SURABAYA - Bank Indonesia (BI) serius menjadikan Indonesia sebagai basis ekonomi syariah dunia. Sebagai langkah awal, BI melakukan pendekatan kepada pesantren untuk mengembangkan perekonomian syariah.
Saat ini, ada 17 pesantren di Jawa Timur (Jatim) yang melakukan perjanjian mengembangkan perekonomian syariah. BI telah membangun sistem untuk pengembangan ekonomi syariah dikalang pesantren.

Dalam pengembangan ini, Jatim dinilai provinsi yang paling siap menjalankan perekonomian secara syariah. Pasalnya, banyak pondok pesantren yang sudah memakai sistem syariah dalam mengembangkan bisnisnya.

“Jatim yang paling siap dalam mengembangkan sistem syariah. Saya sangat menyambut kesiapan Jatim dalam percepatan ekonomi syariah,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam jumpa pers di Gedung BI Surabaya, Rabu (5/11/2014).

Agus menegaskan, jika sistem perekonomian syariah berjalan dengan baik, maka Indonesia akan lebih kuat secara ekonomi. Sedangkan Indonesia akan menjadi acuan dalam pengembangan perekonomian secara syariah. Untuk itu, BI akan membentuk tim pemberdayaan pesantren dengan mengembangkan ekonomi syariah.

Langkah awal yang dilakukan adalah menyelaraskan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian dilanjutkan ke pesantren. Karena, pesantren merupakan lembaga yang sangat kuat dalam berorganisasi. Banyak keberhasilan yang telah dicapai, dan tidak pernah terkena goncangan ekonomi dunia.

“Ekonomi syariah di Indonesia belum lama, tetapi sudah menjadi acuan dunia. Hal ini terlihat dengan menjamurnya perbankan syariah yang mencapai 1200 ritel dengan nasabah kurang lebih 18 juta orang,” ujarnya.

Bahkan saat ini, total aset yang dimiliki perbankan syarian sekitar Rp240 triliun. Jumlah tersebut belum maksimal, karena potensi pasar yang terlihat sangat besar. Jika dilakukan pengelolaan dengan baik, potensi pengembangan perekonomian syariah akan mengalami peningkatan yang sangat cepat.

Pesantren, ujar dia, jangan hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan dan sosial belaka. Namun, pesantren harus dijadikan sebagai tempat pengembangan perekonomian syariah. Santri harus diberi pembekalan untuk menyadari pentingnya berdagang. Mereka (santri) harus mengenal keuangan non tunai yang sednag berkembang. Karena, potensi keuangan non tunai sangat sedikit dibandingkan tunai.

“Kita tinggal menghitung, ada berapa pesantren di Indonesia. Jika mereka mengembangkan ekonomi syariah, Indonesia akan sangat terbantu,” ujar Agus.

Agus menuturkan, ekonomi syariah merupakan kegiatan mulia sebab berdiri di atas fondasi akidah untuk mencapai kesejahteraan. Namun masih perlu pembekalan dari sisi ekonomi agar mampu mengelola perekonomian.

"Untuk pengembangan keuangan syariah diperlukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kini OJK sedang menyusun masterplan ekonomi syariah. Ini perkembangan yang sangat bagus,” terangnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menyatakan, saat ini otoritas sedang mencari dasar untuk mengembangkan industri keuangan syariah yang baik. Dia menilai masih banyak hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keuangan syariah. Akses keuangan akan menjadi lebih baik dan benar, jika diperkenalkan produk secara detail.

Menurutnya, masyarakat Indonesia perlu pengembangan jaringan pengamanan sosial syariah agar akses keuangan yang ingin dibuka bisa semakin luas. “Ekonomi syariah akan mengembangkan perekonomian masyarakat. Pesantren memiliki posisi yang sangat strategis,” katanya.

Sementara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan potensi Dana Haji yang bisa dimanfaatkan saat ini tak kurang dari Rp67 triliun. Sedangkan Dana Abadi Umat Rp3,5 triliun yang sebelumnya tidak bisa dimanfaatkan kini bisa diinvestasikan.

Undang-undang mengamanatkan Dana Haji dan Dana Abadi Umat wajib dikelola secara syariah. Ketentuan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang disahkan DPR September lalu.

“Badan ini akan dibentuk di luar kementerian dan bertanggung jawab kepada presiden serta berhak menginvestasikan dalam prinsip syariah agar memiliki nilai manfaat lebih banyak,” katanya.

Lukman menjelaskan, pembentukan maupun pemanfaatan Dana Haji paling lambat dilakukan setahun setelah aturan disahkan, sehingga pemanfaatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat oleh lembaga keuangan syariah baru bisa dilakukan akhir 2015.

