- Written by: Redaktur
YOGYA (KR) - Patut menjadi renungan, apabila krisis moralitas sudah sampai pada krisis kepercayaan diri maka eksistensi Indonesia sebagai bangsa (nation) sedang dipertaruhkan. Maka, sekarang ini adalah saat yang tepat untuk melakukan re-evaluasi dan re-aktualisasi terhadap proses terbentuknya nation and character building selama ini. Sangat dimungkinkan persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini berawal dari kesalahan dalam menghayati dan menerapkan konsep awal 'kebangsaan' yang menjadi fondasi ke-Indonesia-an.
Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengemukakan hal tersebut ketika menjadi pembicara kunci Seminar Nasional 'Reaktualisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Melalui Nilai-nilai Agama Dan Budaya Di Tengah Krisis Kebangsaan', Selasa (3/4) di Sheraton Mustika Hotel. Kegiatan sosialisasi empat pilar demokrasi bangsa diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan UMY.
Dikatakan, persoalan bangsa muncul dalam berbagai dimensinya dan dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum. Tentu menjadi keprihatinan dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa untuk mengatasinya.
"Persoalan-persoalan bangsa yang muncul dari dalam maupun karena pengaruh globalisasi, kalau tidak kita kelola dengan baik akan mengancam keutuhan dan kekokohan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambah Lukman Hakim.
alam kerangka itu menurut Wakil Ketua MPR RI, berbagai pendekatan perlu dilakukan untuk menghindarkan kemungkinan semakin memudar dan hilangnya rasa kebangsaan di tengah masyarakat dalam jangka panjang. Karena harus disadari bahwa rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang secara taken for granted dan keberadaannya pun bersifat statis.
"Rasa kebangsaan dapat menguat dan melemah atau bahkan dapat hilang sama sekali tergantung bagaimana bangsa itu mengelolanya. Karena itu, proses nation building tidak boleh berhenti," katanya.
Hilangnya Nasionalisme Lukman mengakui, dewasa ini banyak peristiwa yang memperlihatkan suatu kondisi hilangnya rasa nasionalisme secara meluas. Yaitu dari hilangnya rasa memiliki terhadap sebuah negara bangsa, hilangnya ikatan atau solidaritas komunal, hingga hilangnya ketaatan pada nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, sistem sosial dan normatif yang berlaku. Proses disintegrasi semacam ini akan mempengaruhi masyarakat dalam merespons berbagai peluang dan tantangan ke depan.
Seiring perjalanan Bangsa Indonesia menurut Wakil Ketua MPR RI, derasnya arus globalisasi yang mau tidak mau kita hadapi sekarang, telah membawa dampak dan konsekuensi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Dampak positif dari globalisasi telah kita rasakan melalui kemajuan teknologi, dan berkembangnya ilmu pengetahuan. "Namun demikian, globalisasi juga memiliki dampak negatif yang harus kita minimalisasi. Antara lain adalah merosotnya moralitas bangsa, karena prosesi desakralisasi nilai-nilai agama dan memudarnya karakter bangsa karena terjadinya deviasi budaya atau disharmonisasi budaya bangsa secara berkelanjutan," ujarnya.(Fsy) - m
Kedaulatan Rakyat, 04/04/2012 02:00:05
- Written by: Redaktur
Jakarta--Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi konflik karena keberagaman dan pluralitas masyarakat. Perbedaan itu menjadi positif bila ada sinergi. Sebaliknya menjadi potensi disintegrasi dan tercerai berai apabila tidak ada kearifan.
“Agama bisa menjadi salah satu faktor pemicu. Perbedaan agama bisa mengarah positif dan negatif.
Apalagi ini menyangkut masalah keyakinan,” kata Lukman Hakim Saifuddin ketika menerima delegasi peserta program “Penguatan Moderatisme Keagamaan Bagi Tokoh Muda Lintas Agama” di ruang rapat pimpinan, kamis 29 Maret 2012. Program yang diselenggarakan Center for Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta diikuti 30 peserta tokoh muda lintas agama. Dari jumlah itu 10 diantaranya dari Papua (lima orang dari Jayapura dan lima lainnya dari Manokwari).
Menurut Lukman Hakim Saifuddin, potensi konflik termasuk konflik bernuansa agama memang perlu dicermati karena bangsa Indonesia sangat besar. Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 240 juta lebih merupakan terbesar keempat di dunia, setelah Cina, India, Amerika Serikat. Dan, Indonesia menempati bentangan geografis yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke.
Sebagai negara besar, Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama. Indonesia memiliki 726 bahasa lokal. Di Papua, setiap suku mempunyai bahasa lokal yang berbeda dengan suku lainnya. “Keragaman seperti itu menimbulkan perbedaan-perbedaan. Perbedaan menjadi berkah apabila bila ada sinergi. Sebaliknya keragaman itu juga menjadi potensi disintegrasi jika tidak ada kearifan,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Agama menjadi salah satu faktor potensi konflik itu. Apalagi menyangkut soal keyakinan (iman). Setiap agama memiliki misi dakwah. “Inilah yang menjadi titik kritis yang bisa berkembang menjadi konflik kalau kita tidak memiliki kearifan terhadap agama. Padahal, agama itu sebenarnya adalah memanusiakan manusia. Mensejahterakan alam semesta. Sehingga perbedaan tidak terlalu prinsipil karena memiliki muara yang sama pada hakikat beragama,” jelas Lukman.
