Jangan Sampai Rakyat Pikul Tanggung Jawab DPR Bangun Gedung KPK

Jakarta -- MPR mendesak Komisi III DPR menyetujui pengadaan gedung kantor baru KPK. Jangan sampai rakyat bahu-membahu untuk pembangunan gedung baru KPK, yang sebenarnya merupakan tanggungjawab bersama DPR dan pemerintah.

"Komisi III DPR harus mendukung pengadaan dana gedung baru KPK, agar kinerja KPK dapat lebih ditingkatkan. Harapan agar KPK lebih cepat mengusut kasus-kasus tipikor berskala besar dan lebih masif mensosialisasikan pencegahannya harus juga diimbangi dengan pengadaan sarana yang lebih memadai. Gedung yang ada sekrang sudah over-loaded," kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin,

Peristiwa Mesuji Harus Segera Diklarifikasi

Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin berharap peristiwa pembantaian 30 warga di Mesuji provinsi Sumatra Selatan dan Lampung dapat segera diklarifikasi. Pasalnya, peristiwa itu betul-betul terjadi di Indonesia, maka menurut Lukman itu sangat merusak empar pilar kebangsaan.

Menolak Pemilihan Langsung adalah Hak Rakyat Yogya

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, semua pihak harus menghargai jika memang sebagian besar masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta memang menolak pemilihan langsung gubernurnya. Sebab, itu adalah hak dari masyarakat setempat, apalagi Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya

MPR: Saweran Rakyat untuk Gedung Baru KPK Tidak Melanggar Hukum

Jakarta Saweran masyarakat untuk pembangunan gedung baru KPK adalah bentuk semangat memerangi korupsi. Tindakan ini tak pantas dikaitkan sebagai tindakan melanggar hukum.

"Adanya dana saweran masyarakat untuk membangun gedung baru KPK merupakan bentuk partisipasi publik dalam memerangi korupsi. Tak perlu diartikan berlebihan, apalagi sampai dinilai melanggar hukum. Banyak lembaga negara yang menerima bantuan dari masyarakat, LSM, dan negara asing. Mengapa bantuan dari rakyat kita sendiri malah dipersoalkan?" kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom,Minggu (1/7/2012).

Top