Disisi lain, Pengurus Ponpes Sidogiri, Pasuruan, Mahmud Ali Zein mengatakan potensi pemanfaatan Dana Abadi Umat untuk perekonomian sangat besar. Jika dana tersebut bisa masuk baitul maal wa tamwil (BMT) atau wakaf maka jumlahnya bisa berlipat-lipat.

“Saat ini CSR kami sama dengan APBD Pasuruan sebesar Rp1,8 miliar. Itu kami salurkan kepada masyarakat yang berhak. Itu adalah keberhasilan sistem syariah yang kami kembangkan dalam BMT,” ujarnya. (gpr)

Arief Ardliyanto | Kamis,  6 November 2014  −  04:01 WIB

BI Gandeng Pesantren Perkuat Ekonomi Syariah

Kamis,  6 November 2014  −  04:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pesantren merupakan produk asli Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan, ia memiliki ciri khas kelembagaan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain yang ada di negara manapun selain Indonesia.

Memperhatikan hal tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memetakan tiga trilogi pesantren sebagai bekal potensi pengembangan ekonominya.

"Ada tiga hal yakni dari segi pola pendidikan, aspek keagamaan dan aspek sosialnya," kata menag pada acara Bincang Nasional Pemberdayaan Lembaga Pesantren dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Ekonomi Serta Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di kantor Bank Indonesia Surabaya, Rabu (5/11).

Khusus untuk aspek sosial, Menag memaparkan keberadaan pesantren berpotensi dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Sebab, santri di pesantren, selain belajar keagamaan juga terbiasa dididik mandiri sekaligus terbiasa bersinggungan dengan manusia lainnya yang beragam dalam kehidupan sehari-hari.

Makanya, pemerintah harus sigap dan secara sinergi menyiapkan kestaraan regulasi, kesetaraan program dan kesetaraan anggaran, agar pesantren tidak melulu ketinggalan dengan lembaga negara lainnya.

Hal ini penting. Sebab pesantren menjadi salah satu bagian terbesar yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Faktanya, lanjut Menag, minat masyarakat untuk menempuh pendidikan di pesantren semakin menguat.

Disebutkannya, sampai 2012 jumlah pesantren yang terdata di Kemenag tercatat sebanyak 27.230. Dibanding tahun 1997, kenaikannya sangat pesat, karena kala itu, jumlah pesantren yang tercatat baru sebanyak 4.196 buah.

Sementara itu, jumlah santrinya pun tinggi se-Indonesia yakni sebanyak 3.004.807 atau 79,93 persen untuk santri mukim, dan sebanyak 754.391 untuk santri non mukim.

Karena itulah, ia mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia yang menyelenggarakan acara bincang nasional, yang nantinya akan membahas tentang pemberdayaan ekonomi pesantren.

Reporter: sonia fitri| Redaktur: Damanhuri Zuhri | Wednesday, 05 November 2014, 11:02 WIB

Surabaya - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pondok pesantren merupakan salah satu penjaga ke-Indonesiaan. Sebab, di pondok pesantren, setiap santri diajar dan mengalami keberagaman.

"Jadi kalau ada yang menyebut diri pesantren, tapi dalam kenyataannya mengajarkan radikalisme dan gerakan kekerasan, maka bagi saya itu jelas bukan pesantren,"kata Lukman dalam Bincang Nasional di Surabaya, Rabu (5/11).

Dalam acara Bincang Nasional bertajuk "Pemberdayaan Lembaga Pesantren dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Ekonomi serta Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah ini, Lukman menjelaskan hal-hal yang diajarkan di pesantren.

"Yang dikembangkan di pesantren itu inklusifisme, nasionalisme, tidak radikal. Karenanya, produknya adalah Islam yang terbuka," ujarnya.

Menurut Lukman, keberagaman merupakan tradisi pesantren. Sebab, di pesantren, para santri berjumpa dengan berbagai macam orang dari berbagai wilayah dan etnis.

"Keberagaman itu lumrah di pesantren. Perbedaan itu ada untuk saling lebih mengenali, bukan untuk saling bermusuhan," kata Lukman.

Bincang Nasional ini merupakan bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2014. Selain Lukman, diskusi yang digelar di kantor perwakilan BI Surabaya ini, menghadirkan para pembicara terkemuka seperti Gubernur Bank Indonesia Agus D W Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Salahuddin Wahid dan mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi.

Penulis: Y-9/MUT | Rabu, 05 November 2014 | 09:57

Page 42 of 185

Toko Buku