Sarasehan Hilal Titik Temu Awal Ramadan

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menggelar sarasehan organisasi Islam dan para ahli astronomi untuk mencari titik temu awal Ramadan 1435 Hijriyah di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (26/6).

Menurut Menteri Agama menentukan awal bulan Qamariyah, terutama Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, menjadi tugas dan kewajiban pemerintah yang dilakukan Kementerian Agama. "Sejak 1962, atas nama Pemerintah, Kemenag melakukan Sidang Isbat (penetapan) awal bulan. Di mana hasil hisab dan rukyat hilal, dikaji bersama. Baik oleh Kemenag, ormas Islam, perguruan tinggi, dan lain sebagainya, untuk memberi pertimbangan sebelum Menteri Agama mengambil keputusan," kata Lukman Hakim Saifuddin.

Menurutnya, pemerintah berkewajiban menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal karena negara bertanggung jawab terhadap mayoritas umat Islam yang membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan ibadah puasa. "Kita harapkan sarasehan ini ada titik temu mengenai metode penentuan dan penglihatan hilal sebagai tanda awal Ramadan dan Syawal. Sehingga tidak ada lagi perbedaan," kata Lukman.

Kata Lukman, keputusan Menteri Agama harusnya bersifat resmi dan mengikat, agar umat mempunyai kepastian dan tidak tercerai berai. Meski demikian, jika ada masyarakat yang berbeda dengan keputusan Pemerintah, Lukman sangat berharap agar perbedaan itu tidak menyebabkan konflik.

Diakui Lukman, dalam penentuan awal bulan Qamariyah, baik di Indonesia maupun di beberapa negara Islam, sering kali terjadi perbedaan. Dampaknya, rentan terjadi gesekan di masyarakat. "Kita berupaya sedapat mungkin agar persamaan itu dicapai. Kalau tidak bisa juga, ya tentu masing-masing dari kita harus berjiwa besar untuk toleran," katanya.

Menurut dia, adanya perbedaan itu terjadi karena banyaknya sistem hisab yang berkembang di masyarakat dan kriteria-kriteria yang digunakan. Selain itu, kata dia, tidak bisa diingkari kaitannya dengan sisi sosial astronomis maupun sosial agama yang mengiringi penetapan tersebut. Adapun sidang Isbat penentuan awal bulan Ramadan tahun 1435H/2014M akan dilakukan pada Jumat besok 27 Juni.
( vvn / CN34 / SMNetwork )

26 Juni 2014 | 17:24 wib

Sidang Isbat Ramadhan Tak Disiarkan Langsung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Agama (Kemenag) tidak lagi menyiarkan secara langsung jalannya sidang isbat (penetapan) pada awal Ramadhan 1435 H/2014 M, termasuk pula sidang isbat awal Syawal seperti tahun-tahun sebelumnya.

Siaran langsung hanya untuk hasil sidangnya saja. Jadi, proses jalannya sidang tak dapat dilakukan secara langsung lagi seperti tahun lalu, sebut siaran pers Kemenag di Jakarta, Senin.

Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menginformasikan bahwa kementerian tersebut siap menggelar sidang isbat. Hanya kemungkinan proses jalannya sidang tahun ini tidak akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi.

"Saya kira tidak perlu disiarkan langsung proses jalannya sidang. Cukup hasilnya saja yang disiarkan langsung," katanya.

Sidang isbat sebagai penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal selalu mengundang seluruh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam. Selama sidang berlangsung, antarpengurus ormas Islam mengeluarkan argumentasi dalam forum. Kadang dalam forum tersebut terjadi perdebatan keras untuk menguatkan argumentasinya masing-masing.

Terkait dengan itu Lukman mengatakan, jalannya debat tidak perlu disiarkan langsung. "Tidak perlu disiarkan langsung. Malah lama. Kalau disiarkan langsung nanti malah ada yang merasa bisa masuk televisi, jadi nanya saja walaupun pertanyaannya tidak bermutu," ujar dia.

Ia pun meminta semua pihak untuk menghormati hasil sidang isbat nanti. Namun tidak juga dipaksakan. "Indonesia bukan negara agama seperti Arab Saudi. Jadi Pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya. Berbeda itu wajar," katanya lagi.
Redaktur : Taufik Rachman
Sumber : antara


Senin, 16 Juni 2014, 11:28 WIB
Republika/Agung Supriyanto

Menag: Kita Harus Berjiwa Besar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, meminta semua pihak untuk bisa berjiwa besar dalam menyikapi perbedaan awal Ramadhan. Terjadinya perbedaan dalam penentuan tanggal satu Ramadhan dan satu Syawal itu merupakan hal klasik.

''Kika berupaya sedapat mungkin agar persamaan itu dicapai. Kalau tidak bisa juga, ya tentu masing-masing dari kita harus berjiwa besar untuk toleran,'' kata Lukman Hakim di Jakarta, Rabu (18/6).

Menteri meminta agar semua pihak bisa saling menghormati jika tetap terjadi perbedaan. Namun demikian ia sangat berharap akan diupayakan persamaan pandangan.

Pemerintah, kata Lukman Hakim, berkewajiban menetapkan satu Ramadhan dan satu Syawal karena negara bertanggung jawab terhadap mayoritas umat Islam yang membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan ibadah puasa.

Terkait dengan sikap Muhammadiyah yang sudah mengumumkan awal Ramadhan, menteri berharap agar pada sidang istbat semua pihak bisa datang. Menurut dia, kehadiran wakil dari Muhammadiyah menunjukkan adanya kebersamaan antarasesama umat Islam di negeri ini.

''Saya sudah berkunjung ke Pak Din Samsudin (pimpinan Muhammadiyah), sudah ada kesepahaman bahwa upaya (membangun) kebersamaan itu bisa diwujudkan,'' katanya.

Rabu, 18 Juni 2014, 18:22 WIB

Top