Written by: Redaktur

MPR RI. Wantimpres tertarik dengan sosialisasi 4 Pilar. Empat Pilar dirasa mampu untuk menjawab masalah kerukunan antar ummat beragama. Pimpinan MPR diundang Wantimpres untuk memaparkan konsep itu.

Sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hubungan Antar Agama, K. H. Ma’ruf Amin, selalu mencari metode bagaimana kerukunan antar ummat beragama di Indonesia selalu terjaga dan tercipta. Untuk itu, dirinya bersama pihak yang lain, selalu melakukan pembahasan bersama agar metode yang ada semakin variatif dan cespleng.

Pada 19 April 2012, Ma’ruf Amin bersama Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin; Dirjen Kesbangpol, Tanribali Lamo; Direktur Reform Institute, Yudi Latief; Peneliti Senior; J. Kristiadi, serta dari perwakilan Universitas Prof. Dr. Hamka, Sekolah Tinggi Agama Hindu, Sekolah Tinggi Teologi Driyakara, Universitas Muhammadiyah Jakarta, STAI Sholahuddin Al Aiyubi, serta seluruh staf Wantimpres Bidang Hubungan Antar Agama, mengadakan diskusi untuk mencari kiat menjaga kerukunan ummat beragama. Hasil diskusi itu selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Diskusi bertempat di Lt. II, Gedung Wantimpres itu bertema Penguatan Kerukunan Ummat Beragama Melalui Penguatan Bingkai Politik Kebangsaan.

Dalam kesempatan itu, Ma’ruf Amin memaparkan bahwa ada empat bingkai dalam upaya menciptakan kerukunan ummat beragama. Keempat bingkai itu adalah, pertama, bingkai teologi.  Bingkai ini adalah mencari dasar-dasar dari semua agama akan pentingnya kerukunan. “Bingkai ini adalah untuk melawan teologi konflik yang dibuat oleh kelompok tertentu,” ujarnya. Kedua, bingkai sosiologi. Dalam bingkai ini, nilai-nilai kearifan lokal akan dikuatkan agar kearifan yang positif ini tidak melemah. Penguatan ini dilakukan kepada tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga masyarakat. Ketiga, bingkai juridis. Perlu dibuat regulasi-regulasi yang bisa menjaga kerukunan antar ummat beragama. Keempat, bingkai politik kebangsaan.

Lebih lanjut dipaparkan bahwa secara politik, masalah nation state sudah selesai, yang belum adalah implementasinya. Pelaksanaan sosialisasi 4 Pilar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang diselenggarakan oleh MPR, diakui oleh Ma’ruf Amin belum optimal. “Untuk itu kita ingin memperoleh pandangan dan paparan sosialisasi 4 Pilar agar sosialisasi itu bisa optimal,” ujarnya.

Harapan dari anggota Wantimpres agar sosialisasi 4 Pilar lebih optimal, merupakan sebuah kebanggaan bagi MPR. Keinginan itu menunjukan bahwa sosialisasi 4 Pilar dirasa perlu dan merupakan salah satu ramuan untuk menjaga kerukunan antar ummat beragama.

“Kita mengapresasi acara ini terkait upaya untuk menjaga kerukunan antar ummat beragama,” ujar Lukman Hakim Saifuddin. Dipaparkan oleh politisi asal PPP itu bahwa MPR Periode 2009-2014 secara sadar mengadakan sosialisasi 4 Pilar sebagai program utama. Ini penting dilakukan sebab dirasa perkembangan masyarakat, di mana-mana, terjadi degradasi akan nilai-nilai luhur bangsa. Bila kondisi ini dibiarkan akan bisa mengancam jati diri bangsa.

Diakui oleh Lukman Hakim Saifuddin, setelah Orde Baru runtuh, praktis tidak ada lembaga yang menyiarkan atau mensosialisasikan nilai-nilai dasar bangsa dan bernegara. Bila dulu ada Departemen Penerangan dan BP7, sekarang praktis tidak ada lembaga yang khusus melakukan itu. Nilai-nilai dasar bangsa dalam era reformasi cenderung diabaikan dan tidak diseriusi. Kondisi itu diperparah dengan tak adanya pelajaran di sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang membahas masalah Pancasila, misalnya. Padahal dalam era globalisasi ini nilai-nilai dari luar begitu deras masuk ke ruang-ruang privat masyarakat. ”Akibatnya kita banyak kehilangan nilai-nilai luhur bangsa yang penuh dengan kesantunan dan keadaban,” paparnya.

Adanya berbagai tindakan dari masyarakat yang mengancam disintegrasi bangsa, menurut Lukman Hakim Saifuddin akar masalahnya sebenarnya dari faktor ketidakadilan. “Melalui isu suku, agama, ras, dan antar golongan, ketidakadilan itu menjadi pemicu amuk massa,” paparnya.

