Enam Nama Diusung sebagai Capres PPP

Metrotvnews.com, Jakarta: Musyawarah Kerja Nasional ke-2 Partai Persatuan Pembangunan hari terakhir mengagendakan deklarasi Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali sebagai calon presiden tunggal.

Namun, 26 DPW beserta Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan Partai, dan Mahkamah Partai menolak pendeklarasian tersebut. Mukernas akhirnya hanya memutuskan Suryadharma Ali sebagai bakal capres internal PPP dan enam nama lainnya sebagai capres dari eksternal.

Ketua DPP PPP mengatakan, pembatalan deklarasi capres PPP adalah hasil dari Mukernas. Mukernas mengamanatkan deklarasi setelah pileg, karena perolehan suara PPP belum bisa terekam.

"Ini murni pertimbangan rasional. Setelah pileg, baru bisa menentukan. Jadi PPP tidak mau bermimpi dengan tiba-tiba mendeklarasikan. Sedangkan, perolehan suaranya belum jelas seperti apa," kata Suryadharma usai menutup Mukernas ke-2 PPP di Sasana Budaya Ganesa ITB Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/2).

Ia menambahkan, munculnya enam tokoh lain sebagai capres yang diusung PPP seperti, Jusuf Kalla, Joko Widodo, Din Syamsuddin, Isran Noor, Jimly Asshiddiqie, dan Khafifah Indar Parawansa adalah nama-nama yang diyakini mampu mendongkrak perolehan suara partai berlambang Kakbah itu.

"Karena, pemilu legislatif menjadi modal pemilu presiden dan isu pencalonan presiden bisa menjadi pengungkit perolehan suara pemilu legislatif," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, 6 tokoh yang dijadikan bakal capres PPP sebagian besar sudah diminta konfirmasi atas dicalonkan sebagai capres oleh PPP.

"Sebagian sudah berterima kasih karena sudah diundang PPP. PPP sadar betul, hanya parpol yang diberikan kewenangan mengusulkan capres cawapres. Maka PPP merasa berkewajiban untuk memunculkan nama-nama itu," katanya. Meski sebelumnya Yenny Wahid tidak bersedia dan menolak undangan PPP sebagai bakal capres.

"Itu hak yang bersangkutan. Ini sekaligus deklarasi keterbukaan. PPP tidak bisa hanya melihat kader partainya," pungkasnya. (Yahya Farid Nasution)

Editor: Prita Daneswari

POLITIK
Minggu, 09 February 2014 | 19:50 WIB