RIMANEWS - Kunjungan delegasi MPR RI ke Maroko yang dipimpin oleh H. Lukman Hakim Saifudin telah mengadakan pertemuan dengan rektor universitas Imam Nafie, Tanger pada hari Rabu (17/04/13). Sebelumnya rombongan tersebut tiba di Maroko pada tanggal 15 April dan dijaduwalkan sampai tanggal 19 April untuk membicarakan peningkatan kerjasama dengan mitrakerja pimpinan Majlis Al-Nuwab (DPR Maroko) dan pimpinan Majlis Al-Mutasyarin (MPR Maroko) serta beberapa instansi yang akan dan telah melakukan kerjasama berbagai bidang antar kedua negara Indonesia-Maroko.

Dalam pertemuan ini para mahasiswa yang berada di universitas Imam Nafie, Tanger mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dan berdialog seputar sistem pendidikan di universitas tersebut serta keluhan-keluhan yang dialami oleh para mahasiswa Indonesia yang berada di Maroko.

Setelah para mahasiwa menyampaiakn sistem pendidikan yang ada di unversitas tersebut, H. Lukman Hakim Saifudin  selaku ketua rombongan menanggapinya dengan bijak. Ia mengatakan bahwa hendaknya mahasiswa mampu menerima dan menyikapi dengan arif terhadap sistem pendidikan dan pengajaran disini meski terdapat sedikit perbedaan yang mendasar dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia.

Muannif Ridwan selaku ketua Tanfidziyah PCINU Maroko menyatakan bahwa ia menyambut baik kunjungan ini karena tujuannya jelas, diantaranya yaitu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mahasiswa yaitu mahalnya biaya hidup di Maroko yang jauh lebih tinggi dibanding dengan Negara timur tengah lainnya.  Hal lain yang menjadi keluhan para mahasiswa Indonesia adalah sedikitnya para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Maroko.

Melihat kondisi tersebut H. Lukman Hakim Saifudin beserta rombongan menyatakan kesiapannya untuk mencari solusi yang terbaik bagi para mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa dengan mengususlkan anggaran beasiswa ke kementrian Agama.

Sementara itu, H. Abdul Kadir Karding selaku anggota komisi VI DPR/MPR RI menyarankan agar para mahasiswa mampu menggunakan kesempatan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya mengingat banyaknya para pelajar yang ingin belajar ke Maroko namun tidak memiliki kesempatan. Ia juga menambahkan dirinya siap membantu untuk mengusahakan beasiswa tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Untuk Kerajaan Maroko H. Tosari Widjaja menyampaikan sebuah informasi kepada para mahasiswa yang hadir, ”Pada saat kunjungan delegasi MA RI  pada tanggal 8 sampai 13 April, menyatakan bahwa  Mahkamah Agung memberikan peluang besar bagi para mahasiswa yang ingin menjadi hakim agar secepatnya mendaftarkan diri dengan syarat minimal memilki gelar master lebih-lebih doktor yang kompeten dalam bidang fikih, tawaran ini lebih di prioritaskan bagi mereka yang memilki latar belakang pesantren.” Ujar H. Tosari Widjaja.

Dalam pertemuan khusus kali ini,  tampak hadir pula Ketua syuriah PCINU Maroko, Alvian Iqbal Zahvan, Lc., Katua Fatayat NU Maroko, Durrotul yatimah, Lc., para mahasiswa delegasi PBNU, sejumlah pengurus PPI Maroko beserta anggotannya, serta Rektor dan civitas akademika universitas Imam Nafie, Tanger.

Penulis: Kusnadi El-Ghezwa Koordinator Media Informai PPI Maroko dan Koordinator Lajnah Ta’lif wa Nasyr PCINU Maroko.

Thu, 18/04/2013 - 07:40 WIB

VIVAnews - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin meminta semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi Aceh, mematuhi perjanjian Helsinki dengan tidak memunculkan simbol atau bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurutnya, hal itu menyalahi kesepakatan damai dan hanya membuka lembaran kelam sejarah.