Untuk itu dalam menjaga kerukunan ummat beragama serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu dilakukan pendekatan dari berbagai macam. “Tidak hanya lewat pendekatan politik kebangsaan namun juga dengan melakukan pendekatan-pendekatan lainnya, lewat budaya misalnya” paparnya.

MPR, diakui oleh Lukman Hakim Saifuddin sebenarnya bukan lembaga yang didesain untuk memasyarakatkan 4 Pilar. “Selama ini kita hanya mengisi kekosongan dari tugas-tugas saja, ” ujarnya. Maksudnya adalah sebelum amandemen UUD Tahun 1945, MPR memiliki banyak wewenang, namun setelah diamandemen, tugas MPR dilucuti sehingga tidak sesibuk seperti pada masa sebelum amandemen.

Dalam bingkai politik kebangsaan, anak Saifuddin Zuhri itu menjelaskan ada 2 pendekatan yang perlu dilakukan untuk menjaga kerukunan antar ummat beragama. Pertama, dorongan politis bahwa Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus dijadikan acuan dan pilar dalam menyusun seluruh produk perundang-undangan. ‘Empat Pilar harus menjadi payung hukum,” paparnya. Kedua, perlu dibentuk badan atau institusi khusus yang mensosialisasikan 4 Pilar. Badan atau institusi ini tidak hanya mensosialisasikan namun juga mengkaji pilar-pilar itu.

Badan atau institusi khusus ini perlu sebab sosialisasi merupakan proses terus menerus. Dalam era globalisasi ini bangsa Indonesia tidak akan terelakan dari nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya luhur bangsa. “Kalau tidak ada yang secara khusus menjaga, mensosialisasikan, dan mengkaji 4 Pilar maka ancaman yang datang tidak hanya masalah degradasi moral namun juga disintegrasi bangsa,” paparnya.

Kamis, 19/04/2012 16:22

Written by: Redaktur

MPR RI. Satu lagi metode sosialisasi 4 Pilar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, diluncurkan. Metode yang bernama Goes To Campus ini diluncurkan di Balai Sidang Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, 17 April 2012.

Menjelang pukul 14.00 WIB, satu persatu mahasiswa Universitas Indonesia dari perwakilan berbagai jurusan dan fakultas yang ada, berdatangan ke balai sidang. Kedatangan mereka, seperti kegiatan lain yang digelar di tempat itu, adalah untuk mengikuti ceramah, diskusi, seminar, talkshow, atau kegiatan ilmiah lainnya.

Pada hari itu, mahasiswa tidak hanya mengikuti talkshow yang terselenggara atas kerjasama MPR dengan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia, namun juga peluncuran metode baru sosialisasi 4 Pilar, yakni Goes To Campus. Dijelaskan oleh Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, dalam sambutannya, bahwa Goes To Campus salah satu ragam metode dalam rangka mensosialisasikan 4 Pilar. Goes To Campus ini akan diselenggarakan di berbagai kampus-kampus perguruan tinggi di Indonesia. “Universitas Indonesia merupakan perguruan tinggi pertama sebagai tempat 4 Pilar Goes To Campus,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, sosialisasi 4 Pilar adalah upaya untuk mengingatkan kembali nilai-nilai pokok dan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini diharapkan dapat menginternalisasi ke dalam diri masyarakat dan selanjutnya bisa diejawantahkan dalam perilaku sehari-hari.

Menurut politisi asal PPP itu, pada tahun lalu, kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di lingkungan perguruan tinggi berupa seminar dan focus group of discussion (FGD). “Goes To Campus ini kita adakan dengan melibatkan mahasiswa agar sosialisasi bisa lebih massif sehingga proses penyadaran berbangsa dan bernegara bisa lebih baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Rektor Universitas Indonesia, Sunardji, mengatakan, Universitas Indonesia merasa senang bisa menjadi tuan rumah sosialisasi 4 Pilar. ”Acaranya sangat menarik dan mudah dicerna,” paparnya.

Diceritakan oleh Sunardji, 3 tahun terakhir ini, Universitas Indonesia telah melakukan K2N, kuliah kerja nyata. K2N ini menurutnya diselenggarakan di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Kegiatan yang diselenggarakan dengan kerjasama berbagai pihak itu untuk memberdayakan masyarakat serta untuk mencari tahu apa kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah itu. Di terpencil, rata-rata masyarakat membutuhkan masalah kesehatan dan pendidikan. “Fakultas Kedokteran Gigi sering melakukan kerja sosial di daerah pelosok untuk memajukan daerah teringgal,” ujarnya. Semua kegiatan itu, menurut alumni FE ini untuk menggalang rasat persatuan di antara bangsa Indonesia.

