- Written by: Redaktur
Polisi menegaskan tak akan mengerahkan senjata, apalagi sniper dalam amankan demo BBM.
VIVAnews -- Tak hanya polisi yang disiagakan dalam pengamanan demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tapi juga para serdadu. Anggota TNI diturunkan untuk membantu kerja polisi.
Namun, keputusan melibatkan TNI menjadi kontroversi. Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin meminta agar pemerintah menjelaskan mengenai penggunaan aparat TNI dalam menghadapi demonstrasi terkait kenaikan BBM. Hal ini, karena dengan kondisi seperti saat ini menimbulkan isu dan praduga yang tidak jelas di masyarakat.
"Pemeritah harus menjelaskan secara tuntas, apa latar belakang dan pertimbangan penggunaan TNI. Agar jangan ada dugaan tak mendasar di masyarakat. Karena ini bisa ke mana-mana," kata Lukman di Gedung MPR, Senin 26 Maret 2012.
Hal ini, karena MPR dan DPR tak dalam posisi untuk menilai apakah situasi di masyarakat sudah cukup membutuhkan campur tangan TNI dalam mengendalikan masa. Oleh karena itu, sebagai pengguna kewenangan aparat TNI, pemerintah harus menjelaskan hal ini.
Dia mengatakan, dalam Undang-Undang 34/2004 tentang TNI, memang dimungkinkan bagi kepolisian untuk meminta bantuan kepada TNI jika ada keterbatasan dalam melakukan pengamanan. Selama tidak melanggar konstitusi dan sejauh menjaga keamanan serta ketertiban, maka hal itu tidak masalah.
"Pemerintah yang punya kemampuan dan data intelijen yang menentukan itu. Makanya, mereka harus memberikan penjelasan terkait hal ini," kata dia.
Lukman menambahkan, bahwa TNI tidak akan gegabah untuk mengingkari dan melanggar undang-undang yang ada. Karenanya, dalam bertindak TNI akan melakukan tindakan sesuai dengan permintaan kepolisian. "Secara undang-undang, TNI tak bisa begitu saja melakukan fungsi pengamanan tanpa ada koordinasi dengan Polri," kata dia.
Bukan karena polisi tak mampu
Sementara, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution membantah jika pelibatan pasukan TNI dalam proses mengamankan aksi demonstrasi penolakan BBM adalah karena polisi tidak mampu. Menurutnya, pelibatan itu lebih kepada menjamin keamanan obyek-obyek vital negara.
"Bukan tidak mampu, tapi minta bantuan perkuatan, bagaimana keterlibatan TNI di masing-masing wilayah. Masing-masing Polda akan libatkan TNI dalam amankan obyek vital. Khusus di Jakarta, back up 8.000 TNI," kata Saud dalam konfrensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin 26 Maret 2012.
Saud menuturkan beberapa objek vital yang menjadi prioritas kerja TNI antara lain Istana negara, Kedubes AS. Dia mengatakan pengamanan obyek vital itu diperbolehkan undang-undang. "Kepres 64 kan ada," jelasnya.
Selain itu, Polri sudah menyiapkan kekuatan sebanyak 22 ribu personilnya untuk menjalankan misi pengamanan unjuk rasa. Mereka tidak meremehkan situasi dan memilih untuk memastikan keamanan.
"Massa yang besar harus overestimate. (Aparat) sedikit tapi massa banyak. Konsentrasi di DPR, Bundaran HI, Monas dan Istana," terangnya.
Meski demikian, Saud mengemukakan jika pihaknya akan mengupayakan mengerahkan personel polisi tanpa menggunakan senjata api. Dia berharap semua berjalan dengan baik.
"Dalam amankan, prioritaskan dengan tangan kosong. Kami pasang Polwan. Semua kita libatkan. Mudah-mudahan kondusif," ujarnya.
Saud juga menegaskan jika mereka tidak akan menggunakan tenaga sniper. "Tidak ada. Upayakan persuasif, kekeluargaan. Kalau bentrok apa boleh buat kami ambil tindakan, daripada konyol," ucapnya.
