Pengepungan KPK Disesalkan

JAKARTA– Langkah kepolisian melakukan pengepungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disesalkan sejumlah tokoh nasional. Tindakan tersebut dinilai sebagai upaya pelemahan pemberantasan korupsi.

SBY Dianugerahi World Statesman Award, Ini Komentar Wakil Ketua MPR

Senayan - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal dianugerahi World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (ACF), suatu yayasan antar-agama bergengsi di Amerika Serikat, akhir bulan ini. Apa komentar Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin?

"Memang menimbulkan kontroversi. Tapi presiden punya pertimbangan sendiri. Kita hormati itu dan harus jadi pemicu pemerintah ke depan. Kita ambil positifnya saja," kata Lukman kepada JurnalParlemen, Jumat (24/5).

Menurut Lukman, memang banyak yang mempersoalkan penghargaan ini, karena melihat fakta di lapangan, kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi marak terjadi. "Tapi ini kan penghargaan sudah mau dikasih. Kita ambil positifnya saja," tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Oleh sebagian kalangan, SBY disebut belum layak menerima penghargaan yang dianugerahkan kepada sejumlah pemimpin dunia yang dinilai mempromosikan toleransi, perdamaian, dan resolusi konflik itu. Sebab, Presiden dinilai gagal mencegah kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama ataupun menjalankan proses hukum dan peradilan yang memberikan keadilan kepada para korban.

Human Rights Working Group (HRWG), sebuah organisasi koalisi NGO HAM di Indonesia yang beranggota 47 lembaga dalam keterangan persnya menolak award untuk SBY. SBY dinilai gagal untuk mendorong sebuah budaya toleransi di Indonesia, baik melalui jalur formal maupun informal seperti bidang pendidikan.

JurnalParlemen
Penulis : Iman Firdaus - Editor : Dzikry Subhanie     Jum`at, 24 Mei 2013 17:04:14

Selamatkan Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara dapat disebut telah mengabaikan amanat konstitusi dan tidak peduli terhadap hak asasi manusia jika membiarkan ada kekosongan keanggotaan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tinggal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dapat menyelamatkan komisi itu.

Kenapa Artis Tidak Terkena "Wajib Militer"?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Berbagai kalangan memberikan argumentasi berbeda terkait draft Rancangan Undang-undang (wajib militer yang berupa Komcad dianggap tidak harus menjadi prioritas," TB Hasanuddin menjelaskan.

Ia mengungkap Pasal 6 ayat 3 dalam draft tersebut mangatur Kompenen Cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuikan dengan struktur organisasi angkatan sesuai masing-masing matra.

Berikutnya, dalam Pasal 8 ayat 3 tentang pengangkatan anggota Komponen Cadangan. Disebutkan bahwa pegawai negeri sipil, pekerja dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan, wajib menjadi anggota komponen cadangan.

Selain itu ada juga pasal yang ia anggap diskriminatif.  Pada pasal 8 ayat (1) dan (2), dijelaskan mereka yang wajib militer hanya PNS, buruh dan pekerja saja.  Ia mempertanyakan mengapa artis dan pengusaha tidak dikenakan wajib militer.

Padahal PNS , lanjut TB Hasanuddin, buruh dan pekerja jika menolak wajib militer maka mereka dapat dipidana sekurang kurangnya 1 tahun (sesuai pasal 38 ayat (1). Termasuk, para pimpinan PNS/buruh dan pekerja  dapat dikenakan pidana selama 6 bulan ( sesuai pasal 39 ) .

Kemudian, aturan yang diatur pada pasal 14 ayat (1) dan (2). Terkait sumber daya alam, sumber daya buatan , sarana dan prasarana BUMN/BUMD atau Badan Hukum Milik Perorangan.

"Dapat digunakan sebagai Komcad dan wajib diserahkan pemakaiannya , dan bila tak menyerahkannya dipidana penjara 1 tahun ( sesuai pasal 42 ayat ( 1 ). Pasal ini dianggap sebagai perampasan terhadap hak milik perorangan," katanya.

Lain lagi argumentasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, RUU Komponen Cadangan adalah hal yang perlu. Wajib militer menurutnya, sangat positif apalagi ancaman ketahanan NKRI bukan hanya dari luar saja.

"Dan dari sisi ketahanan,rakyat dengan ikut wajib militer ,secara fisik terjaga,angka kesehatan naik. Dan mereka yang ikut wajb militer semakin cinta dengan tanah air, "kata Lukman.

Wajib militer juga merupakan pembelajara untuk bisa hidup disiplin. Ia kemudian menyarankan, alangkah lebih baik mereka yang diwajibkan untuk ikut wajib militer tidak hanya kalangan PNS dan buruh saja.  "Sebaiknya diperluas. Semakin banyak elemen masyarakat yang diwajibkan mengikuti wajib militer, semakin baik," pungkas Lukman Hakim.

Senin, 3 Juni 2013 08:09 WIB

Top