TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR RI menilai adalah kurang tepat kicauan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, menanggapi protes rohaniawan Romo Franz Magnis Suseno di akun Twitternya, akun @dipoalam49.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP ini, seharusnya Dipo Alam sebagai pejabat negara bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan pernyataan yang bisa menimbulkan sentimen dan mendiskreditkan kelompok tertentu.

Bercermin pada hal itu, menurutnya, adalah lebih arif lagi bijak, jika masing-masing pihak termasuk pemerintah bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bisa mengundang sentimen atau hal-hal kemudian yang bisa menimbulkan konflik.

"Persoalan bangsa ini banyak kompleks. Masing-masing pemerintahan juga menghadapi persoalan yang cukup rumit. Masyarakat juga. Dan perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang lumrah dan wajar kemudian terjadi dalam mencari solusi," ujar dia usai menghadiri HUT Ke-10 Forum Silaturahmi Anak Bangsa di Gedung MPR RI, Jakarta, Sabtu (25/5/2013).

"Oleh karenanya memang, yang harus lebih di kedepankan adalah masing-masing pihak yang berbeda itu kemudian saling memiliki toleransi. Bisa memahami apa latar belakang perbedaan-perbedaan itu. Tanpa harus memberikan pernyataan-pernyataan yang bernada provokatif," tambahnya.

Dia menenggarai, kesalahpahaman atau mis-komunikasi menjadi pemicu lahirnya kicauan Dipo Alam di akun twitter. Tidak ada motif dan maksud lain.

"Harusnya dilihat konteksnya. Romo juga harus dihargai beliau. Mungkin pak Dipo melihat Romo juga mengatasnamakan umat beragama Katolik. Sehingga kemudian, disalahpahami. Jadi ini lebih pada mis-komunikasi, kesalahpahaman," jelasnya.

"Saya yakin beliau-beliau, Romo Frans Magnis dan Pak Dipo memiliki perhantian penuh kepada bangsa ini. Hanya mis-komunikasi saja," sambungnya.

Lebih lanjut, dia berharap kejadian seperti ini tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Selain itu, dia juga meminta semua pihak untuk bisa menahan diri dan tidak mudah dikomporin karena peristiwa ini. Semua elemen bangsa harus bisa mengedepankan nilai-nilai Pancasila, yang Bhinneka Tunggal Ika, dan mencintai perdamaian dan Persatuan.

"Saya berharap hal-hal seperti itu tidak disikapi apalagi dikomporin oleh yang lain. Jadi masing-masing kita harus bisa menahan diri," pesannya.

Dalam akun Twitternya, @dipoalam49, Dipo menilai surat terbuka Franz Magnis Suseno kepada Appeal of Conscience Foundation (ACF) --lembaga yang akan memberikan penghargaan World Stateman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-- tak akurat. Dia misalnya berkicau, "Masalah khilafiyah antar umat Islam di Indonesia begitu banyak, jangan dibesarkan oleh yang non-Muslim, seolah simpati minoritas diabaikan."

Dipo mentwit soal polemik pemberian penghargaan bergengsi ini pada SBY sejak Selasa 21 Mei 2013 lalu. Twit terakhirnya adalah tiga jam lalu. Ada sekitar 12 kicauan Dipo di media sosial tentang topik ini.

Twit yang paling banyak dibicarakan adalah ketika Dipo menegaskan, "Umaro, ulama dan umat Islam di Indonesia secara umum sudah baik, mari lihat kedepan, tidak baik pimpinannya dicerca oleh yang non-muslim FMS."

Sabtu, 25 Mei 2013 19:37 WIB

JAKARTA (Berita) Wakil Ketua MPR RI M. Lukman Hakim Saifuddin berharap seluruh elit bangsa, lintas agama, dan etnis berhenti mewariskan konflik, dan tidak membuat konflik baru pada generasi bangsa mendatang. Apakah konflik itu dilatarbelakangi perbedaan ideologi politik, sejarah, agama, dan sebagainya demi Indonesia yang lebih baik ke depan. Karena itu, MPR RI akan terus berjuang menegakkan empat pilar bangsa, yang sudah disosialisasikan selama ini.