Saud menambahkan dalam pengamanan itu, semua kendali di lapangan berada di tangan mereka. Oleh karena itu, Kapolda akan terus berkoordinasi dengan Pangdam.
"Sudah ada rapat dari unsur TNI juga, diharapkan kondusif. Kita tidak memperkirakan chaos, kita siap dulu. Apalagi massa besar, diharapkan tidak ada yang anarkis," ujar Saud. (eh)
Senin, 26 Maret 2012, 17:06 WIB
Elin Yunita Kristanti, Syahrul Ansyari, Nila Chrisna Yulika
- Written by: Redaktur
MPR mendorong peningkatan kerja sama Indonesia-Bosnia dan Herzegovina. Kedekatan hati rakyat Indonesia kepada bangsa Bosnia dan Herzegovina menjadi modal utama dalam membangun kerjasama. Negara pecahan Yugoslavia itu menunggu investor dari Indonesia untuk menanamkan investasinya.
“Good Morning”, “Assalamualaikum,” sapa Fuad Sabeta, Duta Besar Bosnia dan Herzegovina, saat memasuki Ruang Kerja Ketua MPR, Taufiq Kiemas, di Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, 20 Maret 2012. Sambil mengucapkan salam, Fuad Sabeta menjabat erat Taufiq Kiemas dan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin.
Kedatangan Fuad Sabeta, selain memperkenalkan diri sebagai duta besar yang baru, ia baru dua bulan menjabat duta besar di Indonesia, juga sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan kedua negara, baik antarparlemen, antarpenerintah, maupun antarrakyat.
“Saya senang sekali bisa bertemu dengan yang Mulia,” ujarnya. Ia merasa bangga dengan pertemuan itu sebab di Eropa bertemu dengan ketua parlemen merupakan sesuatu yang sulit. Bagi Fuad Sabeta, hubungan Indonesia-Bosnia dan Herzegovina sudah sangat akrab. Apalagi saat negaranya masih berada di bawah Yugoslavia dengan Presidennya, Jozip Bros Tito. Fuad Sabeta ingat pada masa Bosnia-Herzegovina memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, Indonesia dengan sepenuh hati mendukung perjuangan itu.
Meski hubungan kedua negara sudah akrab, namun dirasa kerja sama perlu ditingkatkan. Fuad Sabeta mengingingkan agar kerja sama di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan lebih ditingkatkan. “Saya berharap pejabat, pengusaha, dan rakyat Indonesia bisa berkunjung ke Bosnia dan Herzegovina, begitu sebaliknya,” ujarnya. Peningkatan kerja sama kedua negara merupakan suatu yang penting, sebab diakui Fuad Sabeta, nilai perdagangan yang dijalin masih rendah, hanya US$ 10.000.
Mendapat pemaparan yang demikian, Taufiq Kiemas menceritakan bahwa pada tahun 2002, ia mendampingi Presiden Megawati berkunjung ke Bosnia dan Herzegovina. “Saya berharap Bosnia dan Herzegovina menjadi negara yang maju,” ujarnya. Ia teringat ketika Presiden Jozip Bros Tito berkuasa di Yugoslavia, pabrik-pabrik industri dibangun di wilayah-wilayah negara itu. Pun demikian Jozip Bros Tito banyak mendirikan industri di Bosnia dan Herzegovina.
Dalam kesempatan itu, Lukman Hakim Saifuddin mengucapkan selamat bekerja atas tugas yang diemban Fuad Sabeta. Tugas itu menurutnya merupakan ujung tombak dalam meningkatkan hubungan kedua negara. Dikatakan oleh politisi PPP itu, hubungan kedua negara sudah seperti saudara. Masa lalu yang penuh derita menjadi rasa empati dan simpati rakyat Indonesia kepada rakyat Bosnia dan Herzegovina. Masa lalu itulah yang menyebabkan Bosnia dan Herzegovina ada di hati rakyat Indonesia. “Kedekatan hati inilah yang menjadi modal utama dalam mengembangkan kerja sama di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kerja sama, khusunya dalam perdagangan, Lukman Hakim Saifuddin mendorong dan membuka pintu selembar-lembarnya bagi pemerintah dan pengusaha Bosnia dan Herzegovina untuk menanamkan investasinya di Indonesia, begitu pula sebaliknya. “MPR sepenuhnya mendukung realisasi kerja sama kedua negara,” paparnya. Diakui, di DPR rancangan kerja sama hubungan kedua negara sudah ada, dan tinggal merealisasikan saja. Untuk itulah Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, di sinilah pentingnya peran duta besar sebagai ujung tombak dalam mengambil peran dalam merealisasikan kesepakatan-kesepakatan.