Sampai saat ini belum ada konflik agama di Papua. Lukman berharap jangan sampai terjadi konflik bernuansa agama di Papua . Karena itu, dia mengapresiasi program CSRC yang melibatkan tokoh-tokoh muda lintas agama di Papua untuk mempertemukan cara pandang. “Ini sejalan dengan program MPR, yaitu sosialisasi 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Metode seperti Training of Trainers (TOT) dan sosialisasi 4 pilar yang dilakukan MPR tidak hanya bicara tentang konstitusi tetapi juga filosofi bangsa. Lukman mengatakan MPR membuka diri bekerjasama dalam sosialisasi 4 Pilar di Papua untuk memberikan pemahaman bahwa keragaman harus disikapi dengan kearifan, bagaimana hidup berpancasila, berkonstitusi, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. “Sangat penting keberadaan tokoh muda lintas agama ini dalam menjadi ke-Indonesiaan yang beragam,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur CSRC Irfan Abubakar mengungkapkan bahwa program training “Penguatan Moderatisme Keagamaan bagi Tokoh Muda Lintas Agama” sudah melibatkan sebanyak 60 tokoh muda lintas agama di Papua. Dari program itu sudah terbagi enam kelompok di enam kabupaten di Papua untuk melakukan aksi di akar rumput (grassroot).
“Tokoh-tokoh muda lintas agama di Papua sangat siap untuk mengembangkan toleransi kehidupan beragama daripada konflik. Ini merupakan bagian dari sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara karena menanamkan kerukunan, toleransi, dan saling menghargai,” ujarnya.
MPR RI, Kamis, 29/03/2012 14:34
- Written by: Redaktur
Demi membangkitkan semangat nasionalisme berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda, Institut Sadar Nalar (Insan) Wonosobo menyelenggarakan acara sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk para guru PPKn SMP dan SMA, serta unsur LSM dan Organisasi Massa Se-Kabupaten Wonosobo. Acara yang digelar di Pendopo Kabupaten, Selasa 27 Maret 2012 tersebut menghadirkan narasumber tunggal Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifudin.
Selain mengangkat isu-isu terkini dalam paparannya, Lukman juga menandaskan pentingnya pemahaman terhadap keberadaan empat pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Pria kelahiran Jakarta tersebut, Empat Pilar tersebut merupakan kunci dalam membentuk kepribadian dan karakteristik bangsa Indonesia, terutama di tengah arus globalisasi dan serbuan budaya luar yang sangat potensial merusak kepribadian generasi muda. Pria yang melenggang ke Senayan dari Daerah Pemilihan Jateng VI tersebut menyayangkan tipisnya semangat nasionalisme di kalangan generasi penerus, yang notabene akan melanjutkan arah kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Generasi sekarang lebih cenderung mengikuti arus, serta menjadikan televisi dan internet sebagai kiblat gaya hidup. Di sisi lain, sejak dihapusnya peran dan fungsi Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), maka tidak ada satupun lembaga yang menyosialisasikan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Oleh karena itulah, sejak Tahun 2009, pihaknya bersama para pimpinan MPR RI berupaya menyosialisasikan kembali pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila, dan kemudian ditambah dengan tiga pilar lainnya.
Senada dengan Lukman, Bupati Wonosobo HA Kholiq Arif juga mengungkapkan apresiasi terhadap penyelenggaraan acara tersebut. Menurut Bupati, sudah saatnya generasi muda lebih menyadari pentingnya pemahaman terhadap kejayaan nusantara di masa lalu, termasuk sejarah Sumpah Palapa. Sumpah Palapa yang diproklamirkan oleh Mahapatih Gajah Mada tersebut berdasarkan penelusuran sejarah justru dikonsep di Dieng di masa Prabu Sanjaya. Kesejarahan tersebut dinilai mampu menuntun generasi muda agar lebih mencintai bangsa dan negara, serta memahami nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara lebih mendalam, sehingga akan memperbaiki perilaku mereka sehari-hari.
Selain Bupati dan Sekda, acara tersebut juga dihadiri unsur DPRD Kabupaten Wonosobo. Hal itu sesuai dengan tujuan awal penyelenggara, agar empat pilar tersebut dapat dipahami oleh semua elemen masyarakat. Sebagaimana disampaikan Ketua Insan, Haqi El Anshary, dengan pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan tersebut, pihaknya berharap akan muncul kesadaran untuk mencintai bangsa dan negara. Dengan memahami empat pilar itu pula Insan optimis generasi muda akan lebih menjaga nilai luhur sesuai norma sosial yang berlaku.
