Metrotvnews.com, Jakarta: Sebagai bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama, Indonesia memiliki konsekuensi logis dari kebesarannya tersebut, yakni keberagaman dan perbedaan. Karenanya, masalah intoleransi tidak selalu berawal karena faktor agama. Intoleransi bisa bermula dari masalah ketidakadilan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saefuddin, dalam dialog pilar negara yang bertemakan 'Toleransi Umat Beragama' di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/6). "Saya yakin, toleransi dimiliki oleh setiap penganut agama. Konflik itu muncul tak selalu berawal dari agama. Menurut saya ini masalah ketidakadilan saja, agama hanya jadi faktor penguat justifikasinya," ujarnya.

Ia menjelaskan, justifikasi yang dimaksud adalah pemahaman agama yang diintroduksi dari pihak luar atau asing yang tidak sesuai dengan realitas kemajemukan Indonesia. Hal ini, kata Lukman, menjadi tantangan bagi tokoh-tokoh agama untuk mengembalikan lagi esensi agama agar hubungan sesama manusia tidak rusak dalam menjalankan agamanya.

"Intinya, ketidakadilan yang berakar hukum yang lemah. Agama juga perlu dibenahi agar kita kembali ke esensi jalan yang benar. Kita perlu kembali ke jati diri," pungkasnya. (AN)

Selasa, 11 Juni 2013 | 04:32 WIB

Editor: Afwan Albasit

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, calon pengganti almarhum Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR harus berasal dari PDI Perjuangan. Hal ini sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur mengenai hal tersebut.

"Maka yang menggantikan adalah fraksi di mana pimpinan yang berhalangan itu berasal," kata Lukman, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Wakil Ketua Umum PPP ini menjelaskan, MPR akan segera mengirimkan surat ke Fraksi PDI Perjuangan untuk mengusulkan nama calon pengganti Taufiq Kiemas. Surat tersebut harus dibalas oleh PDI Perjuangan paling lama 30 hari terhitung dari saat surat itu dikirimkan.

Nama yang diajukan, kata Lukman, nantinya akan dikukuhkan oleh MPR melalui sidang paripurna atau pemberitahuan melalui surat yang dikirimkan ke seluruh Anggota MPR. Anggota MPR terdiri dari seluruh Anggota DPR dan DPD.

"Sidang paripurna MPR nanti sifatnya hanya memberitahukan, tidak ada pemilihan baru dan hanya PDI Perjuangan yang berhak mengajukan penggantinya," ujar Lukman.

Taufiq Kiemas meninggal dunia di Singapura, Sabtu (6/8/2013), sekitar pukul 19.01 waktu setempat. Politisi senior PDI Perjuangan ini dirawat di rumah sakit karena kelelahan setelah mendampingi Wakil Presiden Boediono meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/6/2013). Peresmian dilakukan bertepatan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.

Taufiq yang lahir di Jakarta, 31 Desember 1942, meninggalkan seorang istri yaitu Dyah Permata Megawati Setyawati atau Megawati Soekarnoputri, dan tiga orang anak, yaitu Mohammad Rizki Pratama, Mohammad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani Nakshatra Kusyala.

Senin, 10 Juni 2013 | 10:23 WIB
Penulis : Indra Akuntono
Editor : Inggried Dwi Wedhaswa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan masih adanya konflik sosial bernuansa suku, agama, ras, etnis dan antar golongan atau SARA tak harus selalu berpegang dan diselesaikan secara hukum formal.

Menurutnya, jika secara formalitas putusan hukum tersebut tak juga bisa menyelesaikan konflik, maka dibutuhkan pendekatan dan penyelesaian secara kultural, dan komunikasi intensif antartokoh agama dengan masyarakat.

"Justru, proses penyelesaian secara kultural tersebut merupakan warisan tradisi pendiri bangsa ini," kata Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin dalam dialog ‘Toleransi umat beragama’ bersama Romo Frans Magniz Suseno, dan pakar politik peradaban Paramadina Yudi Latief di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (10/6/2013).

Lukman mengatakan, kita tak bisa mengandalkan pada pemerintah atau presiden, karena kekuasaan pascareformasi ini sudah terbagi ke hampir semua institusi negara. Tak seperti di masa Orba, yang berada hanya di tangan presiden.

"Termasuk dalam menyelesaikan konflik agama, tak cukup berpegang pada putusan hukum an sich dan berharap kepada presiden saja, tapi perlu ditempuh secara kultural dan komunikasi yang baik,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP PPP itu menyontohkan peran alm Taufiq Kiemas selama menjadi Ketua MPR RI, dengan langkah kultural dan komunikasinya yang baik, mampu menyatukan lembaga tinggi negara setiap sebulan sekali, untuk membicarakan banyak hal menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara ini.

“Beliau itu mampu merangkul semua golongan, aliran, ideologi dan organisasi keagamaan dari yang tergolong kelompok kiri sampai kanan, juga tengah. Itu tak ada dalam aturan hukum,” ujarnya.

Lukman mengatakan, dirinya tak selalu mengaitkan konflik bernuansa SARA tersebut tak selalu akar masalahnya agama, tapi ketidakadilan sosial ekonomi, politik, sumber daya ekonomi, dan pendidikan serta kesadaran masyarakay sendiri. Dalam kondisi seperti itu hukum lemah, maka kepentingan elit politik bisa memprovokasi konflik tersebut.

“Jadi, agama itu sebagai faktor penguat saja akibat ada campur tangan dari luar, yang bertentangan dengan kultur bangsa ini. Saat ini berkembang bahwa melihat agama itu secara hitam-putih. Di mana yang berbeda dengan dianggap salah, sesat, dan harus diperangi. Ini kan bahaya,” ujarnya.

Frans Magniz berharap pemerintah harus tegas untuk tidak memberi ruang pada masyarakat untuk tidak bertindak anarkis, meski tak semua tindakan anarkis itu tak bisa dikontrol oleh negara. Apalagi, tindakan anarkisme itu didorong oleh kepentingan politik elite seperti dalam Pilkada.

“Tapi, negara harus terus-menerus mendorong untuk melindungi mereka yang berbeda di negeri ini. Saya tak melihat negara selalu hadir meski dalam 20 tahun terakhir ini umat Kristen lebih bebas, nyaman berdampingan, dan memang selalu bersama NU dan Muhammadiyah,” katanya.

Yudi Latief menegaskan jika keberagaman itu sudah ada sejak Indonesia berdiri. Sejak dulu sudah ada semua agama termasuk Ahmadiyah dan Yahudi. Sudah ada semua etnis dan keturunan Arab, China, Eropa dll. Semua orang ingin hidup nyaman di dalamnya.

"Namun, globalisasi kemudian membawa transnasionalisasi keagamaan dan bergerak berdasarkan homoginisasi-penyeragaman-tunggal dan harus diterapkan seutuhnya di Indonesia. Inilah yang harus diwaspadai dan bisa menyulut konflik, karena tak menghendaki dan menolak yang lain,” kata Yudi.

Senin, 10 Juni 2013 17:10 WIB

Page 114 of 185

Toko Buku