- Written by: Redaktur
Bengkulu (Informasi dan Humas) 22/3 – Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Training of Trainers (TOT) sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika), Setjen MPR-RI gandeng Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk melaksanaan kegiatan tersebut, Kamis.
Kegiatan TOT itu dibuka langsung oleh Wakil Ketua MPR-RI, Lukman Hakim Saifuddin bertempat di Hotel Santika Kota Bengkulu yang juga dihadiri oleh rombongan dari MPR-RI, Sekda Provinsi Bengkulu,Drs. H. Asnawi A Lamat, M.Si, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu, Plh.Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Drs.H.Ramlan A Karim, M.HI, para ketua organisasi islam di Provinsi Bengkulu serta peserta acara TOT sebanyak 100 orang yang terdiri dari Guru PKN, Dosen PT negeri dan swasta, dan Para pimpinan organisasi keaagamaan di Provinsi Bengkulu.
Dalam kesempatan itu, Sekda Provinsi Bengkulu yang mewakili Gubernur Bengkulu mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan dari MPR-RI yang sudah berkenan turun langsung ke Provinsi Bengkulu dalam rangka mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Saya kira hal semacam ini sangat langka, dan alhamdulilah saat ini bapak ibu dari MPR-RI sudah berkenan hadir disini dan langsung dapat melihat kondisi Provinsi Bengkulu,” ujarnya.
Ia juga berpesan kepada peserta sosialisasi TOT untuk mengikuti acara yang digelar selama empat hari tersebut (20-24 Maret 2013) dengan baik, sehingga ilmu yang didapatkan dalam acara TOT dapat memberikan manfaat dan pemahanan khususnya pada diri sendiri dan orang lain secara umum.
Sementara itu, dalam sambutannya, wakil ketua MPR-RI, Lukman Hakim Saifuddin memaparkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar, dengan ribuan pulaunya yang membentang dari sabang sampai meraoke, menurutnya dengan luas wilayah yang membentang tersebut, Indonesia adalah satu negara terbesar di dunia dengan berbagai keberagamannya.
Terkait dengan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang diselenggarakan oleh MPR RI adalah sebagai upaya untuk kembali memberikan pemahanan akan kerangka dari tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri. “Sebenarnya masih banyak hal yang harus kita ketahui bersama bahwa kewenangan MPR itu pada saat sekarang terbatas, akan tetapi hal tersebut tidak membuat MPR hanya diam saja, MPR RI terus berupaya untuk mensosialisasikan empat pilar berbangsa dan bernegara, mengingat bahwa generasi sekarang untuk pemahaman dari empat pilar itu masih rendah, bahkan dikhawatirkan bisa hilang dengan sendirinya walaupun mungkin hal ini tidak akan cukup untuk memberikan pemahanan kepada warga negara secara umum,” terangnya.
Atas dasar tersebut, Lukman juga menjelaskan bahwa selain melakukan TOT sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara pihaknya juga telah melakukan seminar, diskusi dengan berbagai perguruan tinggi, melaksankaan cerdas cermat terkait kebangsaan dengan siswa SLTA dan lomba cipta lagu kebangsaan bagi masyarakat umum.
Kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan semua pihak sebagai pendukungnya, diantaranya lembaga keagamaan, karena lembaga keagamaan mempunyai peranan penting terhadap pembinaan moral dari masyarakat secara langsung maka tidak heran jika MPR-RI memilih pengurus lembaga keagamaan untuk menjadi peserta TOT, “Saya kira memberikan pemahanan berbangsa dan bernegara itu sama dengan sebuah pendidikan moral dan kebajikan sehingga perlu dilakukan secara berkelanjutan,” harapnya.
Diakhir acara pembukaan, juga dilakukan penyerahan cinderamata sebagai kenang-kenangan dari Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Setda Provinsi Bengkulu kepada Wakil Ketua MPR RI, kemudian kenan-kenangan juga diserahkan Wakil Ketua MPR-RI ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan sebaliknya.
Penulis : Jaja
Editor : H.Nopian Gustari
- Written by: Redaktur
Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin meminta pemerintah untuk tidak terlalu berlebihan menyikapi akan ada aksi demo tanggal 25 Maret 2013.
"Terlalu berlebihan kalau ada kekawatiran," kata Lukman di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/3).
Ia menyarankan kepada pemerintah untuk menyikapi demo tersebut dengan menangkap spirit yang akan disampaikan.
"Tangkap esensi apa yang mereka sampaikan, yang mereka suarakan, apa yang dipersoalkan, apa yang dikritisi," kata Wakil Ketua Umum PPP itu.
Ditambahkan, di era demokratis, demo merupakan sesuatu yang wajar dan bisa asal dilakukan dengan tertib dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan, tidak merusak fasilitas umum.
"Demo salah satu hak setiap kita, hak masyarakat untuk memperjuangan dan ekspresikan aspirasinya," katanya.
Terkait dengan isu kudeta, Lukman menyebutkan, hanya ada dua kemungkinan.
Pertama, people power dengan menggerakkan masyarakat secara massif dan menyeluruh atau gerakan bersenjata.
"Saya sarankan aparat penegak hukum jangan terpancing dengan pihak ketiga yang mau memancing kerusuhan itu. Aparat harus profesioanal dalam menangani demo," ungkapnya.
Aktual.co/22 Mar 2013 18:29:52
Epung Saepudin
Adi Adrian
- Written by: Redaktur
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mendesak aparat keamanan khususnya TNI dan Polri secepatnya merespon dan memberikan penjelasan secara terbuka atas isu adanya kudeta agar tidak meresahkan masyarakat.
"Isu akan adanya kudeta yang muncul belakangan ini harus secepatnya direspons TNI dan Polri. Rakyat harus diberi penjelasan resmi dari negara tentang hal itu agar tidak semakin menimbulkan keresahan di tengah publik," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Kamis.
Menurut Lukman hal itu harus segera dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan.
Menurut Lukman, kudeta terhadap pemerintahan yang sah itu hanya bisa dilakukan oleh gerakan kekuatan rakyat yang massif (people power) atau gerakan kekuatan bersenjata.
"Saya tak melihat adanya kekuatan rakyat yang begitu besar dan menyeluruh yang akan menggulingkan pemerintahan ini," kata Lukman.
Menurut Lukman kalaupun ada satu-dua kalangan di masyarakat yang merasa tidak puas dan berdemonstrasi mengkritik keras, hal itu biasa di era demokrasi saat ini. Namun tambahnya tanpa dukungan mayoritas rakyat, aksi-aksi seperti itu takkan akibatkan kudeta.
"Tinggal kini, apakah TNI dan Polri sebagai kekuatan bersenjata akan lakukan kudeta ?. Tapi saya haqqul-yakin 1000 persen bahwa hal itu amat tak mungkin," kata Lukman.
Meskipun demikian masyarakat luas perlu diyakinkan. Kalau masyarakat umumnya tak merasa adanya gerakan people-power, maka berkembangnya isu-isu terkait kudeta akan kian menimbulkan dugaan spekulatif bahwa hal itu datangnya dari kekuatan bersenjata.
"Petinggi TNI dan Polri harus secepatnya memberikan klarifikasi akan ketidakbenaran spekulasi seperti itu," katanya.
Dugaan-dugaan tak berdasar di tengah masyarakat menyangkut isu kudeta harus cepat disikapi oleh kedua alat negara bersenjata itu.
Redaktur : Taufik Rachman
Sumber : antara
Kamis, 21 Maret 2013, 10:56 WIB