"Aceh ada istilah GAM, DOM, itu biarlah menjadi bagian dari masa lalu. Jangan lagi simbol-simbolnya diangkat sehingga kita tidak pernah maju ke depan," kata Lukman di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu 3 April 2013.

Lukman mengajak masyarakat Indonesia dan juga Aceh untuk menatap ke depan. Saat ini, katanya, bangsa Indonesia sudah waktunya untuk terus bergerak maju.

"Saya berharap kasus ini tidak melebar kemana-mana. Bendera adalah simbol. Jangan lalu mengungkit masa lalu sehingga kita selalu tersandera dengan masa lalu," ujarnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan bahwa perjanjian Helsinki secara jelas melarang penggunaan atribut yang digunakan oleh GAM. Dan dalam peraturan daerah (qanun) yang terbit justru memunculkan bendera GAM.

"Saya pikir itu tidak boleh terjadi. Itu kan menyalahi perjanjian Helsinki. Bahkan sudah diketahui oleh dunia internasional dan disepakati bersama. Sebaiknya kita tunduk kembali kepada kesepakatan Helsinki," terangnya.

Lukman menambahkan persoalan tersebut adalah tanggung jawab pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri. Dia menilai lembaga pimpinan Gamawan Fauzi tersebut mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi isi perda-perda yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. (eh)

Ita Lismawati F. Malau, Syahrul Ansyari | Rabu, 3 April 2013, 18:20 WIB

© VIVA.co.id

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengakui masih banyak kalangan menyalahartikan Pancasila sebagai bagian dari empat pilar berbangsa, karena Pancasila dipahami sebagai dasar negara, bukan pilar.

"Saya perlu klarifikasi kesalahpahaman ini karena masih banyak kalangan yang salah mengerti, padahal pilar juga berarti dasar yang menjadi penyangga kehidupan berbangsa," katanya saat menyampaikan materi sosialisasi empat pilar berbangsa di depan 200 personel Pusat Pembinaan Mental Angkatan Darat (Pusbintalad) TNI, Selasa.

Selain diikuti Direktorat Zeni dan Direktorat Topografi, program sosialisasi empat pilar tersebut juga diikuti oleh Direktorat Hukum, Direktorat Perhubungan serta sejumlah direktorat lainnya yang berada di bawah TNI Angkatan Darat.

Program sosialisasi yang diselenggarakan di Gedung MPR itu turut dihadiri Sekretaris Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, Kolonel Infanteri Bambang Sudiono dan narasumber lainnya.

Menurut Lukman, penggunaan istilah empat pilar berbangsa untuk Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bertujuan mempermudah pemahaman masyarakat terhadap pilar-pilar penyangga kehidupan berbangsa.

Dengan demikian, katanya, tidak berarti Pancasila yang selama ini menjadi dasar negara berubah menjadi pilar negara karena pilar juga bisa diartikan dasar.

Menurut Lukman, pemahaman empat pilar berbangsa juga bukan berarti tidak ada pilar-pilar lainnya yang ikut menyangga kehidupan berbangsa.

Lukman mengakui masih ada pilar-pilar lain yang ikut menyangga kehidupan berbangsa seperti Bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, Lagu Indonesia Raya, dan sebagainya.

Dalam sambutannya, Lukman menegaskan pentingnya pemahaman empat pilar berbangsa bagi aparat TNI di tengah cepatnya perubahan nilai-nilai kehidupan saat ini.

"Perubahan nilai-nilai itu tidak lepas dari cepatnya perkembangan teknologi informasi yang membuat negara seolah-olah tanpa batas," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat (Sesdisbintalad) Bambang Sudiono mengatakan bagi TNI, NKRI merupakan harga mati.

Bambang menegaskan bahwa TNI AD akan terus mengawal NKRI sebagai bagian dari empat pilar berbangsa.

Bambang juga menyampaikan dukungan penuh TNI atas upaya sosialisasi empat pilar yang dilakukan MPR guna menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan para pejuang bangsa tersebut.(tp)

Antara – 22 jam yang lalu

Page 125 of 185

Toko Buku