“Sejak 1908 sampai saat ini pasti masih banyak perbedaan pandangan ideologi, dan sikap politik dam rasanya belum tuntas. Masih ada dendam dan konflik. Tapi, dengan kesadaran yang mendalam, maka perbedaan itu harus dihentikan demi keberagaman, kebhinnekaan, NKRI, dan kemajuan bangsa ini,” tandas Lukman Hakim di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (24/5/2013), bersama tokoh nasional dalam rangka memperingati 10 Tahun Forum Silaturrahmi Anak Bangsa (FSAB), yang jatuh pada Sabtu (25/5) di Gedung Nusantara V DPR RI.

Hadir antara lain Tato Pradja Manggala, Djoko Purwongemboro dan Suryo Susilo. Anggota FSAB terdiri putra-putri dan generasi penerus dari tokoh-tokoh politik yang terlibat konflik dalam perjalanan sejarah republik ini, bukan sebatas peristiwa G30S saja, namun sejak 1945, lintas jaman dan lintas aliran, agama, dan ideologi. “FSAB ini menjadi teladan dan apapun konfliknya jangan sampai mengoyak NKRI dan kebhinnekaan,” ujar Lukman.

Karena itu lanjut Lukman, MPR RI ingin membangun rekonsiliasi di tengah berbagai perbedaan, dan itu membutuhkan kesadaran untuk Indonesia yang lebih baik. “Saat ini momentum terbaik di tengah masih banyak konflik di tengah masyarakat. Baik berlatarbelakang agama, etnis, sosial politik, dan sebagainya. Jadi, FSAB ini menjadi teladan. Di mana tak semua konflik harus diselesaikan secara hukum. Seperti konflik Ahmadiyah, Syiah, HKBP, dan lain-lain,” tambah Wakil Ketua Umum DPP PPP itu.

Dengan demikian Lukman berharap, forum-forum seperti FSAB ini akan lebih banyak lagi lahir dan menjadi kesadaran bersama bagi elit bangsa ini, agar keberagaman terpelihara di bumi Indonesia. “Semoga kesadaran semacam tokoh-tokoh FSAB ini akan lahir dan lebih banyak lagi, agar keberagamaan dan kebhinnekaan terpelihara dengan baik bagi Indonesia ke depan,” pungkas Lukman.(aya)

24 Mei, 2013 | Filed under: Nasional | Posted by: Redaksi

Senayan - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal dianugerahi World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (ACF), suatu yayasan antar-agama bergengsi di Amerika Serikat, akhir bulan ini. Apa komentar Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin?

"Memang menimbulkan kontroversi. Tapi presiden punya pertimbangan sendiri. Kita hormati itu dan harus jadi pemicu pemerintah ke depan. Kita ambil positifnya saja," kata Lukman kepada JurnalParlemen, Jumat (24/5).

Menurut Lukman, memang banyak yang mempersoalkan penghargaan ini, karena melihat fakta di lapangan, kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi marak terjadi. "Tapi ini kan penghargaan sudah mau dikasih. Kita ambil positifnya saja," tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Oleh sebagian kalangan, SBY disebut belum layak menerima penghargaan yang dianugerahkan kepada sejumlah pemimpin dunia yang dinilai mempromosikan toleransi, perdamaian, dan resolusi konflik itu. Sebab, Presiden dinilai gagal mencegah kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama ataupun menjalankan proses hukum dan peradilan yang memberikan keadilan kepada para korban.

Human Rights Working Group (HRWG), sebuah organisasi koalisi NGO HAM di Indonesia yang beranggota 47 lembaga dalam keterangan persnya menolak award untuk SBY. SBY dinilai gagal untuk mendorong sebuah budaya toleransi di Indonesia, baik melalui jalur formal maupun informal seperti bidang pendidikan.

JurnalParlemen
Penulis : Iman Firdaus - Editor : Dzikry Subhanie     Jum`at, 24 Mei 2013 17:04:14

Page 119 of 185

Toko Buku