TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agama Lukman Hakim Syarifuddin mengatakan siapa pun Presiden 2014 yang terpilih mendatang harus berkomitmen dan punya tekad yang kuat menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu Hak Asasi Manusia (HAM) secara hukum.

"Karena hanya hukumlah yang bisa mengatasi ini semua, karena kita semua menjunjung tinggi hukum," ujar Lukman Hakim kepada wartawan, usai acara Omah Munir, di Auditorium Langen Palikrama, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014) malam.

Menurutnya hal tersebut adalah semangat seluruh rakyat Indonesia dalam bersama melawan lupa kejadian masa lalu, guna mengingatkan kembali ingatan kolektif, terhadap pentingnya Hak Asasi Manusia itu harus dihormati, dijaga dan dipelihara.

Lukman menyebutkan diantara pasangan Capres dan Cawapres nomor urut satu yaitu, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Pasangan nomor urut dua Jokowi (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), salah satunya akan menjadi Presiden yang akan memimpin bangsa dan negara kedepan.

Oleh karena itu, Ia menegaskan calon pempin tersebut harus betul-betul bisa memberikan perhatikan terhadap perlindungan hak asasi manusia. "Harus ada komitmen, harus ada tekad yang kuat untuk bagaimana menyelesaikan persoala-persoalan masa lalu," kata Lukman.

Kamis, 3 Juli 2014 00:39 WIB | Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Patutie

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, saat ini Indonesia berhadapan dengan tantangan terkait hak asasi manusia. Penanda tantangan ini adalah ekstremitas yang menggelagat di masyarakat.

"Ada kutub ekstremitas yang muncul terkait HAM," ujar Lukman dalam acara Melawan Lupa di Auditorium Pegadaian, di Jakarta, Rabu (2/7/2014). Kutub ekstremitas ini, sebut dia, muncul karena perbedaan pemahaman.

Kubu ekstrem yang pertama, menurut Lukman, memandang HAM sebagai hak yang bebas tanpa batas. "Saya menemui cara pandang, di mana hak dalam menjaga martabat itu tanpa batas sehingga tidak ada yang bisa membatasi," kata dia.

Padahal, kata Lukman, kebebasan dan kemerdekaan pada setiap orang dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain. Setiap orang, ujar dia, punya hak untuk dipenuhi sekaligus berkewajiban memenuhi hak orang lain.

Adapun kutub ekstrem yang lain, lanjut Lukman, adalah sekelompok orang yang cenderung melakukan pemaksaan terhadap orang lain tentang keyakinannya. "Ekstrem kedua, (ada) pemahaman merasa dirinya paling benar. Begitu meyakini, maka dia merasa berhak untuk memaksakan keyakinan yang dimiliki ke orang lain," sebut dia.

Menurut Lukman, tidak masalah ketika seseorang merasa benar untuk dirinya sendiri. Keyakinan merasa benar itu menjadi masalah, ujar dia, saat dipaksakan menjadi kebenaran pada orang lain. Dia mencontohkan ketika agama tertentu dipaksa seragam dengan komunitas tertentu sehingga memunculkan kekerasan.

Untuk mengatasi hal ini, menurut Lukman, perlu dilakukan dialog. "Persoalan siapa mengimani apa, itu soal Yang di Atas. Kewajiban kita, bagaimana mengajak nilai-nilai kebajikan kemudian bisa diejawantahkan," ujar dia.

Penulis: Arimbi Ramadhiani | Editor : Palupi Annisa Auliani

Kamis, 3 Juli 2014 | 03:59 WIB

Tribunnews.com, Jakarta — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, salah satu masalah terkait hak asasi manusia di Indonesia adalah regulasi. Dia berencana mengundang kelompok-kelompok minoritas untuk mendengar masukan atas masalah ini.

"Problem HAM kita (salah satunya) terkait regulasi," ujar Lukman dalam acara Melawan Lupa di Auditorium Pegadaian, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014). Menurut dia, sejumlah regulasi tak sejalan dengan upaya banyak pihak melindungi penegakan HAM di Indonesia.

"Saya akan mengundang (kelompok) agama minoritas, mereka yang berkeyakinan (atau) merasa tidak disapa atau diayomi. Saya ingin mendengar masukan," ujar Lukman. Masukan atau saran ini, kata dia, akan dilihat kembali dari sisi regulasi apa saja yang menjadi kendala.

Kamis, 3 Juli 2014 06:10 WIB

Page 76 of 185

Toko Buku