Soal UU PUA, Romo Magnis: Negara Harus Tahu Akar Intoleran di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Usulan menteri Agama Lukman Hakim Saifudin terkait Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (PUA) jangan sampai menjadi alat diskriminasi minoritas. Hal ini dipaparkan Rohaniawan, Frans Magnis Suseno.

Romo Magnis, demikian sapaan akrabnya, mengatakan tujuan dari konsep UU PUA adalah menjadi pelindung bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Karena itu, isi UU PUA harus memposisikan keadilan di atas segalanya. Kemudian memberikan sanksi tegas bagi para pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

"Nilai toleransi di Indonesia memang masih minim. Ujian toleransi di Indonesia masih panjang, negara harusnya bisa bersikap arif bukan malah ikut menghakimi atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Amerika saja juga butuh waktu 160 tahun untuk bisa menerima katolik, dan menghargai perbedaan," ujar Magnis pada saat perayaan hari Toleransi se-Dunia, Ahad (16/11).

Menurut Romo, negara harus tahu dimana akar intoleranasi di Indonesia, sehingga akar tersebut bisa menjadi dasar konsep dalam UU PUA. Ia juga menegaskan bahwa dalam undang-undang juga harus memakai pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pendekatan pluralitas yang sebenarnya.


Sunday, 16 November 2014, 10:32 WIB

Capres Bukan Soal Usia, Mega Masih Kuat

Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Lukman Hakim Saifuddin menilai pencapresan tak ada kaitannya dengan usia. Sosok Megawati Soekarnoputri dipandangnya masih potensial.

"Ukurannya itu kan bukan usia. Ukurannya adalah kapabilitas dan integritas. Selain

Menag Usulkan MUI Buat Fatwa Larangan Haji Berkali-kali

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai, perlu ada aturan yang melarang seseorang menunaikan ibadah haji berkali-kali. Salah satu usulan yang disebutkannya adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pelarangan haji berkali-kali ini akan mempersingkat antrean jemaah haji.

"Pemerintah akan meminta fatwa MUI agar kebijakan ini memiliki landasan hukum secara keagamaan dan tentu dari ormas Islam lainnya. Memang, ke depan, sebaiknya harus ada kebijakan bahwa haji itu diperuntukkan bagi orang yang belum pernah berhaji sama sekali. Jadi, haji itu cukup sekali saja," ujar Lukman di Kantor Presiden, Rabu (17/9/2014).

Lukman mengatakan, bagi yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, hukumnya sunah sehingga apabila tidak mengulangnya lagi tidak ada larangan. Untuk melakukan pelarangan itu, kata Lukman, pemerintah sudah memegang data haji umat Muslim Indonesia yang sudah berangkat ke Tanah Suci.

Mantan Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat itu menilai, kebutuhan akan adanya landasan hukum atas pelarangan haji berkali-kali sangat mendesak.

"Sementara itu, saat ini kan belum ada landasan hukum yang kuat untuk mencegah orang yang sudah berhaji untuk tidak berhaji lagi. Karenanya, perlu ada landasan hukum agar antrean itu tidak terlalu panjang," ujar dia.

Di sisi lain, Lukman mengungkapkan, pemerintah juga tengah berupaya bertemu dengan negara-negara yang terhimpun dalam OKI untuk membahas sisa kuota jemaah haji yang tidak terpakai negara-negara itu.

"Kami berupaya meminta apakah kuota yang tidak terserap secara optimal 100 persen oleh negara lain bisa digunakan oleh Indonesia sehingga kuota yang tidak terserap habis itu bisa dimanfaatkan oleh jemaah haji indonesia," kata Lukman. (*)


Rabu, 17 September 2014 19:54 WIB

Wakil Ketua MPR Nilai Pasal 7 Ayat 6a Tak Langgar Konstitusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menilai lahirnya Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012 sama sekali tak melanggar konstitusi.

"Sebagai anggota DPR RI saya ikut menyetujui pasal itu," kata Lukman kepada Tribunnews.com, Minggu (1/4/2012).

Dikatakan meski harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price - ICP) ditentukan dengan menggunakan patokan West Texas Instrument (WTI) dan NYMEX (pasar komoditas New York), tetapi pada dasarnya ICP itu diputuskan oleh tim yang terdiri atas Kementerian ESDM, BP Migas, dan Kemenkeu melalui Peraturan Menteri ESDM.

Top