Menurutnya, kaderisasi ulama menjadi hal serius yang harus dilakukan.

VIVAnews - Peran orang tua dan guru sebagai figur kebajikan dan filter atas keburukan sudah kian sulit dan minim.

Terlebih lagi dengan adanya globalisasi, yang membuat berbagai macam informasi bisa masuk secara leluasa pada generasi muda.

Akibatnya, anak-anak dan para remaja banyak yang terkena dampak informasi global tersebut, tidak punya filter dan pantauan lebih dari orang tuanya maupun guru.

"Hal itulah yang kemudian menjadi tantangan negara Indonesia dan para ulamanya. Figur teladan dan kebajikan dari orang tua dan guru sudah mengalami krisis," kata Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, saat menjadi penceramah dalam Pengajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung AR. Fakhruddin B lantai 5 Kampus Terpadu UMY, Kamis petang, 3 Juli 2014.
 
Menurutnya, sebelum globalisasi masuk ke Indonesia, orang tua dan guru memiliki peran yang besar sebagai seorang figur kebajikan dan keteladanan.

Semua pembelajaran dan nilai-nilai kebajikan terhadap anak dan remaja datang dari orang tua dan guru. Namun, seiring masuknya globalisasi dan informasi yang begitu bebas masuk pada diri generasi muda, menjadikan peran dari figur tersebut menurun.

"Sekarang, nilai-nilai yang datang dari arus globalisasi tersebut dengan berbagai macam warna-warninya bisa leluasa memasuki ruang-ruang privat anak-anak dan remaja kita. Tapi tanpa ada filter dari orang tua dan guru," jelasnya.

Selain itu, menurutnya, tidak ada yang menjelaskan informasi yang didapat oleh mereka dari pengaruh globalisasi itu. Karena informasi yang diterima oleh mereka juga sangat cepat dan mudah sekali diakses. Sedangkan orang tua dan guru masih minim melakukan pantauan terhadap mereka.

Karena itulah, menurut Lukman, kaderisasi ulama menjadi hal serius yang harus dilakukan. Karena tantangan yang dihadapi negara dan ulama ke depannya juga akan semakin berat. Hal ini juga untuk membantu munculnya kembali figur kebajikan dan keteladanan tersebut.

"Kaderisasi ulama menjadi hal yang serius ke depannya. Karena tantangan kita akan semakin berat. Selain karena sekarang kita sedang mengalami krisis teladan, globalisasi itu juga membawa dua kutub ekstrem yang bisa membahayakan keberagamaan di Indonesia. Karena dua kutub itu terdiri dari satu kutub yang mudah mengkafirkan dan satu kutub lainnya yang memiliki paham bebas tapi tanpa batas," ungkapnya.

Namun di sisi lain, Lukman juga mengungkapan, bahwa para ulama juga harus bisa membedakan antara esensi dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar.

Dakwah yang harus dilakukan pada masyarakat majemuk seperti Indonesia itu, menurutnya, haruslah dakwah dengan mengedepankan mau'idhah hasanah (lebih pada cara-cara yang baik dan tidak memaksakan).

"Sementara untuk konteks amar ma'ruf nahi munkar sendiri, menurut saya lebih ditujukan pada orang-orang yang memang sudah beriman, sudah Islam. Karena esensi dari amar ma'ruf nahi munkar itu adalah mengajak pada kebajikan dan mencegah kemungkaran atau keburukan. Dan itu sudah menjadi konsekuensi dari keimanan seseorang. Jika dia sudah memilih menjadi seorang mukmin, maka harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu," imbuhnya.


© VIVA.co.id

Kamis, 3 Juli 2014, 20:11 Siti Nuraisyah Dewi, Daru Waskita (Yogyakarta)

Yogyakarta, (Antara Sumbar) - Ulama menghadapi tantangan yang semakin kompleks dengan adanya krisis figur kebajikan dan keteladanan karena pengaruh globalisasi, kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

"Tantangan yang dihadapi ulama ke depan akan semakin berat karena globalisasi juga membawa dua kutub ekstrem yang bisa membahayakan keberagamaan di Indonesia," katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis.

Pada Pengajian Ramadhan bertema "Dakwah Islam yang Mencerahkan Menuju Indonesia Berkemajuan", ia mengatakan dua kutub itu terdiri atas satu kutub yang mudah mengkafirkan dan satu kutub lainnya yang memiliki paham bebas tanpa batas.

"Oleh karena itu, kaderisasi ulama harus dilakukan. Hal itu juga untuk membantu munculnya kembali figur kebajikan dan keteladanan," katanya.

Menurut dia, para ulama juga harus bisa membedakan antara esensi dakwah dengan amar ma'ruf nahi munkar.

Dakwah yang harus dilakukan pada masyarakat majemuk seperti Indonesia harus dakwah dengan mengedepankan mau'idhah hasanah (lebih pada cara-cara yang baik dan tidak memaksakan).

Amar ma'ruf nahi munkar, kata dia, lebih ditujukan pada orang-orang yang memang sudah beriman, sudah Islam.

Esensi dari amar ma'ruf nahi munkar itu adalah mengajak pada kebajikan dan mencegah kemungkaran atau keburukan.

"Hal itu sudah menjadi konsekuensi dari keimanan seseorang. Jika dia sudah memilih menjadi seorang mukmin, maka harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar," katanya.

Pengajian Ramadhan bertema "Dakwah Islam yang Mencerahkan Menuju Indonesia Berkemajuan" itu diselenggarakan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. (*/jno)

ANTARA Sumbar | Nasional - 03/07/2014 08:27 WIB

JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku banyak belajar tentang hak asasi manusia (HAM) dari almarhum Munir, meski demikian wawasannya tentang hal itu hingga kini masih terbatas.

