TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Perlu menjadi renungan tentang pudarnya nasionalisme di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tentu saja ini hal yang perlu diwaspadai bila tidak nasib negara Indonesia seperti Uni Soviet.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan R Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifudin mengungkapkan bahwa problem nasionalisme di Indonesia saat ini ad ada semacam proses krisis identitas  sebagai bangsa indonesia.

"Jadi rasa bangga sebagai orang indonesia kita ini menurut hemat saya sudah menghadapi semacam erosi atau pengkikisan," ungkap Lukman dalam diskusi 'Jejak Nasionalisme, Demokrasi dan Masa Depan Keadilan' di Kantot Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK), Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta, Sabtu (31/8/2013).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini memandang permasalahan tersebut cukup mengkhawatirkan dan harus dilihat sesuatu yang sangat serius.

"Kita lihat saja dievent-event mana pun seminar, diskusi perguruan tinggi, media, pers, apalagi aktivis, semuanya seakan tidak lagi bangga sebagai bangsa Indonesia," ungkapnya.

Kecaman dan hujatan terhadap penyelenggara negara sudah sangat luar biasa dan seakan menjadi pemandangan yang biasa.

Keadaan seperti ini tentu saja mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Saat ini ada 250 juta lebih penduduk Indonesia, bila terus terkikis rasa nasionalisme di dalam diri anak bangsa maka ini menjadi permasalahan serius.

"Kedepon perlu bagaimana kita menghadapi ini, jadi opinion leader (pembentuk opini) ini tentu para elit, akademis, aktivis, dan media. Ini jangan kemudian merasa persoalan ini ringan-ringan saja karena nasib  10 tahun, 25 tahun, atau 50 tahun kedepan apakah kita akan tetap meng-Indonesia seperti sekarang atau jangan-jangan pengalaman unisoviet itu terjadi pada diri kita, negara yang luar biasa hebatnya, super power jadi terpecah 8 negara sehingga tidak punya peran cukup berarti dalam percatuan dunia internasional," paparnya.

Dikatakan Lukman, Indonesia mempunya potensi seperti Unisoviet mengingat Indonesia terdiri dari bermacam-macam latar belakang budaya dan sebagainya.

"Kita punya potensi ke arah sana karena perbedaan dalam diri kita memang luar biasa besarnya, keragaman kita memang luar biasa besarnya," ucapnya.

Sabtu, 31 Agustus 2013 21:28 WIB

Jakarta, Sayangi.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Lukman Hakim Saifuddin mengaku merindukan hadirnya sosok Kepala Negara - bukan sekadar "Kepala Pemerintahan" - yang bisa menjadi simbol pemersatu bangsa.

Hal itu disampaikan oleh Lukman Hakim di acara diskusi publik bertajuk "Jejak Nasionalisme, Demokrasi, dan Masa Depan Keadilan" yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No 43, Jakarta Selatan.

Hadir dalam diskusi itu, selain Lukman Hakim, para pembicara lainnya Ir. H. Pramono Anung Wibowo MM (Wakil Ketua DPR-RI), Ade Reza Hariyadi (Wakil Ketua DPP PGK), dan Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi.

Lukman menjelaskan, dewasa ini nasionalisme mengalami semacam erosi, pengikisan, hingga hilangnya kebanggaan sebagai bangsa. "Nasionalisme meluntur dan distrust yang ada di kalangan masyarakat sudah luar biasa. Ini masalah serius buat bangsa yang berpenduduk 240 juta atau masuk dalam empat besar dunia," tegasnya.

Para pembentuk opini, tandas Lukman, khususnya penyelenggara negara dan media, jangan menganggap enteng persoalan ini. Jika terus begini, "Pengaruhnya akan terasa 25 tahun hingga 50 tahun ke depan. Jangan sampai nanti tercerai-berai seperti Uni Soviet, karena kita juga punya potensi ke arah sana," tambah Lukman Hakim.

