Oleh Dewa Putu Sumerta -- INILAH.COM, Denpasar - Maraknya kepemilikan senjata api (senpi) oleh kalangan sipil dan melakukan aksi ala koboi dengan mempertontonkannya, ditanggapi Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin. Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara koboi jadi warga sipil dalam kondisi apapun tidak boleh memiliki senjata api karena hanya TNI dan Polri yang berhak memilikinya.

"Indonesia ini negara hukum, bukan negara koboi. Masyarakat sipil, siapapun itu, tak bisa main kekerasan. Memiliki senpi itu kan berarti dekat dengan kekerasan," ujar Lukman, usai membuka seminar nasional empat pilar kehidupan bernegara di Hotel Sanur Paradise, Denpasar, Selasa (8/5/2012)

Lukman menambahkan jika masyarakat sipil harus memiliki senpi, maka harus dengan persyaratan ketat seperti mampu mengendalikan emosi. Lukman tidak melihat ada urgensi kepemilikan senpi di kalangan warga sipil. Menurut Lukman, jika warga merasa terancam atas situasi dan kondisi tertentu, tidak menjadi alasan ia berhak memiliki senpi dan menggunakan kekerasan.

Terkait beberapa anggota DPR RI yang disebut-sebut memiliki senpi, Lukman meminta kepada wakil rakyat tersebut untuk berinisiatif mengembalikan senpi tersebut kepada aparat berwenang. "Saya dengar ada beberapa anggota DPR memiliki senpi. Mereka harus ada proaktif dari DPR untuk mengembalikan," pinta Lukman.

Beberapa waktu lalu, Polda Metro Jaya menetapkan pengusaha Iswahyudi Azhari sebagai tersangka. Ia dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan karena dengan senjata api pada 19 April 2012 lalu mengancam Bobby Doputty, pegawai restoran Cork&Screw di Plaza Indonesia.

Tidak hanya itu, sebelumnya warga juga dikagetkan video heboh berjudul Koboi Palmerah yang beredar di dunia maya dan dalam video yang tidak layak ditiru tersebut terlihat pengendara mobil dengan pelat nomor dinas TNI AD bersitegang. Anggota TNI itu terlihat mengeluarkan senjata api. [mvi]

nasional - Selasa, 8 Mei 2012 | 12:45 WIB

 

Rangkaian kegiatan Training of Trainers (ToT) 4 Pilar Berbangsa (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tinggal Ika), dengan peserta dari organisasi keagamaan dan kalangan pendidik yang diselenggarakan MPR RI sejak tanggal 4 Mei , berakhir pada tanggal 7 Mei 2012.

Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin yang pada kesempatan tersebut didaulat menutup secara resmi kegiatan TOT  tersebut, dalam sambutannya di hadapan para peserta dan narasumber mengatakan bahwa sosialisasi hakekatnya bagaimana kita menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila,Nilai-nilai  konstitusi,nilai-nilai  yang terkandung dalam tekat kita bersama untuk tetap mempertahankan NKRI,dan nilai-nilai memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Proses Internalisasi merupakan sebuah proses tidak hanya sekedar aspek transformasi kognitif pengetahuan semata tapi dari pengetahuan itu bisa diserap pemahaman dan kemudian bisa mengejawantahkan sehingga  terwujud dalam setiap ucapan, tindakan dan sikap yang ada pada diri setiap anak-anak bangsa. Ujar lukman

Sosialisasi 4 pilar pada hakekatnya bagaimana agar nilai-nilai luhur ini bisa diaplikasikan pada setiap anak bangsa ini, kita membutuhkan Teladan  karena disadari atau tidak, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita saat ini sedang dilanda “krisis keteladanan”, di mana dalam kehidupan keseharian kita masih sering melihat fenomena yang cukup memprihatinkan. sebagian orang yang seharusnya menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kini sudah mulai luntur bahkan mungkin telah hilang. Paparnya

Lukman berharap kepada peserta TOT ini yang sudah menjadi fasilitator atau telah menjadi pelatih karena sudah mengikuti pelatihan ini untuk menjadi teladan ditengah-tengah masyarakat  dibidang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. “Karena alumni TOT ini menjadi pusat rujukan atau pertanyaan di lingkungannya masing-masing maka terus belajar menimba ilmu menambah pengetahuan serta menebarkan pengetahuan-peegetahuan yang telah didapat”. pungkasnya.


