Menag Usulkan MUI Buat Fatwa Larangan Haji Berkali-kali

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai, perlu ada aturan yang melarang seseorang menunaikan ibadah haji berkali-kali. Salah satu usulan yang disebutkannya adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pelarangan haji berkali-kali ini akan mempersingkat antrean jemaah haji.

"Pemerintah akan meminta fatwa MUI agar kebijakan ini memiliki landasan hukum secara keagamaan dan tentu dari ormas Islam lainnya. Memang, ke depan, sebaiknya harus ada kebijakan bahwa haji itu diperuntukkan bagi orang yang belum pernah berhaji sama sekali. Jadi, haji itu cukup sekali saja," ujar Lukman di Kantor Presiden, Rabu (17/9/2014).

Lukman mengatakan, bagi yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, hukumnya sunah sehingga apabila tidak mengulangnya lagi tidak ada larangan. Untuk melakukan pelarangan itu, kata Lukman, pemerintah sudah memegang data haji umat Muslim Indonesia yang sudah berangkat ke Tanah Suci.

Mantan Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat itu menilai, kebutuhan akan adanya landasan hukum atas pelarangan haji berkali-kali sangat mendesak.

"Sementara itu, saat ini kan belum ada landasan hukum yang kuat untuk mencegah orang yang sudah berhaji untuk tidak berhaji lagi. Karenanya, perlu ada landasan hukum agar antrean itu tidak terlalu panjang," ujar dia.

Di sisi lain, Lukman mengungkapkan, pemerintah juga tengah berupaya bertemu dengan negara-negara yang terhimpun dalam OKI untuk membahas sisa kuota jemaah haji yang tidak terpakai negara-negara itu.

"Kami berupaya meminta apakah kuota yang tidak terserap secara optimal 100 persen oleh negara lain bisa digunakan oleh Indonesia sehingga kuota yang tidak terserap habis itu bisa dimanfaatkan oleh jemaah haji indonesia," kata Lukman. (*)


Rabu, 17 September 2014 19:54 WIB

Sidang Isbat, Menag Sebar Petugas di 30 Titik

JAKARTA--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pihaknya telah mempersiapkan sidang isbat untuk penentuan hilal menjelang bulan suci Ramadhan 1435 H. Sidang Isbat akan dilaksanakan pada Jumat, (27/6) pukul 16.30 sore.

"Sudah disebar petugas hilalnya. Karena ini kegiatan rutin setiap tahun, yang menjadi petugas itu latar belakangnya orang amanah dan memiliki kemampuan di bidangnya," kata Lukman di kompleks Istana Wapres, Jakarta, Kamis, (26/6).

Dalam sidang Isbat ini, kata Lukman, akan diundang tokoh agama, ulama, ormas Islam, dan ahli astronomi. Pengumuman penentuan hilal akan dilaksanakan pada Jumat pukul 19.00 WIB.

"Ada tiga puluh tiga titik disebar apakah hilal bisa dilihat. Pengumuman setelah Maghrib," tandas Lukman. (flo/jpnn)

Kamis, 26 Juni 2014 , 17:59:00

Menag Tidak Setuju Menikah Beda Agama

JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, perkawinan adalah sesuatu yang sakral, tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, setiap agama  berpandangan, bahwa  pria dan wanita yang akan menikah itu harus se-agama.

Itu disampaikan Lukman saat menerima pengurus Gerakan Tolak Perwakinan Beda Agama yang dipimpin anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih Fahira Idris, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta,
Jumat (12/9).

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa contoh UU tersebut diuji materi terkait syarat pernikahan berdasarkan hukum agama, termasuk di antaranya adanya pengajuan pelegalan terhadap pernikahan beda agama

Lukman menegaskan, negara harus mempertahankan UU nomor 1 tahun 1974 yang tengah diuji materinya di MK. “Saya melihat adanya salah tafsir dari pemohon uji materi, bahwa negara dianggap tidak perlu ikut campur dalam urusan pernikahan yang notabene adalah urusan pribadi,” papar Lukman.

Dikatakan Menag, jika melihat kepada teks undang-undang negara tidak secara eksplisit melarang atau memperbolehkan warga negaranya untuk menikah beda agama. Namun, teks tersebut menegaskan bahwa kelangsungan pernikahan harus disesuaikan dengan aturan agama yang diyakini pelakunya.

Dikatakan Lukman, mengacu pada ketentuan undang-undang negara memang secara gamblang menjamin kemerdekaan masyarakatnya untuk menganut agama sesuai keyakinannya masing-masing. Namun, hal tersebut ditafsirkan terbalik oleh si pemohon uji materi dengan mengaggap negara melarang warga negaranya untuk tidak memiliki keyakinan agama.

Fahira menjelaskan permohonan sekelompok orang melegalkan nikah beda agama ke MK merupakan upaya kalangan sekuler yang ingin menggiring opini publik agar setuju pada paham tersebut secara lebih massif melalui media massa. “Kelompok ini minoritas, tapi mereka bermain opini di media,” kata Fahira.

Berdasarkan pengamatannya, masyarakat Indonesia justru masih memegang nilai-nilai agama yang dianutnya. Agama-agama minoritas dan mayoritas yang dianut warga Indonesia pun, terutama Islam, yang tidak memperbolehkan umatnya untuk menikah dengan penganut agama lain. “Sebab menikah adalah hal yang sacral, bukan sekadar urusan pribadi tapi menyangkut agenda membangun rumah tangga sebagai pilar negara,”
lanjut dia. (johara)

Teks  : Gerakan Tolak Perwakinan Beda Agama yang dipimpin anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih Fahira Idris menyambangi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (12/9).

Jumat, 12 September 2014 18:39:34 WIB

Top