Senayan - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) meminta agar Fraksi PPP DPR RI dapat cermat dalam mengkritisi langkah pemerintah yang mengajukan anggaran kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam RAPBN-P 2013, khususnya terkait program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, berdasarkan pengalaman, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2009 justru dimanfaatkan untuk pencitraan. Karena itu, kata Lukman, PPP minta program kompensasi kenaikan BBM itu nantinya tidak dalam bentuk BLSM, tetapi dalam bentuk lain yang lebih mendidik masyarakat.
"Sebaiknya jangan pakai itulah (BLSM). Harus dibuatkan konsep yang lebih matang, yang lebih akuntabel dan transparan dan betul-betul ada jaminan bahwa mekanisme atau prosedur pengalihan dana-dana subsidi ke rakyat itu harus betul-betul sampai tangan rakyat yang memang membutuhkan dan berhak," ujar Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (24/5).
Kata Lukman, berdasarkan pengalaman pada 2009, BLT banyak menimbulkan persoalan. "Saat penyaluran BLT lalu itu kan distorsinya juga luar biasa," tegasnya.
Jadi, menurut Lukman, sebelum meluncurkan BLSM pemerintah perlu mendapatkan masukan dari berbagai kalangan. Katanya, masukan itu tidak hanya berasal dari DPR, tetapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh di daerah, termasuk dari birokrat sendiri. "Karena, belum tentu yang dipikirkan pemerintah pusat itu implementasinya sampai di daerah atau diterima," jelasnya.
Program kompensasi kenaikan BBM berupa BLSM akan segera dibahas DPR. Dari bahan paparan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), usulan anggaran BLSM sebesar Rp 11,6 triliun. Program BLSM akan mencakup 15,5 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran). Bantuan yang diberikan sebesar Rp 150 ribu/RTS/bulan, selama lima bulan. Pembayaran dilakukan dua kali, Juni/Juli dan September.
JurnalParlemen
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Dzikry Subhanie Sabtu, 25 Mei 2013 06:11:55