- Written by: Redaktur
Jakarta-- Wakil Ketua DPR Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi langkah pelajar Indonesia di Jerman yang mengawasi kegiatan kunjungan kerja Komisi I DPR ke negara tersebut.
"Sangat baik, harus diapresiasi dan didukung. Itu wujud dari upaya kita bersama untuk menciptakan clean and good governance," kata Lukman kepada detikcom, Sabtu (28/4/2012).
Namun, menurut Lukman, mestinya tak hanya kunjungan DPR saja yang diawasi. Tapi juga kunjungan Kementerian dan kunjungan pemerintah lainnya ke luar negeri.
"Pemantauan tak cukup hanya terhadap anggota legislatif saja, tapi juga kepada semua pejabat negara di eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya, baik di pusat maupun daerah,"katanya.
Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua MPR Hadjrianto Tohari. Menurutnya mestinya anggota DPR tak perlu alergi dengan pengawasan mahasiswa ini. Hadjri mendorong agar DPR membuka ruang diskusi terbuka mengenai hal itu.
"Saya menyarankan delegasi DPR melakukan pertemuan dengan para mahasiswa untuk menjelaskan secara terbuka agenda kunker di LN tersebut serta didiskusikan megnenai target dan tujuannya. Jangan lari dari demo mahasiswa, ajak sekalian diskusi secara terbuka,"tegas Hadjri.
Diketahui Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman serius memantau kunjungan kerja anggota Komisi I DPR ke Berlin, Jerman. Dari sekian banyak aktivitas, ternyata mereka juga sempat mampir ke toko-toko mewah.
Hal ini diungkapkan Yoga Kartiko, salah seorang pengurus PPI Berlin. Menurut pria yang akrab disapa Iko, tim PPI Berlin sejak awal sudah membentuk tim untuk memantau kegiatan para anggota Dewan. Tim disebar di hotel, bandara dan pusat perbelanjaan terkenal di ibukota Jerman tersebut.
"Nah, pas Senin (24/4) ada yang lihat mereka sedang belanja. Pakai mobil KBRI pula," kata Iko, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (27/4/2012).
Toko yang didatangi oleh anggota DPR tersebut adalah KaDeWe Berlin dan galeri Lafayette. Barang-barang yang dijual di toko tersebut dikenal cukup berkelas dan mahal.
(van/van)
Dhurandhara HKP - detikNews, Sabtu, 28/04/2012 05:56 WIB
- Written by: Redaktur
Jakarta Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi sikap Menkes Endang Rahayu yang mundur karena merasa tak mampu lagi menjadi menteri. Menteri lain yang tak maksimal perlu mencontoh ini.
"Iya jadi problemnya di kita, kita punya budaya sangat plural dan nilai yang kita angkut berbeda beda. Bahwa kalau tidak mampu mengundurkan diri, jiwa besar pengunduran diri itu rasa tanggung jawab. Kalau menurut saya mestinya menteri yang sudah tidak mampu ya mundur," kata Lukman kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2012).
Namun di sisi lain, menurut Lukman, ada nilai lain di masyarakat. Bahwa mundur berarti lari dari tanggung jawab. Kadang ini jadi pertimbangan lain yang membenarkan menteri untuk tetap duduk di kursinya meski kinerjanya tak maksimal.
"Ada yang menilai sudah tinggal glanggang colong playu itu lari dari tanggung jawab. Beda dengan di Jepang kalau tidak sanggup mundur," paparnya.
Namun tentu yang terjadi pada Menkes karena memang ada masalah kesehatan. Namun apapun itu, menurut Lukman, mestinya siapapun yang sudah tidak maksimal bekerja bisa mundur.
"Pengunduran diri Bu Menkes karena secara fisik sudah tidak mampu. Kalau saya jabatan itu amanah kalau sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat yang harus kita mengabdi ya serahkan kagi amanahnya kepada rakyat," tegasnya. (van/ndr)
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Kamis, 26/04/2012 17:32 WIB
- Written by: Redaktur
MPR RI. Ketua MPR RI Taufiq Kiemas yang didampingi Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menerima kunjungan rombongan Dewan Gender Summit 2012, di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4).
Dalam kesempatan itu, Ketua Presidium Nasional Mitra Gender Sri Redjeki Sumaryoto mengatakan bahwa pertemuan dengan Ketua MPR RI terkait dengan akan diselenggarakannya rangkaian acara Gender Summit 2012, yang akan diselenggarakan pada tanggal 26-30 Juni 2012.
"Kami melihat MPR RI mempunyai program yang merakyat yakni Sosialisasi 4 Pilar, tentang usaha pemahaman kembali nilai-nilai luhur bangsa. Kami rasa perjuangan MPR RI sama dengan perjuangan dan kegiatan kami soal persamaan hak, perlakuan kesetaraan antar gender. Kami berharap terjalin kerjasama soal kesetaraan gender dengan MPR," ujar Sri.
Terkait dengan pelaksanaan Gender Summit 2012, Mitragender berharap agar Ketua MPR RI bisa menjadi pembina Mitragender dan Gender Summit. Dan juga berharap Ketua MPR RI bersedia menjadi narsumber utama pada acara utama yakni, Konvensi Gender untuk memaparkan dan menjelaskan soal 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika).
Mitragender atau Masyarakat Peduli Kesetaraan dan Keadilan Gender sendiri, lanjut Sri Redjeki, adalah perkumpulan masyarakat yang didirikan delapan tahun lalu yang berjuang untuk meletakkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konstribusinya kepada bangsa dan negara.
Ketua MPR RI Taufiq Kiemas menyatakan kesediaannya menjadi pembina dalam Gender Summit tersebut dan berusaha untuk hadir sebagai narasumber.
Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa MPR RI sangat mengapresiasi aktifitas Mitragender dan penyelenggaraan Gender Summit 2012.
"Memang wacana gender masih menjadi persoalan di beberapa tempat. Seperti kata-kata 'kesetaraan' saja sudah menjadi persoalan di beberapa tempat dan kalangan. Kata-kata kesetaraan masih terdapat resistensi. Ini bisa dimaklumi karena, gender ini terkait dengan cara pandang, paradigma tentang peran laki-laki dan perempuan, memang perlu banyak didiskusikan atau diperbincangkan, untuk kebaikan semua," pungkasnya.
MPR RI, Kamis, 26/04/2012 14:41
