Lukman Hakim: Penyelesaian Boediono Secara Tata Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan penyelesaian kasus pemberian dana talangan Bank Century yang menyangkut nama Wapres Boediono dilakukan melalui mekanisme hukum tata negara berupa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Lebih baik selesaikan dulu secara hukum tata negaranya," kata Wakil MPR Lukman Hakim Saifuddin pada diskusi Empat Pilar Negara di gedung DPR/MPR/DPD Senayan Jakarta, Senin (26/11).

Diskusi yang diselenggarakan MPR yang mengambil tema 'Century; Antara Hak Menyatakan Pendapat dan KPK' tersebut, menghadirkan nara sumber Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, Dosen FHUI Akhiar Salmi dan koordinator ICW Febridiansyah.

Meskipun tambah Lukman dirinya tidak dalam posisi untuk mendorong Hak Menyatakan Pendapat. Karena menurut Lukman kasus Bank Century ini sangat besar dan banyak pihak yang terlibat.

Lukman menegaskan bahwa penyelesaian kasus BC ini jangan direduksi hanya persoalan Boediono. Sehingga tambahnya seolah-olah hanya karena wapres Boediono tak bisa diperiksa maka berhenti.

Lebih lanjut Lukman menegaskan untuk pengajuan HMP maka DPR tidak harus membuktikan atau tidak harus menunggu bukti-bukti dalam hal pidana. Karena tambah Lukman dalam HMP nanti pembuktian dilakukan justru di Mahkamah Konstitusi RI.

Sementara untuk proses pidananya, tambah Lukman maka hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan KPK. Namun tambah Lukman ketika proses itu menyangkut presiden dan wapres maka tak bisa berlaku serta merta.

Menurut Lukman Hakim Saifuddin Presiden dan Wapres memang WNI namun memiliki kekhususan. Meskipun Lukman menegaskan bahwa betul pada dasarnya dihadapan hukum semua WNI sama perlakuannya.

"Seorang presiden dan wapres, dia tidak lagi menjadi warga negara biasa karena jabatannya tersebut, ada pengecualian" kata Lukman.

Lukman mencontohkan adanya mekanisme pemakzulan, yang hal itu merupakan pengecualian yang tak sama dengan WNI lainnya. Kemudian tambah Presiden juga memiliki kewenangan untuk berikan amnesty, abolisi, dan grasi.

"KPK memang punya kewenangan penuh, tapi kalau menyangkut wapres atau presiden maka dia tak bisa diproses hukum pidana, karena pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan wapres penyelesaiannya hukum tata negara yakni pemakzulan," beber Lukman.

Menurut Lukman Hukum pidana baru bisa bekerja setelah seseorang sudah tidak lagu menjabat sebagai presiden dan wapres. Lukman justru sangat mengkhawatirkan terjadinya kekacauan tata negara jika secara berbarengan seorang Wapres diproses secara pidana dan sekaligus tata negara.
Redaktur: Djibril Muhammad

Selasa, 27 November 2012, 00:03 WIB

Masyarakat Jangan Mudah Dikomporin Pasca Twitter Dipo Alam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR RI menilai adalah kurang tepat kicauan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, menanggapi protes rohaniawan Romo Franz Magnis Suseno di akun Twitternya, akun @dipoalam49.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP ini, seharusnya Dipo Alam sebagai pejabat negara bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan pernyataan yang bisa menimbulkan sentimen dan mendiskreditkan kelompok tertentu.

Bercermin pada hal itu, menurutnya, adalah lebih arif lagi bijak, jika masing-masing pihak termasuk pemerintah bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bisa mengundang sentimen atau hal-hal kemudian yang bisa menimbulkan konflik.

"Persoalan bangsa ini banyak kompleks. Masing-masing pemerintahan juga menghadapi persoalan yang cukup rumit. Masyarakat juga. Dan perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang lumrah dan wajar kemudian terjadi dalam mencari solusi," ujar dia usai menghadiri HUT Ke-10 Forum Silaturahmi Anak Bangsa di Gedung MPR RI, Jakarta, Sabtu (25/5/2013).

"Oleh karenanya memang, yang harus lebih di kedepankan adalah masing-masing pihak yang berbeda itu kemudian saling memiliki toleransi. Bisa memahami apa latar belakang perbedaan-perbedaan itu. Tanpa harus memberikan pernyataan-pernyataan yang bernada provokatif," tambahnya.

Dia menenggarai, kesalahpahaman atau mis-komunikasi menjadi pemicu lahirnya kicauan Dipo Alam di akun twitter. Tidak ada motif dan maksud lain.

"Harusnya dilihat konteksnya. Romo juga harus dihargai beliau. Mungkin pak Dipo melihat Romo juga mengatasnamakan umat beragama Katolik. Sehingga kemudian, disalahpahami. Jadi ini lebih pada mis-komunikasi, kesalahpahaman," jelasnya.