Keinginan Lukman Hakim Saifuddin agar pengusaha dan pemerintah kedua negara untuk saling menanamkan investasinya, disambut baik oleh Fuad Sabeta. Diungkapkan bahwa saat ini negaranya belum sepenuhnya menjadi anggota Uni Eropa. Meski demikian, dengan menanamkan investasinya di Bosnia dan Herzegovina, pasar investasinya sangat potensial. Pasarnya mampu menjangkau negara-negara Uni Eropa.
Dipaparkan, industri yang berkembang saat ini di negara yang memiliki luas 87, 021 kilometer persegi adalah industri alutsista, pertambangan, dan pabrik besi. “Semua itu disebut emas hitam,” ujarnya. Dulu semasa perang Bosnia dan Herzegovina-Serbia pecah, industri-industri yang ada terbengkalai. Namun saat ini, di mana kondisi keamanan semakin membaik, industri-industri emas hitam itu berkembang kembali. “Sekarang banyak orang-orang asing bekerja di negara kami,” paparnya.
MPR RI, Selasa, 20/03/2012 11:58
- Written by: Redaktur
"Rakyat dirugikan karena tak punya pilihan," kata politisi PPP, Lukman Hakim Saifuddin
VIVAnews - Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saifuddin, mencermati wacana tentang penerapan kembali sistem proporsional tertutup untuk pemilu 2014. Ini berarti calon legislatif yang terpilih berdasarkan nomor urut.
"Bila Pemilu 2014 kembali ke sistem proporsional tertutup, itu artinya kita kembali ke masa kegelapan. Gelap bagi masyarakat, juga gelap bagi parpol itu sendiri," ujar Lukman dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Kamis 15 Maret 2012.
Menurut Lukman, sistem proporsional dengan daftar calon terbuka (open-list) yang sudah dipraktekkan dalam beberapa Pemilu terakhir merupakan kombinasi paling moderat dari berbagai sistem yang ada. Ini pun dianggap sesuai dengan realitas dunia politik.
Proporsional terbuka, Lukman menambahkan, telah mengakomodasi dua tuntutan sekaligus, yaitu: implementasi kedaulatan rakyat dan efektivitas keterwakilan pada ketersebaran populasi yang tak merata di wilayah nusantara yang amat luas.
"Sistem proporsional terbuka merupakan resultante dari pembahasan yang amat panjang menjelang Pemilu 2004 dan 2009," kata Lukman.
Oleh karena itu, menurut Lukman, sebaiknya pemilu 2014 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.
"Sistem itu sudah mapan kita praktekkan. Jangan mudah diubah-ubah hanya karena pikiran sesaat," kata Lukman.
Diberi Keleluasaan
Pada proporsional terbuka, tambah Lukman, parpol diberi keleluasaan untuk mengajukan daftar kader-kader terbaiknya, namun rakyatlah yang pada akhirnya menentukan siapa di antara mereka untuk menjadi wakilnya di parlemen.
Adapun pada proporsional tertutup, menurut Lukman, rakyat semacam "dipaksa" untuk menerima kandidat dengan nomor urut teratas saja dari yang diajukan parpol sebagai wakilnya.
"Rakyat dirugikan karena tak punya pilihan, sementara parpol juga dirugikan karena hanya kader yang bernomor urut 1 dan 2 saja yang akan berkampanye. Bila yang terakhir ini yang akan terjadi, masa kegelapan politik nasional kita serasa di depan mata," kata Lukman. (ren)
Jum'at, 16 Maret 2012, 04:56 WIB. Bayu Galih, Mohammad Adam
