Hanya Presiden yang Bisa Selamatkan Komnas HAM

Metrotvnews.com, Jakarta : Masa jabatan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan berakhir Kamis (30/8) besok. Jika tak ada pelantikan komisioner baru maka Komnas HAM akan bubar.

"Berakhirnya masa jabatan komisioner Komnas HAM 2007-2012 pada 30/08/12 tanpa diiringi pelantikan komisioner baru akan sebabkan bubarnya Komnas HAM."Kata Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin kepada Metrotvnews.com, Rabu (29/8).

Lukman Hakim: Presiden Tak Bisa Paksakan Visi Misinya Sendiri

Sayangi.com - Penampilannya tidak seperti kebanyakan politisi di Kompleks Parlemen yang berapi-api. Namun dari suaranya yang jernih dan pembawaannya yang tenang, terpancar kedalaman pemikiran seorang negarawan. Begitulah kesan yang didapat Sayangi.com dari Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, saat berkesempatan mewawancarai pria kelahiran Jakarta, 25 November 1962 ini.

Wawancara dilakukan wartawan Sayangi.com, Muhammad Sulhi, jelang acara diskusi publik di DPP Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), Sabtu (31/8). Tema yang diangkat seputar visi dan misi bangsa ini yang dirasa mulai kabur dari arah yang dikehendaki rakyat. Wawancara berlangsung singkat, dan Lukman Hakim - suami Trisna Willy dan ayah 3 orang anak - ini menjawab semua pertanyaan dengan lugas.   

Anda setuju dengan pendapat sejumlah kalangan bahwa negara ini bergerak tanpa arah dan dikuasai oleh segelintir individu dan kelompok?

Ya, sebenarnya ini karena penyelenggara negara tidak cukup aware dan tidak cukup memahami ke arah mana sebenarnya arah bangsa ini menuju. Kalau dulu, sebelum ada perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar, kita punya Garus-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Itulah yang menjadi acuan kita bersama, yang menjadi haluan kita dalam membawa bangsa ini menuju ke arah mana. Jadi, masing-masing kita mempunyai platform yang sama saat berbicara tentang rencana bangsa ini ke depan.

Menag: Kita Harus Berjiwa Besar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, meminta semua pihak untuk bisa berjiwa besar dalam menyikapi perbedaan awal Ramadhan. Terjadinya perbedaan dalam penentuan tanggal satu Ramadhan dan satu Syawal itu merupakan hal klasik.

''Kika berupaya sedapat mungkin agar persamaan itu dicapai. Kalau tidak bisa juga, ya tentu masing-masing dari kita harus berjiwa besar untuk toleran,'' kata Lukman Hakim di Jakarta, Rabu (18/6).

Menteri meminta agar semua pihak bisa saling menghormati jika tetap terjadi perbedaan. Namun demikian ia sangat berharap akan diupayakan persamaan pandangan.

Pemerintah, kata Lukman Hakim, berkewajiban menetapkan satu Ramadhan dan satu Syawal karena negara bertanggung jawab terhadap mayoritas umat Islam yang membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan ibadah puasa.

Terkait dengan sikap Muhammadiyah yang sudah mengumumkan awal Ramadhan, menteri berharap agar pada sidang istbat semua pihak bisa datang. Menurut dia, kehadiran wakil dari Muhammadiyah menunjukkan adanya kebersamaan antarasesama umat Islam di negeri ini.

''Saya sudah berkunjung ke Pak Din Samsudin (pimpinan Muhammadiyah), sudah ada kesepahaman bahwa upaya (membangun) kebersamaan itu bisa diwujudkan,'' katanya.

Rabu, 18 Juni 2014, 18:22 WIB

PPP: Dana Saksi Bukan Beban Partai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik kebijakan mengenai dana saksi untuk pemilu 2014 dari negara yang dialokasikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Dana saksi pemilu seharusnya memang dibiayai oleh negara dan tidak diserahkan kepada partai politik," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/1).

Menurut dia, saksi dari partai politik merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat dalam mewujudkan demokrasi melalui pemilu. Saksi itu merupakan wujud dari perwakilan rakyat agar tidak terjadi distorsi dan penyimpangan.

"Jadi, dana saksi partai politik ini seharusnya disediakan oleh negara dan bukan menjadi beban partai politik," katanya.

Ia menambahkan, negara harus bertanggung jawab terhadap pengamanan suara rakyat mulai dari TPS hingga tingkat nasional. "Perlu ada saksi yang independen dan netral untuk mengawal suara rakyat. Dana saksi itu juga hendaknya tidak diberikan kepada partai politik," kata Wakil Ketua MPR tersebut.

Lukman menilai, mekanisme menyaluran dana saksi dari pemerintah melalui Bawaslu sudah tepat. Meski pun Bawaslu hendaknya tidak terpaku pada dana saksi. Tapi tetap melaksanakan tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan pemilu secara menyeluruh.

Lukman juga menyatakan setuju jika para saksi parpol untuk pemilu juga disediakan oleh negara sehingga jumlahnya bisa lebih efisien.

Senin, 27 Januari 2014, 20:42 WIB

Top