Problem nasionalisme diperburuk dengan desentralisasi politik yang kebablasan, sehingga cenderung mengayunkan demokrasi menjadi sangat liberal. Money politics yang sebelumnya tak pernah terbayangkan, kini ada di mana-mana. Pemilihan langsung di tingkat daerah mulai kelihatan dampak negatifnya, setelah belasan tahun dijalankan.

Anehnya, orang luar negeri melihat Indonesia sebagai negara yang luar biasa. "Lepas dari luar biasa semrawutnya juga situasi di dalam negeri," sindir Lukman. Karena Indonesia, menurut kacamata orang luar, adalah profil negara yang memiliki banyak perbedaan. Tak hanya perbedaan budaya, tapi juga ironi ada sebagian orang yang tinggal di apartemen mewah dan mengendalikan bisnis - bahkan negara - lewat tombol-tombol gadget. Sementara di sisi lain, masyarakat Papua masih hidup seperti di zaman batu. Toh, tak seperti Uni Soviet, Indonesia masih bisa bertahan.

Tapi sampai kapan? Mungkin tak akan lama, jika hal-hal pemberat demokrasi tak juga diperbaiki.

Untuk itu, Lukman menyarankan dua hal, yaitu diadakannya jabatan "Kepala Negara", yang berfungsi seperti Bung Karno di awal kemerdekaan dulu. Fungsinya dibedakan dari "Kepala Pemerintahan" yang dilaksanakan oleh Presiden atau Perdana Menteri. Institusi "Kepala Negara" ini tidak diberi kekuasaan besar, agar lebih steril terhadap kritik. "Kepala Negara hanya menjadi simbol pemersatu yang menyuarakan kepentingan rakyat kebanyakan," tegas Lukman.

Dengan begitu, harap Lukman, masih ada institusi super di negara ini yang steril terhadap beragam pelecehan. Sekaligus simbol pemelihara nasionalisme bangsa. (MSR)

Sabtu, 31 Agustus 2013 13:18
Oleh:  Muhammad Sulhi

Indonesian leaders startled by killings in Egypt as protests over removal of President Morsi continue

By Teddy Kurniawan & Fitri on 8:44 am July 30, 2013.
Category Featured, International, News, World
Tags: Egypt, Egypt protests, Egypt violence, Mohammed Morsi


In the first months after Egypt’s long-serving dictator was toppled in 2011, many in Indonesia and abroad saw parallels between the two country’s experiences, and argued that the Middle Eastern nation could learn from its Southeast Asian ally.

But with Egypt now onto its third president since the ousting of Hosni Mubarak and with violence flaring, it is evident that the country has deviated sharply from Indonesia’s experience.

On Monday President Susilo Bambang Yudhoyono bought into the discussion, prompted by reports that up to 65 civilian supporters of recently ousted Islamist president Mohamed Morsi were shot dead by Egypt’s security forces in recent days.

“In my opinion, if the military decides to take steps, as is happening in Egypt, by deposing a leader who has been elected through a democratic process, that is another problem,” he said, referring to the toppling of Morsi, at the opening of a limited Cabinet meeting at his office to discuss the 2014 state budget.

“We do not have a recipe, neither are we advising Egypt on what to do. We are not in the position to do so, and that would not be right,” he added.

Yudhoyono noted clashes between Indonesia’s military and civilians during 1998 riots, in which pro-reform groups across the archipelago clashed with military authorities — which at the time dominated the country’s politics — to remove Suharto from office.

A report released in May by the May 1998 Joint Fact Finding Team showed at least 1,000 people died during the May 13-15 riots in 1998, when at least 85 women were confirmed as victims to sexual violence.

Yudhoyono pointed to the inclusiveness of Indonesia’s post-New Order society as key to its relative peace.

“Although [it was] students and the reform movements [who participated] in the political scene at the time … in principle we had called on everyone, we left no one out, and we did not single out anyone from our unity as a nation during such hard times, in tackling the situation,” the president said.

