JAKARTA- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menjelaskan ketentuan biaya nikah sebesar Rp600 ribu hanya dikenakan bagi pasangan calon pengantin yang menikah di luar kantor urusan agama (KUA).  
 
Menurut dia, uang tersebut digunakan untuk mengganti administrasi (pengurusan berkas) dan transportasi si penghulu yang bekerja di luar jam kerjanya, seperti hari libur.
 
"Rp600 ribu bukan biaya nikah, pada dasarnya nikah itu gratis. Tapi bagi yang mau nikah di luar kantor KUA dan di luar jam kerja, konsekunsinya penghulu akan memakai akomodasi pribadi karena negara tidak membayar dia," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2014).
 
Kendati demikian, uang tersebut tidak serta merta diterima langsung oleh penghulu, melainkan terlebih dahulu masuk ke dalam kas negara sebagai jenis pendapatan negara bukan pajak (PNPB).
 
Kemudian, lanjut Lukman, pemerintah akan menghitung pendapatan perbulan setiap KUA, yang nantinya akan dikeluarkan sebagai uang pengganti, seperti biaya transportasi penghulu, dan untuk hal-hal yang sifatnya administratif.
 
"Itu pun tidak langsung diberikan pada penghulunya, itu harus dimasukan ke kas negara dulu, sebagai pemasukan PNPB baru nanti akan dikeluarkan sesuai masing-masing KUA di kecamatan," sambungnya.
 
Mantan Wakil Ketua MPR itu menyatakan, ketentuan biaya nikah maupun rujuk, apakah itu di kota atau pelosok daerah (jauh-dekat) tarif yang dikenakan sama, yakni Rp600 ribu.
 
"Sama, semuanya yang bayar Rp 600 itu sama, mau di Jakarta atau Papua, tetapi yang diterima oleh penghulunya berbeda-beda, semakin daerah pedalaman dia akan mendapat lebih besar dari pada penghulu yang tinggal diperkotaan," tuntasnya.
(hol)


Senin, 25 Agustus 2014 17:19 wib | Fiddy Anggriawan - Okezone

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) semakin serius mendekati Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk diajak masuk dalam koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Salah satu elite PPP, Lukman Hakim Saifuddin pun diminati PDI-P untuk mengisi posisi Menteri Agama.

"PPP masih sebagian membangun penjajakan dan komunikasi. Kami juga melihat Lukman Hakim sebagai Menag baru yang memberikan warna empat pilar," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senin (25/8/2014).

Basarah melihat sosok Lukman Hakim layaknya almarhum politisi senior PDI-P yang juga mantan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Taufiq Kiemas. "Almarhum (Taufiq Kiemas) menggagas nilai-nilai dalam empat pilar berbangsa dan bernegara. Saya kira itu kelihatan pak Lukman mengimplementasikan dan secara politik dan ideologi, cocok untuk menjadi Menteri Agama," tutur anggota Komisi III DPR.

Basarah menampik jika disebutkan koalisi Jokowi-JK transaksional. Menurut dia, pembagian kursi menteri akan sangat didasarkan pada kompetensi seseorang. Lukman Hakim, sebut dia, memiliki kapasitas sebagai Menteri Agama.

"Kami berharap bisa menyamakan persepsi dan paradigma baru bahwa koalisi itu tanpa syarat," kata Basarah.

Saat diminta tanggapannya atas pinangan PDI-P ini, Lukman Hakim pun mengelak. Dia terus-menerus menolak menjawab pertanyaan terkait politik.

"Saya fokus dulu di sini (Menteri Agama). Jangan berandai-andai terlalu jauh. Saya sedang diuji, saya belum lulus tes ini. Jadi biarkan, saya fokus sampai Oktober," kata Lukman.

Senin, 25 Agustus 2014 | 19:17 WIB

Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin didampingi Sekjen Nur Syam menerima kunjungan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) atau Konferensi Indonesia untuk Agama dan Perdamaian dan beberapa tokoh agama-agama, di rungan kerja Menag, Gedung Lapangan Banteng, Jum’at (22/08).

Tokoh-tokoh tersebut di antaranya:  Din Syamsudin (Ketua Umum MUI), Mirandah Mutia (ICRP), Nyoman Udayana (Parisada Hindu), Wawan Wiratma (Matakin), Paiman MAK (IARC), Gunawan, Thib Raya, Patriun Bela, Philip K Widhjaya (Walubi), Ma’ruf Abdullah (FKUB), Ely Sarapung, Hariyanto, Yosef Ari Wibowo, dan Paulus Setio Hutomo.

Dalam kesempatan tersebut, mewakilil rombongan, Din Syamsuddin mengajak para tokoh-tokoh agama bersilaturahim sekaligus memberi tahu kepada Menag, bahwa para tokoh-tokoh agama hendak menghadiri acara Majelis Agama-Agama Tahun 2014 yang rencananya akan diselenggarakan di salah satu wilayah Korea Selatan yang berbatasan dengan  Korea Utara.

Menag bersyukur dan memandang, apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh lintas agama ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan menjadi bukti riil keberagaman dan toleransi di Indonesia. “Sungguh sesuatu yang luar biasa dan terima kasih atas kontribusi para tokoh agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat kita. Saya sungguh sangat senang, jika dalam pertemuan tersebut, ada suatu hasil atau rekomendasi, baik langsung maupun tidak yang bisa kita tindaklanjuti, atau atas nama Pemerintah, Kemenag bisa ikut ambil bagian,” terang Menag.

Menag berharap, dalam pertemuan tersebut,  para tokoh bisa menunjukkan kepada dunia tentang berbagai pengalaman kehidupan beragama di Indonesia. Menurutnya, Indonesia bukan negara agama, namun kita juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara yang antara negara dan agama, ada korelasi.

“Para pendiri bangsa ini sepakat meletakkan  nilai-nilai agama dalam bernegara. Hal ini bisa dilihat dalam konstitusi kita, Pancasila kita,” kata Menag.

“Meski ada beberapa masalah dalam kehidupan beragama kita, namun sejatinya, sejak dulu kala, kita hidup dalam alam pluralitas yang sangat komplek. Hal ini mungkin bisa dishare ke negara-negara lain. Pluralitas kita sangat luar biasa. Bahkan saya teringat Bung Karno yang bercita-cita menginternasionalisasi Pancasila,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Din Syamsuddin juga menyampaikan bahwa sampai saat ini  sudah ada 9 agama yang menyatakan siap untuk mengikuti kegiatan di perbatasan Korsel-Korut tersebut. (g-penk/mkd/mkd)

Sabtu, 23 Agustus 2014

Page 66 of 185

Toko Buku