- Written by: Redaktur
Bisnis.com, JAKARTA—Perwakilan PPP di kabinet Presiden Joko Widodo yang juga Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyarankan DPR mempertahankan tradisi proporsionalitas.
Lukman mengatakan selama ini parlemen dibangun dalam tradisi kebersamaan. Kekuasaan di MPR dan DPR dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah anggota tiap kelompok.
Prinsip proporsional tersebut, lanjutnya, juga menjamin hak partai yang perolehan suaranya kecil dalam proses di parlemen.
“Kebersamaan itu dibangun dengan memberikan hak kepada mereka secara proporsional. Bagi kursi yang lebih besar tentu memiliki hak yang lebih besar,” kata Lukman di Kantor Presiden, Jumat (31/10/2014).
Mantan wakil ketua MPR tersebut berharap ketegangan di DPR bisa mereda dalam 2–3 hari ke depan. Dia yakin para pimpinan DPR bisa mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan kelompok.
“Saya berharap agar ini segera cair dalam 2–3 hari ke depan. Bagaimanapun juga bangsa ini besar, karena ada kompleksitas yang besar juga,” kata Lukman. (Demis Rizky Gosta)
Editor : Hery Lazuardi | Jum'at, 31 Oktober 2014, 12:45 WIB
- Written by: Redaktur
Jakarta - Parlemen Indonesia kembali memanas setelah Koalisi Indonesia Hebat membentuk DPR tandingan. Bagi politisi di DPR, ada baiknya mendengar saran serta harapan dari seorang Menteri Agama Lukman Hakim Syarifuddin.
"Saya berharap agar ini segera cair, dalam 2-3 hari ke depan. Bagaimana pun juga bangsa ini besar," kata Lukman di Kantor Presiden, Jalan Veteran Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014).
"Karenanya, kebersamaan itu amat sangat penting dan mutlak ada dalam setiap pemimpin negeri ini," lanjutnya.
Lukman menjelaskan, selama ini yang terjadi di DPR adalah proporsional. Bagi pemilik kursi yang lebih banyak tentu akan mendapat hak yang lebih besar pula.
"Tapi bukan berarti yang kecil tidak dapat sama sekali," kata dia.
Hari ini KIH menggelar rapat paripurna tandingan. Paripurna yang dihadiri 178 anggota dewan dari PDI Perjuangan, NasDem, PKB, Hanura dan PPP menetapkan pimpinan DPR juga nama-nama untuk alat kelengkapan dewan.
Paripurna tandingan memutuskan Ida Fauziah menjadi Ketua DPR dengan Wakil Ketua DPR diisi Syaifullah Tamliha dari PPP, Effendi Simbolon dari PDIP, Dossy Iskandar dari Hanura, dan Supriyadi dari NasDem
Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB
(mok/fdn)
Jumat, 31/10/2014 12:17 WIB | Moksa Hutasoit - detikNews
- Written by: Redaktur
Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk penyelenggaraan haji 2015 diputuskan dan diumumkan DPR lebih awal. Hal itu bertujuan memberikan waktu kepada para calon jemaah haji yang berangkat untuk mempersiapkan diri.
"Komponen BPIH yang besar itu pemondokan di Madinah dan Mekah. Kami juga akan lakukan kontrak untuk tiga sampai lima tahun, tidak setiap tahun, agar lebih efisien," jelasnya saat dihubungi pada Jumat (31/10/2014).
Selain itu pemerintah akan mulai menerapkan sistem e-hajj pada penyelenggaraan haji tahun depan. Pada tahun itu Indonesia dijadikan pilot project untuk penerapan e-hajj bagi semua negara yang mengirimkan warga negaranya untuk melaksanakan ibadah haji. Namun evaluasi sebagai negara pilot project tersebut dikatakan Menag belum diberikan Pemerintah Arab Saudi.
E-hajj adalah sistem daring yang berisikan data jemaah haji dan informasi lainnya dari negara tersebut. Terkait penerapan e-hajj, perbaikan dan peningkatan teknologi informasi di Kemenag dan instansi pendukung akan segera dilakukan. Terlebih pemerintah akan memprioritaskan yang akan berangkat haji adalah yang belum pernah berhaji sama sekali.
"Siskohat harus disempurnakan agar benar-benar ketahuan dan terbukti siapa saja yang sudah berhaji tapi ingin berangkat lagi. Kami ingin yang pernah berhaji memberikan kesempatan kepada yang belum," jelas Lukman.
Ditanya terkait programnya di dalam internal Kemenag, Lukman mengatakan pihaknya akan meningkatkan status sebanyak lebih dari 16.368 tenaga honorer. Mereka akan segera dikukuhkan menjadi CPNS dan PNS. Kemenag juga akan melakukan inpassing yaitu penyetaraan dari guru-guru non PNS agar bisa mendapatkan tunjangan profesional dan non fungsional.
LAL | Vera Erwaty Ismainy - 31 Oktober 2014 12:10 wib