"Saya yakin beliau-beliau, Romo Frans Magnis dan Pak Dipo memiliki perhantian penuh kepada bangsa ini. Hanya mis-komunikasi saja," sambungnya.

Lebih lanjut, dia berharap kejadian seperti ini tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Selain itu, dia juga meminta semua pihak untuk bisa menahan diri dan tidak mudah dikomporin karena peristiwa ini. Semua elemen bangsa harus bisa mengedepankan nilai-nilai Pancasila, yang Bhinneka Tunggal Ika, dan mencintai perdamaian dan Persatuan.

"Saya berharap hal-hal seperti itu tidak disikapi apalagi dikomporin oleh yang lain. Jadi masing-masing kita harus bisa menahan diri," pesannya.

Dalam akun Twitternya, @dipoalam49, Dipo menilai surat terbuka Franz Magnis Suseno kepada Appeal of Conscience Foundation (ACF) --lembaga yang akan memberikan penghargaan World Stateman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-- tak akurat. Dia misalnya berkicau, "Masalah khilafiyah antar umat Islam di Indonesia begitu banyak, jangan dibesarkan oleh yang non-Muslim, seolah simpati minoritas diabaikan."

Dipo mentwit soal polemik pemberian penghargaan bergengsi ini pada SBY sejak Selasa 21 Mei 2013 lalu. Twit terakhirnya adalah tiga jam lalu. Ada sekitar 12 kicauan Dipo di media sosial tentang topik ini.

Twit yang paling banyak dibicarakan adalah ketika Dipo menegaskan, "Umaro, ulama dan umat Islam di Indonesia secara umum sudah baik, mari lihat kedepan, tidak baik pimpinannya dicerca oleh yang non-muslim FMS."

Sabtu, 25 Mei 2013 19:37 WIB

Ini Pandangan Politisi PPP Soal Valentine

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin, memberikan pandangannya soal Hari Valentine yang dirayakan sejumlah pihak, setiap 14 Februari. Menurut Lukman, kita tak perlu fanatik membabi-buta ikut-ikutan merayakannya, dengan glamour dan hura-hura.

"Kita pun tak juga perlu menolaknya mentah-mentah," ujar Lukman ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (14/2/2013).

Menurut Lukman, yang harus dikedepankan adalah hakikat dan spirit tujuannya, yaitu kasih sayang.

"Inilah yang utama. Kasih sayang harus senantiasa melandasi setiap tindakan kita setiap waktu, tak hanya pada tanggal 14 Februari," ujarnya.

Peringatan Valentine yang berasal dari tradisi Barat, lanjut Lukman, hendaknya diarahkan untuk meneguhkan hakikat dan spirit kasih sayang yang mendasari setiap perilaku kita.

"Karenanya, memperingatinya tidak dengan hura-hura pesta pora, apalagi sampai melanggar norma susila, tapi harus lebih ditujukan ke masing-masing diri kita sebagai introspeksi, evaluasi, dan refleksi hidup bersama di masyarakat yang beragam," papar Wakil Ketua MPR. (*)

Pandangan Soal Pasal Penghinaan Presiden

Senayan - Draf RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengeluarkan pandangannya. Seperti apa pandangannya?

"Demokrasi kita tidak tanpa batas, jadi tentu hak berserikat, hak menyatakan pendapat, hak untuk mengekspresikan itu dijamin oleh konstitusi. Tapi, caranya juga harus jangan keluar dari nilai-nilai dasar, nilai-nilai  keindonesiaan kita," ujar Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3).

Karena itu, kata Lukman, kalau kemudian kritik-kritik pada Presiden sebagai Kepala Negara itu sudah terlalu jauh dari nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia, harus dikenakan sanksi tertentu. Bentuknya seperti apa, harus jelas diatur mana yang boleh dan tidak boleh. "Jangan sampai menjadi pasal karet yang hanya untuk pihak tertentu," kata politisi PPP ini.

Karena itu, semangat kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, dan lainnya, memang semestinya dan sudah sewajarnya tetap dilakukan secara bertanggung jawab, agar tidak juga melanggar hak-hak pihak lain.

Dalam RUU KUHP yang dibuat pemerintah, Bab II mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Di bagian kedua, dimuat Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 265 berbunyi 'Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV'.

Dan, Pasal 266 berbunyi 'Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV'.

Yang dimaksud Kategori IV adalah denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP. Ketiga pasal itu dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal itu bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahkan lebih jauh bisa menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi yang dijamin pasal 28 F.

Penulis : Jay Waluyo - Editor : Dzikry Subhanie
Jum`at, 22 Maret 2013 18:15:23

Top