MPR: Saweran Rakyat untuk Gedung Baru KPK Tidak Melanggar Hukum

Jakarta Saweran masyarakat untuk pembangunan gedung baru KPK adalah bentuk semangat memerangi korupsi. Tindakan ini tak pantas dikaitkan sebagai tindakan melanggar hukum.

"Adanya dana saweran masyarakat untuk membangun gedung baru KPK merupakan bentuk partisipasi publik dalam memerangi korupsi. Tak perlu diartikan berlebihan, apalagi sampai dinilai melanggar hukum. Banyak lembaga negara yang menerima bantuan dari masyarakat, LSM, dan negara asing. Mengapa bantuan dari rakyat kita sendiri malah dipersoalkan?" kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom,Minggu (1/7/2012).

Menolak Pemilihan Langsung adalah Hak Rakyat Yogya

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, semua pihak harus menghargai jika memang sebagian besar masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta memang menolak pemilihan langsung gubernurnya. Sebab, itu adalah hak dari masyarakat setempat, apalagi Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya

Lukman: Jangan Sampai Masyarakat Saweran untuk Gedung KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta Komisi III DPR mengabulkan keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat gedung baru. Dengan begitu, KPK bisa lebih cepat mengusut kasus-kasus tindak pidana korupsi berskala besar.

"Harapan agar KPK lebih cepat mengusut kasus-kasus Tipikor berskala besar dan lebih massif mensosialisasikan pencegahannya harus juga diimbangi dengan pengadaan sarana yang lebih memadai," kata Lukman di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/6).

Soal UU PUA, Romo Magnis: Negara Harus Tahu Akar Intoleran di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Usulan menteri Agama Lukman Hakim Saifudin terkait Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (PUA) jangan sampai menjadi alat diskriminasi minoritas. Hal ini dipaparkan Rohaniawan, Frans Magnis Suseno.

Romo Magnis, demikian sapaan akrabnya, mengatakan tujuan dari konsep UU PUA adalah menjadi pelindung bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Karena itu, isi UU PUA harus memposisikan keadilan di atas segalanya. Kemudian memberikan sanksi tegas bagi para pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

"Nilai toleransi di Indonesia memang masih minim. Ujian toleransi di Indonesia masih panjang, negara harusnya bisa bersikap arif bukan malah ikut menghakimi atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Amerika saja juga butuh waktu 160 tahun untuk bisa menerima katolik, dan menghargai perbedaan," ujar Magnis pada saat perayaan hari Toleransi se-Dunia, Ahad (16/11).

Menurut Romo, negara harus tahu dimana akar intoleranasi di Indonesia, sehingga akar tersebut bisa menjadi dasar konsep dalam UU PUA. Ia juga menegaskan bahwa dalam undang-undang juga harus memakai pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pendekatan pluralitas yang sebenarnya.


Sunday, 16 November 2014, 10:32 WIB

Top