MPR RI, Senin, 07/05/2012 22:53

Medan-- Pagelaran wayang kulit yang berlangsung di Medan, Sabtu malam (5/5), cukup semarak. Para penggemar wayang dari kota “Ayam Kinantan”  dan  juga dari luar ibu kota Provinsi Sumatra Utara itu sejak sore hari hingga menjelang tengah malam terus berdatangan ke Lapangan Benteng, tempat pagelaran wayang itu berlangsung.

Karena besarnya animo masyarakat Sumatra Utama, khusus warga Pujasera (putra Jawa kelahiran Sumatra) hingga sekitar 400 tempat duduk yang disediakan pihak panitia  tak mampung menampung penonton. Mereka kebanyakan dalam menggunakan kendaraan sepeda motor, dan juga tidak sedikit menggunakan bentor (becak motor). Diantara para pentonton itu tampak  lima anggota MPR, yaitu: Rahmat Shah (Kelompok DPD), Ruhut Sitompul (Fraksi Partai Demokrat), Yasonna H. Laoly (PDI Perjuangan), Anshori Siregar (PKS), dan Mardiana Indraswati (PAN). Selain itu hadir juga Kepala Biro Keuangan MPR Suryani, dan beberapa pejabat Pemrov Sumatra Utara.

Pementasan wayang dengan lakon “Wahyu Makutharama” ini dibuka oleh Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin, ditandai penyerahan tokoh wayang Arjuna kepada dalang Ki Waseno Slenk dari Solo. Setelah sebelumnya sambutan dari Plt. Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugoro dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan Hasiholan Silaen.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutannya menyatakan, pagelaran wayang kulit Wahyu Makutharama ini memberikan nilai-nilai keutamaan terkait karakter kepemimpinan. “Kita sadari bersama, bangsa Indonesia membutuhkan sosok yang tidak sekedar memberi janji, namun dapat melakukan karya nyata bagi masyarakat,” katanya.

Wahyu Makutharama berisi ajaran Hastabrata, yaitu sifat kepemimpinan yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Menurut Lukman Hakim, ini ajaran penting yang ingin disampaikan nenek moyang kita. Ke delapan watak kepempinan itu adalah: surya/ matahari, sebagai pemberi kekuatan dan penghidupan bagi rakyat.

Lalu, candra/bulan, sebagai pemberi semangat dan harapan kepada rakyat: kartika/ bintang, sebagai pemberi pedoman arah langkah masa depan rakyat; angkasa/langit, sebagai tempat berkeluh kesah dan menerima aspirasi rakyat;  maruta/angin, sebagai sosok yang selalu ada bersama rakyat dalam mengisi ruang publik.

Selanjutnya, laut, sebagai pemberi kesejukan dan kedamaian bagi rakyat; dahana/ api, sebagai sosok yang tegas, adil, dan berwibawa dalam menegakkan hukum; dan bumi/ tanah, sebagai sosok yang teguh, murah hati, dan pemelihara kehidupan rakyat.

Nilai luhur ajaran Hastabrata ini memiliki korelasi makna dengan nilai-nilai 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Korelasi makna yang kami maksud ialah tekad dan kesungguhan dari upaya kita dalam mewujudkan kepemimpinan bangsa yang gigih membela kepentingan rakyat,” ujar Lukman Hakim.

Sehubungan dengan itu, pimpinan MPR dari unsur Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap, semoga nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara -- melalui pagelaran wayang dengan judul Wahyu Makutharama ini -- dapat bermanfaat untuk kita semua.

Seperti juga harapan Ki Warseno Slenk, sang dalang, bahwa Wahyu Makutharama ini sama dengan 4 Pilar utama berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus menjadi pegangan para pemimpin, sehingga terwujudnya masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera.

MPR RI, Sabtu, 05/05/2012 23:57

 

Page 167 of 185

Toko Buku