"Almarhum Munir bukan sekedar teman, tetapi juga sahabat yang banyak memberi pemahaman tentang HAM kepada saya semasa hidupnya," kata Lukman sebelum memberikan kuliah umumnya di hadapan sejumlah para penggiat HAM di Auditorium Langen Palikrama, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/) malam.

Pemikiran Munir Said Thalib banyak mewarnai penempatan HAM dalam konstitusi. Kerja keras Munir telah berhasil membangun kesadaran terhadap tegaknya harkat manusia dalam HAM.

Tampil mengenakan baju batik tanpa songkok di atas podium, Menag di hadapan para penggiat HAM kembali menegaskan bahwa dirinya tak cukup banyak memahami HAM. Wawasannya dalam hal ini sangat terbatas. Karena itu jika materi yang disampaikan dianggap sebagai kuliah umum, menurut dia, sesungguhnya tidak tepat. Namun lebih tepat disebut sebagai sharing atau berbagi pengalaman.

"Jadi, jika hal itu sebagai materi kuliah sama saja dengan pekerjaan menggarami lautan. Pemahaman tentang hal HAM lebih tepat disampaikan Karlina Supelli, pakar HAM perempuan Indonesia yang banyak aktif dalam aktivitas isu-isu kemanusiaan,"katanya.

Sebagai ungkapan rasa syukur bahwa dirinya diberi kesempatan dan kehormatan berbicara di hadapan para aktivis HAM, Menag Lukman mengajak hadirin untuk membacakan surat Al Fatihah bagi almarhum Munir.

Ia menambahkan, sebelum menghadiri acara tersebut, sepekan sebelumnya didatangi istri mendiang aktivis HAM Munir Suciwati.

Menag mengatakan menyanggupi permintaan tersebut. Terlebih almarhum Munir memiliki jasa besar dalam pemahaman HAM di Tanah Air.

Mengawali ceramah dengan tema Ramadan dan HAM, Lukman menyebut bahwa dalam prespekatif Islam banyak contoh yang dilakukan para ulama terkemuka seperti Syekh Saketi dan Syeikh Junaid al Baghdadi, seorang sufi terkemuka.

Namun dalam pemahaman Islam, lanjut dia, ada syariat yang harus dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Syariat itu menyangkut lima hak dasar,yaitu: Pertama menjaga kesucian agamanya. Setiap umat Islam dituntut untuk menjaga kesucian dengan memupuk akidah atau keyakinannya kepada Allah melalui aktivitas keagamaannya sehari-hari.?Hak ini kemudian dikenal sebagai Hifduddin.

Kedua,Hifdunnafsi yang artinya menjaga kehormatan dirinya. Tujuannya?setiap muslim khususnya agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri,?memelihara dirinya agar tidak terjerumus dalam jurang kenistaan.

Ketiga Hifdul 'aql, yaitu menjaga akal. Keempat Hifdun Nafs (menjaga keturunan) dan kelima Hifdul Mall (menjaga harta). Kelima hak dasar ini jika dijabarkan tentu punya dimensi luas untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Ia mengatakan, Esensi ajaran setiap agama adalah mengajak umatnya untuk memanusiakan manusia. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi manusia yang dilanggar hak-haknya, apalagi pelanggaran itu dilakukan dengan mengatasnamakan agama.

Menag mengatakan bahwa agama selalu mengajak kepada kedamaian? dan keselamatan,?bukan membuat perpecahan. Ajaran Agama bertujuan mewujudkan perdamaian, persatuan, dan hal-hal positif.

Menag pun mengajak umat Islam untuk tidak menjadikan agama sebagai alat untuk memecah belah.

"Jangan jadikan agama sebagai alat memecah belah, mendiskreditkan satu dan yang lain atau menjelekkan satu dengan yang lain," ungkap Menag.

"Jangan sampai agama menjadi faktor yang memisahkan antara umat manusia, karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan perpecahan, permusuhan, dan pertikaian," tambahnya.

Menag menambahkan bahwa Pemerintah bersama-sama masyarakat dan tokoh agama terus berusaha untuk membina kerukunan antar umat beragama demi kemaslahatan atau kemanfaatan bersama yang bisa dirasakan umat manusia.

Terkait dengan HAM, ia mengatakan, hak pada setiap manusia harus dijaga, harus dilindungi, itu adalah hak yang tanpa batas.

"Tapi bagaimanapun juga kebebasan kita dibatasi karena ada kebebasan orang lain," katanya.

Setiap orang wajib menghargai HAM, oleh karena itu hak yang melekat pada orang lain wajib dihargai, dan menjadi pembatas bagi hak pribadi.

Pemahaman HAM yang salah adalah HAM tanpa batas, soal kebenaran mutlak. Orang-orang semacam itu merasa dirinya paling benar, menjadikan pembenaran untuk memaksakan pemahamannya ke orang lain.

"Maka dia kemudian merasa berhak memaksakan keyakinan yang dimilikinya ini ke orang lain, ini problem kita," ujarnya.

Dalam Islam pun HAM juga sudah dijelaskan dengan baik di kitab suci. Ia menyinggung cerita Nabi Nuh AS, yang tidak mampu menyelamatkan anak dan istrinya ketika banjir bandang datang. Nabi Nuh pun, lanjut Lukman, tak memaksakan pemahamannya kepada keluarganya untuk percaya soal banjir bandang.

Untuk itu ia berharap Omah Munir diharapkan menjadi salah satu institusi yang bisa memberikan pemahaman yang benar tentang HAM, sehingga mengurangi pergesekan terkait hak yang melekat itu. (ant//crl)

Kamis, 03 Juli 2014 10:42 wib

Page 72 of 185

Toko Buku