Bagi Mahardika Prameswary, mahasiswa FE Semester II, Goes To Campus ini merupakan acara yang bermanfaat. Dengan acara inilah dirinya bisa tahu kembali akan pilar-pilar bangsa. “Acara ini harus sering-sering diadakan di berbagai perguruan tinggi,” ujarnya. Hal senada juga diungkapkan Rizki Elyanti. “Acara ini bagus membuka wawasan,” ungkap mahasiswa FE Semester II itu. Pun demikian juga dikatakan oleh Edi Martin. “Sebuah acara yang menarik dan harus sering diselenggarakan,” kata mahasiswa FISIP Semester VIII itu.

Pemimpin yang Visioner  

Selepas peluncuran Goes To Campus, acara dilanjutkan dengan talkshow 4  Pilar. Talkshow dengan tema Pemimpin Visioner  2012, Perspektif Politis dan Akademis, itu menampilkan Lukman Hakim Saifuddin; anggota MPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari; dan mantan Ketua MK yang sekaligus Guru Besar FHUI, Prof. Dr. Jimmly Asshidiqie.

Dalam pengantar talkshow, tiga komedian yakni Jarwo Kuat (JK), Temon, dan Dibyo, mengocok perut 200 mahasiswa dengan berbagai banyolan soal kepemimpinan. Dengan banyalon itulah membuat suasana sosialisasi menjadi segar. Apalagi dalam acara itu dipandu oleh presenter cantik, Anya Dwinov.

Dalam talkshow itu, Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan pemimpin visioner  adalah pemimpin yang bisa melihat ke depan apa tantangan yang dihadapi dan bisa memecahkan tantangan itu dengan visi dan misinya. Syarat untuk bisa menjadi pemimpin yang visioner  adalah memiliki integritas dan rekam jejak yang baik. “Pemimpin adalah orang yang mencintai rakyat bukan hanya mencintai diri dan kelompoknya,” ujarnya. Ditambahkan, peminpin visioner  adalah orang yang betul-betul patuh pada konstitusi.

Biasanya calon pemimpin mempunyai mimpi yang besar namun jarang yang bisa membumikan mimpi-mimpinya itu. Untuk itu, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, kita harus selektif dalam memilih pemimpin. Ini penting sebab pemimpin itu hanya satu, sehingga apabila salah memilih maka fatal akibatnya.

Diakui oleh Lukman Hakim Saifuddin bahwa kampus atau perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam melahirkan kepemimpinan. Ia mengharap dunia pendidikan mampu mensuplai kader terbaik kepada partai politik. Pensuplaian ini penting sebab partai politik sejatinya kekurangan sumber daya manusia. “Dengan masuknya kader dari perguruan tinggi maka sumber daya manusia partai politik menjadi lebih baik,” ujarnya. Lukman Hakim Saifuddin pun mengharap agar dunia pendidikan menjadi sparing partner atau penyeimbang partai politik ketika melakukan aktivitasnya. Dengan adanya kontrol dari dunia pendidikan membuat partai politik tidak akan hanya berorientasi kepada kekuasaan. “Dunia pendidikan harus menjadi kekuatan moral,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Jimly Asshidiqie mengungkapkan bahwa pemimpin visioner  adalah pemimpin yang memiliki pandangan jangka panjang, mendidik, dan mencerahkan. Diakui saat ini banyak pemimpin yang terjebak atau berpikir jangan pendek. “Pemimpin sekarang hanya berpikiran pragmatis,” ujarnya.

Pemimpin visioner  menurut Jimly Asshidiqie adalah pemimpin yang berlandaskan pada 4 Pilar. Empat Pilar merupakan empat prinsip pokok dalam proses berbangsa dan bernegara sehingga menjadi tujuan kolektif. “Ini harus menjadi cita-cita bersama,” paparnya.

Pemimpin yang tepat dipilih, bagi Jimly Asshidiqie adalah pemimpin yang mampu memperjuangkan cita-cita bersama. “Kalau pemimpin yang tidak memperjuangkan cita-cita bersama jangan dipilih,” himbaunnya. Adanya money politic dalam setiap pemilu, alumni FHUI itu menyatakan terima saja amplopnya tetapi jangan pilih orangnya. “Memilih pemimpin jangan berorientasi pada money politic tetapi berorientasilah pada visi dan misinya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Eva Kusuma Sundari menuturkan, bahwa pemimpin visioner  adalah pemimpin yang mengacu dan mampu menterjemahkan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan yang nyata. Saat ini diakui bahwa banyak pemimpin yang belum mengacu dan mampu menterjemahkan konstitusi dasar, sehingga banyak sumber daya alam dikuasai asing. Akibatnya negara ini kehilangan berbagai macam kedaulatan. Untuk itu Eva Kusuma Sundari menegaskan bahwa pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang mampu berbuat sesuai dengan tujuan bangsa dan negara ini didirikan.

Selasa, 17/04/2012 16:09