitakan dalam persidangan di MK, anggota Komisi Hukum PGI Nikson Lalu mengatakan pengelompokan pernikahan berdasar agama tidak sesuai dengan UUD 1945. Menurutnya, jika ada perbedaan agama di antara calon pengantin, tidak menjadi persoalan.
 
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kukuh tidak setuju dengan pernikahan beda agama. Wasekjen MUI Luthfi Hakim menuturkan, setiap aturan harus merujuk pada hukum dalam agama.
 
Sikap PGI dalam sidang di MK itu memang agak janggal. Sebab bulan lalu semua majelis tinggi kompak menolak nikah beda agama. Dalam pertemuan yang digelar di kantor MUI itu, juga dihadiri pimpinan PGI. Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama Slamet Effendi Yusuf saat itu mengatakan, semua majelis tinggi agama kompak nikah harus seagama. (wan/end)

Jumat, 07 November 2014 , 03:34:00

Wakil Ketua MPR: Perlu Sarana Prasarana Besar untuk Berantas Korupsi

Berjanji mendukung penuh gerakan saweran Gedung KPK, bila DPR dan Pemerintah abai.

Adanya dana saweran masyarakat untuk bangun gedung baru KPK merupakan bentuk partisipasi publik dalam memerangi korupsi. Lantaran itu, tidaklah perlu hal tersebut diartikan berlebihan, apalagi dinilai melanggar hukum.

Hal tersebut ditandaskan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, hari ini, kepada Beritasatu.com, di Jakarta. Dia mengingatkan, banyak lembaga negara yang terima bantuan dari masyarakat, LSM, dan negara asing.

DPR Jangan Amputasi Kewenangan KPK!

Jakarta  Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, memprotes langkah Komisi III DPR yang berencana mengebiri wewenang penyidikan KPK. Semestinya KPK diperkuat, bukan diperlemah.

"Jangan amputasi KPK menjadi sekedar lembaga yang hanya lakukan fungsi pencegahan terhadap korupsi. KPK justru harus diperkuat, program-program pencegahannya diperluas,

Top