“That kind of full support toward the reform and democratization movements made them part of the reformation itself.

“The lesson to be learned is that upon facing a great change, we have to think of reconciliation and involve everyone. If everyone was involved in the reformation process, the situation will be much more stable.”

The president said he hoped that both sides of the conflict in Egypt would refrain from further violence. The latest violence, the worst since Morsi was ousted as president early this month, prompted “deep concern” from US Secretary of State John Kerry and calls by Indonesian officials for an end to the violence.

Call for action

Budiyanto, a member of the House of Representatives Commission I, which oversees defense and foreign affairs, said the killing of civilians by the military was “the darkest event in the history of democracy.”

“How is it that civilians who are conducting a peaceful protest can be indiscriminately shot? This has to be stopped,” Budiyanto said.

He added that Egypt’s military had gone too far by conducting a coup against Morsi’s legal, democratically elected government, as well as by massacring its own people acting democratically.

Budiyanto also condemned the military’s suppress ion of media outlets trying to report from Egypt.

The Indonesian lawmaker said these things showed that Egypt’s military government was violent and did not honor the values of humanity and democracy.

“This is the worst democratic crime in history,” he said.

Budiyanto called on the global Islamic community, through the Organization of the Islamic Conference, to try to stop the manslaughter in Egypt.

He said Indonesia’s status as an influential Islam-majority democratic country meant it was well-placed to respond to the violence in Egypt.

“Indonesia can take part in preventing the situation in Egypt from getting worse. We hope that President Susilo Bambang Yudhoyono moves to immediately take strategic steps to stop the crime against humanity in Egypt,” he said.

Historical links

People’s Consultative Assembly (MPR) Deputy Speaker Lukman Hakim Saifuddin also expressed hopes that Indonesia mediates the clashes in Egypt, because of Indonesia’s ties with the country.

Egypt was the first country to acknowledge Indonesia’s sovereignty when it announced independence on Aug. 17, 1945.

As such, Lukman said Indonesia should help Egypt resolve its disagreements through peaceful discussions.

“We have a great responsibility to maintain peace in Egypt as a country with a very long history of civilization and culture, which has greatly contributed to today’s civilization,” Lukman said in Jakarta on Monday.

Meanwhile, Commission I chief Mahfudz Siddiq said the Indonesian government’s response was indecisive, especially given Morsi and other members of the Egyptian parliament have previously expressed admiration for Indonesia’s democracy.

Mahfudz said the leaders have also expressed interest in learning from Indonesia’s democratic government.

“Indonesia should have reacted strongly toward the unconstitutional coup there,” Mahfudz said on Monday, adding that the government of Indonesia should be pushing the international community to return the democratically elected leadership in Egypt.

Morsi, a member of the Muslim Brotherhood, ruled for a year before being toppled by a coalition of military and civilian figures upset at the slow pace of reform. Western nations appeared unfussed at his removal given the breadth of opposition.

Indonesians in Egypt

In regard to Indonesians living in Egypt, Yudhoyono said they were not in danger. “Thousands of our students are in good condition. My instruction is not to involve yourself in any conflict, stay away from dangerous places and maintain communication,” he said.

The Ministry of Foreign Affairs has urged citizens in Egypt to remain in contact with the embassy after Saturday’s violent protests.

“We urge Indonesians to avoid crowded places and not to get involved in Egypt’s domestic issues,” Foreign Affairs Minister Marty Natalegawa said in a statement on Sunday. “We have instructed the Indonesian Embassy to continue monitoring Egypt’s situation, including [making] preparations in anticipation of a worse case scenario.”

Marty urged both sides to end the bloodshed. “All parties need to hold back and … reach a compromise,” Marty said. “[They need to] avoid violence, respect human rights and use peaceful, constitutional ways [to address conflict].”

He pushed for dialogue between the two sides. “Indonesia is urging international society, including the United Nations, to support a reconciliation process for a constitutional solution based on Egyptians’ wishes.”

Page 104 of 185

Toko Buku