Jakarta - Andi Mallarangeng mundur sebagai Menpora setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus Hambalang oleh KPK. Kalangan pimpinan MPR memuji langkah Andi Mallarangeng.

"Keputusan mundur yang dilakukan Andi Mallarangeng harus kita apresiasi, terlepas benar-salahnya tuduhan kasus yang sedang membelitnya. Mundurnya seseorang dari jabatannya sebagai penyelenggara negara saat yangbersangkutan dinyatakan sebagai tersangka itu patut dihormati, karena akan memperlancar proses pengusutan kasus hukumnya dan melepaskan beban yang harus dipikul negara atas kasus dirinya," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom, Sabtu (8/12/2012).

Menurut Lukman, tindakan Andi layak dicontoh. Pejabat publik harus mempertanggungjawabkan tindakannya sendiri. Karena pejabat negara harus menjadi contoh yang baik bagi rakyat.

"Langkah mundur ini patut dicontoh oleh siapapun pejabat negara yang tersandung kasus korupsi. Tap XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme masih berlaku. Di Tap MPR tersebut dinyatakan bahwa pejabat negara yang terlibat kasus korupsi harus bersedia mengundurkan diri dari jabatannya," desak Lukman.

Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Tohari. Hajriyanto memuji sikap ksatria Andi, benar atau salah nantinya akan dibuktikan di pengadilan.

"Andi Mallarangeng memulai tradisi yang baik dan ksatria. Saya kenal baik Andi yang konsisten dan idealis karena itu saya salut atas sikapnya yang ksatria itu. Waktu yang akan memperlihatkan mana emas dan mana loyang," tegas Hajri.(van/sip)

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

 
 
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana penerapan nomor polisi (Nopol) kendaraan bermotor ganjil-genap oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi dalam mengatasi kemacetan di Ibukota Jakarta wajib didukung.

"Kemacetan di DKI kini sudah semakin parah, sudah tak lagi mengenal hari dan jam, terjadi di hampir semua ruas jalan utama. Kian banyak energi tersita sia-sia akibat macet yang terus mendera kita," kata Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin dalam rilisnya, Jumat (7/12/2012).

Menurut dia banyak agenda kerja pemerintahan dan kalangan swasta yang amat terganggu dengan kemacetan lalu lintas di jalan raya. "Perlu terobosan kebijakan untuk mengatasinya. Rencana penerapan Nopol ganjil-genap itu salah satunya," ujarnya.

Kendati demikian, menurut Lukman, kebijakan itu harus diawali dengan perbaikan pengadaan transportasi umum.

"Armada busway, bus kota, metro-mini, Kopaja, dan angkot lainnya harus ditambah dan dibenahi. Pemda DKI juga harus berani menyetop izin masuk dan berlakunya mobil dan sepedamotor baru yang pertambahannya dari hari ke hari kian tanpa batas," katanya.

Dikatakan mengatasi kemacetan jalan raya ibukota harus komprehensif. "Penerapan Nopol ganjil-genap ini wajib dibarengi terobosan kebijakan lainnya yang saling terintegrasi," kata dia. (Aco)

Penulis: Hasanudin Aco  |  Editor: Gusti Sawabi

Tribunnews.com - Jumat, 7 Desember 2012 12:59 WIB

 
 

TEMPO.CO, Malang - Ketua Setara Institute yang juga pegiat di Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) Hendardi mengatakan pejuang hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib alias Munir layak dijadikan pahlawan kendati tanpa harus diakui oleh pemerintah.

“Lewat acara seperti ini sebenarnya Munir pun sudah diakui publik sebagai pahlawan,” kata Hendardi kepada wartawan di sela acara pentas seni-budaya bertajuk “Menafsir Munir Melawan Lupa” di Alun-alun Kota Batu, Jawa Timur, Senin, 3 Desember 2012. Sahabat Munir mengingatkan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas penuntasan kasus pembunuhan Munir.

Acara itu ditujukan untuk memperingati ulang tahun ke-47 pada 8 Desember nanti dan sekaligus memperingati sewindu kematian Munir. Acara yang berlangsung sejak kemarin itu dihadiri para sahabat Munir dari kalangan seniman dan budayawan, akademisi, aktivis buruh dan aktivis mahasiswa, juga Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin.

Seniman Djaduk Ferianto pun menyebut Munir sebagai pahlawan kemanusiaan, pembela HAM semua manusia Indonesia dari suku, agama, ras, dan golongan apa pun. Tanpa diakui negara, kepahlawanan Munir sudah diakui rakyat, khususnya oleh rakyat tertindas dan seluruh korban kekerasan.

Hal senada disampaikan Goenawan Mohamad. Menurut pendiri majalah Tempo ini, jasa dan ketokohan Munir sudah melebihi skala nasional. Munir sudah sangat dikenal oleh kalangan aktivis HAM internasional. Bila Munir masih hidup, Goenawan yakin Munir bisa mendapat Nobel Perdamaian.

Bahkan, Lukman Hakim Saifuddin lebih tegas mendukung pemberian gelar pahlawan nasional bagi Munir. “Seperti yang dikatakan Pak Goenawan Mohamad bahwa Munir sudah jadi tokoh nasional dan internasional. Maka, sudah selayaknya bila negara mengapresiasi secara resmi keberadaan Munir yang semasa hidupnya dengan memberi gelar pahlawan nasional,” kata politikus dari Partai Persatuan Pembangunan itu.

Menurut Lukman, bagi para sahabat Munir, khususnya dari kalangan aktivis, gelar pahlawan tidak terlalu penting. Ia pun yakin betul Munir tidak membutuhkan gelar pahlawan karena Munir seseorang yang sangat ikhlas dan sederhana selama hidupnya.

Namun, Lukman menukas, gelar pahlawan untuk tokoh sekaliber Munir tetap saja penting bukan semata-mata sebagai wujud pengakuan negara kepada seorang warga negaranya yang telah begitu banyak bersumbangsih bagi perlindungan dan kemajuan HAM dan demokrasi, melainkan agar menjadi pelajaran penting bagi generasi penerus agar mereka selalu mengenang, meneruskan, dan mengembangkan cita-cita Munir. Tindak dan nilai kepahlawanan Munir sudah terbukti.

Menurut dia, Munir tidak sekadar pahlawan orang-orang hilang, tidak sekadar pahlawan bagi mereka yang HAM-nya terpasung atau tertindas, tapi Munir adalah pahlawan kemanusiaan. “Sudah sepantasnya beliau dinobatkan oleh negara sebagai pahlawan nasional,” kata dia.

Lukman mendorong agar seluruh sahabat Munir untuk bersama-sama dengan dirinya mewujudkan hal itu dengan mengusulkan Munir sebagai pahlawan nasional menurut mekanisme atau prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Selain itu, Lukman juga mengajak seluruh sahabat Munir dan orang-orang yang mengakui kepahlawanan Munir untuk terus menagih janji pemerintah mengungkap tuntas kasus kematian Munir.

ABDI PURMONO

Senin, 03 Desember 2012 | 16:30 WIB

 
 
 
 

Page 137 of 185

Toko Buku